Tahan Inflasi, Mendagri Gaspol Penyaluran 500 Ribu Ton Beras Per Bulan Ke 214 Daerah

Pemerintah gerak cepat (gercep) mengatasi lonjakan harga beras dengan mempercepat penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 214 kabupaten/kota. Langkah ini diambil karena harga beras di wilayah tersebut tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Instagram/titokarnavian

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan percepatan distribusi beras SPHP sekaligus bantuan pangan beras 10 kg menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan harga beras di pasar. Ia menyebut, kebijakan ini sudah menunjukkan hasil positif dalam menjaga pasokan dan menahan inflasi.

“Rata-rata penyaluran SPHP harus di atas 500.000 ton per bulan untuk seluruh Indonesia,” ujar pengamat pertanian Bustanul Arifin, Rabu (3/9). Ia menilai pemerintah perlu menyalurkan beras dalam jumlah signifikan agar efektif menekan harga di 214 daerah tersebut.

Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura Askur Rahman menilai percepatan penyaluran beras SPHP dan bantuan beras 10 kg bagi masyarakat merupakan langkah mendesak untuk mengembalikan harga di bawah HET. Menurutnya, komoditas ini sangat krusial.

“Negara berkepentingan menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau,” tegas Askur.

Namun, ia mengingatkan kebijakan percepatan penyaluran hanya efektif jangka pendek karena sifatnya menambah suplai. Untuk jangka panjang, stabilitas harga beras tetap ditentukan oleh produktivitas pertanian, kelancaran distribusi, dan efisiensi rantai pasok.