Homepage Widgets (ATF)

Homepage Widgets

Ini Lho 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Ini Lho 10 Negara yang Menolak Palestina Merdeka, Salah Satunya Tetangga Indonesia

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat 12 September 2025 menyetujui Deklarasi New York dengan 142 suara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain. Deklarasi itu mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.   NEW YORK — Negara-negara yang menolak deklarasi tersebut adalah: Amerika Serikat, Israel, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.  Dari 10 negara tersebut, salah satunya adalah tetangga Indonesia, yakni Papua Nugini. Negara tersebut memiliki perbatasan darat dengan Provinsi Papua.   Sementara itu ada duabelas negara yang memilih abstain dalam pemungutan suara: Albania; Republik Ceko; Kamerun; Republik Demokratik Kongo; Ekuador; Ethiopia; Fiji; Guatemala; Samoa; Makedonia Utara; Moldova; dan Sudan Selatan.   Deklarasi New York sendiri merupakan hasil konferensi internasional yang diadakan oleh Prancis dan Arab Saudi pada Juli lalu di Markas Besar PBB.  Dokumen tujuh halaman itu mengecam serangan Hamas tanggal 7 Oktober …

Distanpan Abdya dan Kodim 0110 Teken Kerja Sama Oplah Rawa

Distanpan Abdya dan Kodim 0110 Teken Kerja Sama Oplah Rawa

Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Aceh Barat Daya (Abdya) bersama Kodim 0110/Abdya resmi menandatangani kerja sama kegiatan optimalisasi lahan (Oplah) rawa. Acara berlangsung di Kantor Distanpan Abdya, Sabtu (13/9/2025). BLANGPIDIE - Penandatanganan dilakukan langsung oleh Kepala Distanpan Abdya, Hendri Yadi, dan Dandim 0110/Abdya Letkol Inf Beni Maradona. Kegiatan itu turut disaksikan Plt Kabid Sarana dan Prasarana Distanpan, Hemalini, beserta jajaran Kodim. Kepala Distanpan Abdya, Hendri Yadi, menjelaskan bahwa oplah rawa bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi. Langkah ini diharapkan mampu menambah jumlah panen dalam setahun sekaligus memperkuat ketahanan pangan Nasional. "Program ini bertujuan untuk membuat lahan yang sudah ada menjadi lebih produktif melalui perbaikan tata air dan lahan. Selain itu, kita juga ingin meningkatkan produksi dengan peningkatan Indeks Penanaman (IP) dari IP 100 ke IP200 kalau bisa menjadi IP300" …

RTIK Abdya Gelar Konsolidasi, Kepengurusan Baru Siap Perkuat Literasi Digital

RTIK Abdya Gelar Konsolidasi, Kepengurusan Baru Siap Perkuat Literasi Digital

Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar konsolidasi bersama jajaran pengurus baru, Jum’at (12/9/2025) di Blangpidie. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi RTIK Abdya yang sudah hadir sejak 2017 untuk menata kembali barisan, menyatukan visi, serta mempertegas peran strategisnya dalam memperkuat literasi digital masyarakat. ABDYA - Sejak terbentuk delapan tahun lalu, RTIK Abdya sudah menghadirkan beragam inisiatif kecil yang memberi dampak langsung, meski belum banyak terdengar luas. Kini dengan semangat kepengurusan baru, organisasi ini ingin tampil lebih terstruktur, lebih kokoh, dan lebih dekat dengan masyarakat. Konsolidasi kali ini pun dipandang sebagai titik awal penguatan, bukan sekadar pertemuan seremonial. Sebanyak 35 peserta hadir, mewakili unsur ASN, guru, aparatur desa, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Diskusi berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Ziaul Akmal, selaku pembina RTIK Abdya, memandu jalannya kegiatan s…

