Gerakan Warga Jaga Warga yang Merebak Pascakerusuhan Bikin Ketahanan Sosial Menguat

Gerakan “warga jaga warga” yang mengemuka pascakerusuhan demonstrasi 28–30 Agustus 2025 bukan sekadar upaya spontan menjaga keamanan lingkungan. Lebih dari itu, inisiatif ini mencerminkan kebangkitan gotong royong sebagai pilar ketahanan sosial masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian. Foto: Instagram/ titokarnavian

JAKARTA — Kehadiran warga yang rela berjaga malam, memperkuat komunikasi antar-RT/RW, hingga memanfaatkan grup digital untuk saling berbagi informasi, menjadi penanda bahwa rasa aman bisa dibangun dari, oleh, dan untuk warga.

Sebagai contoh, di kawasan Summarecon, Bekasi, warga menunjukkan ketanggapan luar biasa saat situasi memanas di sekitar Polres Metro Bekasi Kota, Minggu (31/8/2025) malam. 

Tanpa komando formal, warga secara kolektif membentuk ronda malam, menjaga lingkungan dari kemungkinan masuknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi.

Gerakan serupa juga muncul di berbagai daerah. Di Jawa Timur, misalnya, warga kembali menghidupkan pos keamanan lingkungan atau poskamling. 

Mereka mempererat hubungan antarwarga sekaligus membangun sistem deteksi dini berbasis komunitas. Langkah ini memperlihatkan bahwa ketika rasa aman dibangun dari dalam komunitas, kekuatan sosial pun ikut menguat.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Saputra Hasibuan, gerakan ini adalah bentuk nyata dari kearifan lokal yang sudah lama berakar di masyarakat Indonesia. Ia menilai sistem keamanan lingkungan (siskamling) bukan hanya soal menjaga malam, melainkan juga menjadi ruang sosial yang mempererat kepercayaan antarwarga.

“Gerakan warga jaga warga ini adalah ekspresi solidaritas, bukan sekadar antisipasi keamanan. Ketika masyarakat terlibat secara aktif dan kolektif, mereka bukan hanya menjaga lingkungan fisik, tetapi juga menjaga keutuhan sosialnya,” ujar Edi, Senin (8/9).

Ia menambahkan, partisipasi warga dalam menjaga ketertiban sebaiknya tidak terlalu diintervensi aparat. Menurutnya, hal ini penting agar gerakan tetap tumbuh organik dari kesadaran bersama.

Siskamling modern menunjukkan bahwa ketahanan sosial tidak hanya diukur dari kesiapan aparat, melainkan juga dari sejauh mana warga mampu merespons tantangan dengan cara yang bersatu, damai, dan saling mendukung.

Gerakan gotong royong seperti ini sekaligus memperlihatkan bahwa ketahanan sosial merupakan modal utama bangsa. Ketika warga terlibat langsung menjaga ketertiban, celah untuk tindakan anarkis maupun provokatif menjadi semakin kecil.

“Kalau warga merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap keamanan, maka demonstrasi yang anarkis tidak akan mendapat ruang. Justru di situ kekuatan bangsa ini: gotong royong menghadapi keadaan sulit,” kata Edi.

Dari pusat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025, menginstruksikan pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan edaran ini, Mendagri menegaskan Satlinmas bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Selain itu, mereka diharapkan memastikan penegakan aturan berlangsung dengan berkeadilan serta berorientasi pada pelayanan publik.

Sejumlah kepala daerah menyambut instruksi tersebut dengan langkah nyata. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengeluarkan surat edaran untuk memperkuat ketertiban dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya. 

Sementara itu, di Bandung, Wali Kota Muhammad Farhan bahkan turun langsung memimpin siskamling di beberapa titik. Kehadiran pemimpin daerah di lapangan menjadi penegasan bahwa kolaborasi antara warga dan pemerintah adalah kunci stabilitas sosial.