Homepage Widgets (ATF)

Homepage Widgets

Demo DPR Hari Ini 4 September 2025: BEM SI dan Buruh Geruduk DPR

BEM SI membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, penghentian pajak bagi rakyat kecil, evaluasi anggaran DPR dan audit BUMN

Aksi unjuk rasa kembali digelar di Jakarta hari ini, Kamis (4/9/2025). Ribuan massa dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat, turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

Ilustrasi. Foto: Tribratanews

JAKARTA — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memusatkan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI pada pukul 13.00 WIB. Dalam seruan resminya, mereka mengangkat tema “Selamatkan Indonesia”. 

“Keresahan rakyat bukan karena aksi di jalanan, melainkan akibat korupsi, hukum yang dipolitisasi, sejarah yang dipelintir, dan kebijakan negara yang abai pada rakyat,” bunyi seruan BEM SI di akun media sosialnya.

BEM SI membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset, penghentian pajak bagi rakyat kecil, evaluasi anggaran DPR, audit BUMN, revolusi Kabinet Merah Putih, hingga pembebasan demonstran yang ditahan. Tuntutan ini sebelumnya telah disampaikan Muzammil kepada tiga Wakil Ketua DPR dalam audiensi di Kompleks Parlemen pada Rabu (3/9/2025).

Sejak pagi, sejumlah aksi juga berlangsung di beberapa titik Jakarta. Pada pukul 08.30 WIB, Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara menggelar demo di depan Gedung DPR. 

Lalu pukul 11.00 WIB, kelompok buruh yang tergabung dalam Gebrak (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) berunjuk rasa di Silang Selatan Monas dengan massa sekitar 1.000 orang. 

Mereka menuntut penghentian represivitas, penurunan tarif pajak, tarif dasar listrik, air, tol, harga sembako, serta pengesahan RUU Perampasan Aset. Gebrak juga mendesak pemotongan tunjangan pejabat tinggi negara sebesar 50 persen.

Forum Ketua DPW Partai Berkarya turut menggelar aksi di kawasan Monas sejak pukul 08.00 WIB dengan massa sekitar 100 orang. Aksi dipimpin Muhammad Arham dan menyoroti dugaan maladministrasi di Kementerian Hukum dan HAM terkait lambatnya pengesahan kepengurusan hasil Munas I Partai Berkarya.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, menyebut 2.143 personel gabungan diturunkan untuk pengamanan. Beberapa kelompok masyarakat sudah mengajukan izin aksi.