BMK Abdya Umumkan 100 Penerima Beasiswa Tahfidz Tahun 2025

BMK Abdya Umumkan 100 Penerima Beasiswa Tahfidz Tahun 2025

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya (BMK Abdya) resmi mengumumkan daftar peserta yang lulus seleksi Beasiswa Tahfidz Tahun 2025. ABDYA - Seleksi ini sebelumnya dibuka secara online dan offline pada 4–14 Agustus 2025. Ratusan peserta mengikuti proses penjaringan untuk memperebutkan kuota penerima beasiswa khusus penghafal Al Quran tersebut. Kepala Sekretariat BMK Abdya Iin Supardi melalui Kasubbag Pemberdayaan Fakhrurrazi menyampaikan, tahun ini jumlah penerima beasiswa tahfidz mencapai 100 orang, sesuai alokasi DPA Baitul Mal Abdya 2025. "Alhamdulillah, hari ini sudah kita umumkan sebanyak 100 peserta yang lulus, dengan rincian kategori 3-5 juz sebanyak 50 orang. Kategori 6-10 juz 30 orang. Kategori 11-20 juz 10 orang, serta kategori 21-30 juz 10 orang," ujar Fakhrurrazi, Jumat (12/9/2025). Ia menjelaskan, sebelum diumumkan para peserta terlebih dahulu menjalani uji hafalan Al Quran di dua lokasi, yaitu Kantor Sekretariat Baitul Mal Abdya dan Anjungan Abdya Komplek PKA Banda Ac…

Kejuaraan Bulu Tangkis SBC CUP I 2025 Tingkat Pelajar Se Kabupaten Abdya

Kejuaraan Bulu Tangkis SBC CUP I 2025 Tingkat Pelajar Se Kabupaten Abdya

Dunia olahraga di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) semakin semarak dengan digelarnya Kejuaraan Bulu Tangkis SBC CUP I 2025 tingkat pelajar se Kabupaten Abdya, mulai dari Sekolah Dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Turnamen bergengsi ini berlangsung di GOR Sigupai Arena pada 26 hingga 28 September 2025. ABDYA - Turnamen ini terselenggara berkat kerja sama apik antara Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), FATANDRA Sport, dan Fashion Aceh Barat Daya, dengan dukungan penuh dari Presiden Club SBC, Hendra Saputra. Ajang ini bukan sekadar pertandingan seru, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mencetak bibit-bibit baru bulutangkis di Abdya. Untuk memacu semangat peserta, panitia menyiapkan hadiah berupa bonus, medali, plakat, dan piagam bagi para juara. Selain itu, sertifikat juga diberikan sebagai bukti prestasi sekaligus motivasi agar atlet muda terus melangkah lebih jauh. Ketua Panitia, Aiptu Rahmat Syah…

Jalan Nasional Abdya Gelap, Imam Mukim Desak Lampu Penerangan

Jalan Nasional Abdya Gelap, Imam Mukim Desak Lampu Penerangan

Kondisi jalan nasional yang melintasi Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menuai sorotan. Imam Mukim Kuta Jeumpa, Kecamatan Jeumpa, Sulaiman SL, menyampaikan keprihatinannya atas minimnya lampu penerangan yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. ABDYA - Menurut Sulaiman, masih banyak titik di jalur nasional yang gelap gulita pada malam hari. Situasi ini membuat jalan rawan kecelakaan, terutama bagi pengendara yang melintas malam hari. Ia menegaskan penerangan jalan merupakan kebutuhan penting yang harus segera diperhatikan pemerintah. “Bisa kita lihat sendiri, betapa banyak titik jalan nasional yang rawan kecelakaan justru masih dalam kondisi gelap gulita. Kalau dibiarkan, tentu ini berbahaya bagi pengendara,” ujarnya dengan nada prihatin pada Kamis, 11/9/2025. Ia menjelaskan, jalur nasional merupakan akses utama masyarakat setiap hari. Tanpa penerangan memadai, kecelakaan bisa saja terjadi, apalagi saat cuaca buruk yang mengurangi jarak pandang. Menurutnya, lampu jalan bu…

BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Hingga 22 September

BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Hingga 22 September

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi memperpanjang jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. ABDYA - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Nur Afni Muliana, menyebutkan kebijakan itu sesuai dengan Surat BKN Nomor: 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024 tertanggal 11 September 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Kepegawaian Instansi Daerah. "Perpanjangan ini mengingat masih banyak calon PPPK Paruh Waktu yang belum menyelesaikan pengisian DRH dalam proses usul penetapan nomor induk. Maka BKN melakukan perpanjangan hingga batas akhir 22 September 2025," kata Nur Afni, Jumat (12/9/2025). Untuk Kabupaten Abdya, sambungnya, pengumuman pengusulan PPPK Paruh Waktu sudah dilakukan pada Kamis malam (11/9/2025). Jumlah alokasi kebutuha…

Lobi Politik Anggota DPR Asal Aceh Memble, Revisi UUPA Gagal Masuk Prolegnas

Lobi Politik Anggota DPR Asal Aceh Memble, Revisi UUPA Gagal Masuk Prolegnas

Politisi PDI Perjuangan asal Aceh, Masady Manggeng mengkritisi tidak masuknya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Menurutnya, hal ini menjadi bukti lemahnya posisi tawar politik Aceh di tingkat nasional.  JAKARTA — Padahal UUPA, yang lahir dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, merupakan payung hukum utama pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Masady menekankan, ketiadaan revisi UUPA di Prolegnas menjadi sinyal bahwa aspirasi Aceh belum ditempatkan sebagai prioritas oleh Pemerintah Pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  “Ini alarm keras bahwa kekhususan Aceh berpotensi terpinggirkan jika kita tidak memiliki kekuatan politik yang terdistribusi dengan baik di Senayan,” ujarnya. Lemahnya representasi politik Aceh juga terlihat dari tidak adanya wakil Aceh di Komisi II DPR RI, yang menjadi mitra utama Kementerian Dalam Negeri dan membidangi isu peme…

Gerakan Warga Jaga Warga yang Merebak Pascakerusuhan Bikin Ketahanan Sosial Menguat

Gerakan Warga Jaga Warga yang Merebak Pascakerusuhan Bikin Ketahanan Sosial Menguat

Gerakan “warga jaga warga” yang mengemuka pascakerusuhan demonstrasi 28–30 Agustus 2025 bukan sekadar upaya spontan menjaga keamanan lingkungan. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan kebangkitan gotong royong sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat. JAKARTA — Kehadiran warga yang rela berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga. Sebagai contoh, di kawasan Summarecon, Bekasi, warga menunjukkan ketanggapan luar biasa saat situasi memanas di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (31/8/2025) malam.  Tanpa komando formal, warga secara kolektif membentuk ronda malam, menjaga lingkungan dari kemungkinan masuknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi. Gerakan serupa juga muncul di berbagai daerah. Di Jawa Timur, misalnya, warga kembali menghidupkan pos keamanan lingkungan atau poskamling.  Mereka mempererat hubungan antarwarga sekaligus me…

Petambak Aceh Terancam Bangkrut Akibat Ekspor Macet, PDIP Minta Pemerintah Turun Tangan

Petambak Aceh Terancam Bangkrut Akibat Ekspor Macet, PDIP Minta Pemerintah Turun Tangan

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) asal Aceh, Masady Manggeng, menyampaikan keprihatinan atas kerugian besar yang dialami petambak udang vanname sejak Agustus lalu. Penyebabnya, ekspor udang beku Indonesia ke Amerika Serikat (AS) dihentikan sementara. BANDA ACEH — “Petambak di Aceh sudah berbulan-bulan panik. Salah satu pabrik besar di Medan tidak lagi menerima hasil panen mereka. Sementara hanya ada satu pabrik lain dengan kapasitas terbatas yang masih membeli, itu pun dengan harga jauh di bawah standar. Situasi ini jelas membuat para petambak merugi hingga ratusan juta bahkan miliaran rupiah,” kata Masady, Selasa (9/9/2025). Ia mencontohkan, harga udang ukuran 30 ekor per kilogram pada tabel Medan tanggal 10 Agustus 2025 tercatat Rp 74.000/kg. Namun, harga penampung hanya Rp 58.000–Rp 60.000/kg. Di tingkat tambak, penurunan harga lebih parah, hingga Rp 14.000–Rp 17.000/kg. “Dengan kondisi ini, mustahil petambak memperoleh keuntungan. Justru mereka menanggung kerugian…

Bereh That! Lhok Pawoh Dapat Proyek Pusat Lagi, Dari Kampung Nelayan Ke Program Gambut

Bereh That! Lhok Pawoh Dapat Proyek Pusat Lagi, Dari Kampung Nelayan Ke Program Gambut

Sosialisasi program Desa Mandiri Peduli Gambut digelar di kantor Keuchik Lhok Pawoh, Kecamatan Manggeng, Sabtu (6/9/2024). Acara ini dihadiri aparatur desa, perwakilan masyarakat, hingga akademisi dari Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. MANGGENG — Program nasional ini pertama kali diluncurkan pada 25 Mei 2025 dengan target membentuk 800 desa mandiri dari total 1.500 desa yang berada di atas lahan gambut di Indonesia. Untuk Aceh, Lhok Pawoh menjadi satu-satunya lokasi yang masuk program tersebut tahun ini. Sekretaris Dinas Perkim dan LH Aceh Barat Daya, Dewi Marlina, S.P., M.P, menyebut hadirnya program ini sangat penting bagi masyarakat pesisir yang hidup di atas lahan gambut. “Alhamdulillah, kami mewakili Kepala Dinas Perkim & LH Kabupaten Aceh Barat Daya merasa bangga dengan hadirnya Program Desa Mandiri Peduli Gambut ini. Masyarakat kita paham dan mengerti bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan lahan gambut, hingga dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat,” ucap Dewi …

Pemerintah Siapkan Jaminan Pinjaman Rp 16 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

Pemerintah Siapkan Jaminan Pinjaman Rp 16 Triliun untuk Kopdes Merah Putih

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan dukungan anggaran bagi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih melalui pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dukungan itu diberikan dalam bentuk jaminan pinjaman yang akan disalurkan lewat bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). JAKARTA — Skema penyaluran ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih. Aturan tersebut menjadi dasar pemanfaatan SAL untuk mendukung pinjaman yang disalurkan kepada koperasi desa dan kelurahan melalui Bank Himbara. Kopdes Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang digagas untuk memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Program ini juga disebut sebagai kompensasi atas pengalihan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), yang kini lebih diarahkan langsung ke masyarakat melalui program lintas kementerian. Menteri Dalam Negeri (Mendagr…

Ini Ucapan Nadiem Dari Balik Jeruji Mobil Tahanan Setelah Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka

Ini Ucapan Nadiem Dari Balik Jeruji Mobil Tahanan Setelah Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka

Dari balik jeruji mobil tahanan kejaksaan, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sempat melontarkan pesan singkat dan mendalam. Dengan suara bergetar, ia meminta keluarga dan empat anaknya untuk kuat menghadapi masalah yang kini menimpanya. JAKARTA — “Untuk keluarga saya dan empat balita saya, kuatkan diri, kebenaran akan ditunjukkan. Allah melindungi saya. Allah tahu kebenarannya,” kata Nadiem kepada wartawan, Kamis (4/9). Ucapan itu keluar tak lama setelah Kejaksaan Agung resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai Rp1,98 triliun. “Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi bukti kuat.  “Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi ahli, petunjuk, surat sert…

Breaking News: Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Kasus Chromebook Rp1,98 T

Breaking News: Nadiem Makarim Resmi Jadi Tersangka Kasus Chromebook Rp1,98 T

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. JAKARTA — “Telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dalam jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (4/9/2025). Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, menegaskan penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik menemukan bukti kuat.  “Berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti keterangan saksi ahli, petunjuk, surat serta barang bukti, pada hari ini menetapkan satu tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode tahun 2019-2024,” ujarnya. Sebelumnya, Nadiem sudah tiga kali diperiksa penyidik, masing-masing pada 23 Juni, 15 Juli, dan 4 September 2025. Pemeriksaan pertama berlangsung sekitar 12 jam, lalu 9 jam, dan yang terbaru kembali di Ge…

Besok Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat, Menko Polkam Angkat Bicara

Besok Deadline 17+8 Tuntutan Rakyat, Menko Polkam Angkat Bicara

Menjelang batas waktu 17+8 Tuntutan Rakyat yang berakhir besok, Jumat (5/9/2025), pemerintah akhirnya buka suara.  JAKARTA — Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan pemerintah menghargai setiap aspirasi yang berkembang di masyarakat, baik lewat media sosial maupun aksi demonstrasi di jalanan. “Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden, suara rakyat adalah bagian dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh rasa hormat,” ujar Menko Polkam Budi Gunawan dalam keterangan resmi, Kamis (4/9/2025). Sejak akhir Agustus, gelombang unjuk rasa mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil menggema di depan Gedung DPR dan sejumlah titik lain di Jakarta. Aksi itu dipicu tragedi meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam demonstrasi 28 Agustus. Dari situ, muncul gerakan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang viral di media sosial setelah diunggah influencer Jerome Polin hingga Salsa Erwina Hutagalung. Tuntutan tersebut terbagi dua: 17 poin yang harus dipenuhi d…

Truk Kontainer Tabrak Beton dan Truk di Tol Ciawi 2, Kemenhub Gercep ke Lokasi

Truk Kontainer Tabrak Beton dan Truk di Tol Ciawi 2, Kemenhub Gercep ke Lokasi

Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk terjadi di Gerbang Tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, Kamis (4/9/2025) dini hari. Sebuah truk kontainer bernomor polisi B 9647 UEL menghantam beton pembatas jalur sebelum menabrak truk lain F 8643 VE yang tengah melakukan transaksi di gardu tol. JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengatakan pihaknya langsung bergerak cepat menindaklanjuti insiden tersebut. “Kami turut prihatin atas adanya insiden ini. Saat ini Ditjen Hubdat mengirim petugas ke lapangan untuk memantau kondisi kendaraan dan lokasi kejadian,” ujarnya, Kamis (4/9). Aan menambahkan, petugas Kemenhub juga tengah berkoordinasi dengan kepolisian setempat serta pihak Jasa Marga untuk mengumpulkan data dan kronologi lengkap. Dari hasil pengecekan, kedua kendaraan terlibat diketahui masih memiliki status uji berkala yang aktif. “Kami cek melalui aplikasi Mitra Darat, kendaraan truk B 9647 UEL telah melakukan uji berkala pada tanggal 15…

Demo DPR Hari Ini 4 September 2025: BEM SI dan Buruh Geruduk DPR

Demo DPR Hari Ini 4 September 2025: BEM SI dan Buruh Geruduk DPR

Aksi unjuk rasa kembali digelar di Jakarta hari ini, Kamis (4/9/2025). Ribuan massa dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat, turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka. JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memusatkan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada pukul 13.00 WIB. Dalam seruan resminya, mereka mengangkat tema “Selamatkan Indonesia”.  “Keresahan rakyat bukan karena aksi di jalanan, melainkan akibat korupsi, hukum yang dipolitisasi, sejarah yang dipelintir, dan kebijakan negara yang abai pada rakyat,” bunyi seruan BEM SI di akun media sosialnya. BEM SI membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, penghentian pajak bagi rakyat kecil, evaluasi anggaran DPR, audit BUMN, revolusi Kabinet Merah Putih, hingga pembebasan demonstran yang ditahan. Tuntutan ini sebelumnya telah disampaikan Muzammil kepada tiga Wakil Ketua DPR dalam audiensi di Kompleks Parlemen pada Rabu (3/9/2025). Sejak pagi, sejuml…

Tahan Inflasi, Mendagri Gaspol Penyaluran 500 Ribu Ton Beras Per Bulan Ke 214 Daerah

Tahan Inflasi, Mendagri Gaspol Penyaluran 500 Ribu Ton Beras Per Bulan Ke 214 Daerah

Pemerintah gerak cepat (gercep) mengatasi lonjakan harga beras dengan mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 214 kabupaten/kota. Langkah ini diambil karena harga beras di wilayah tersebut tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan percepatan distribusi beras SPHP sekaligus bantuan pangan beras 10 kg menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan harga beras di pasar. Ia menyebut, kebijakan ini sudah menunjukkan hasil positif dalam menjaga pasokan dan menahan inflasi. “Rata-rata penyaluran SPHP harus di atas 500.000 ton per bulan untuk seluruh Indonesia,” ujar pengamat pertanian Bustanul Arifin, Rabu (3/9). Ia menilai pemerintah perlu menyalurkan beras dalam jumlah signifikan agar efektif menekan harga di 214 daerah tersebut. Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Askur Rahman menilai percepatan penyaluran beras SPHP dan bantuan beras 10 kg b…

Presiden Prabowo Bertolak ke Beijing Penuhi Undangan Xi Jinping

Presiden Prabowo Bertolak ke Beijing Penuhi Undangan Xi Jinping

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertolak menuju Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada Selasa (2/9/2025) malam. Keberangkatan ini dilakukan untuk memenuhi undangan resmi dari Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 20.00 WIB. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, undangan Presiden Xi sebenarnya telah dijadwalkan sejak 31 Agustus 2025. Namun, Presiden Prabowo sempat menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri. “Undangan Presiden Xi sejatinya telah dijadwalkan sejak 31 Agustus 2025 yang lalu. Namun, Presiden Prabowo sempat menunda keberangkatan karena mempertimbangkan dinamika situasi di dalam negeri,” kata Prasetyo Hadi dalam keterangannya, seperti dikutip dari akun Instagram resmi @kemensetneg.ri. Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa ada permintaan khusus dari pemerinta…

Sosiolog: Pendekatan Komunikatif Kepala Daerah Efektif Redam Unjuk Rasa

Sosiolog: Pendekatan Komunikatif Kepala Daerah Efektif Redam Unjuk Rasa

Pendekatan komunikatif yang dilakukan sejumlah kepala daerah dinilai berhasil meredam potensi kerusuhan dalam gelombang unjuk rasa belakangan ini. Alih-alih mengedepankan aparat keamanan, para kepala daerah memilih turun langsung menemui massa dan membuka ruang dialog. JAKARTA — Menurut Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Asep Sunarya, langkah ini menandakan adanya kesadaran baru di kalangan kepala daerah bahwa komunikasi lebih efektif dibanding represi. “Para kepala daerah cepat belajar membaca situasi. Mereka berusaha tampil sebagai pejabat publik yang mau membuka diri,” ujar Asep, Selasa, 2 September 2025. Asep menyebut kemarahan publik sebelumnya dipicu oleh sikap arogan sebagian anggota DPR yang dinilai buruk dalam berkomunikasi. “Kemarahan publik muncul karena komunikasi DPR buruk, terkesan merendahkan masyarakat. Kepala daerah justru menempuh cara berbeda: dialog,” jelasnya. Ia menambahkan, pendekatan komunikatif terbukti lebih bisa diterima massa dibanding membenturkan demo…