Pemerintah Serahkan Kunci Untuk 1.000 Rumah Jurnalis, Menteri Komdigi: Bukan Sogokan
Program rumah subsidi untuk jurnalis wujud nyata dukungan negara
Pemerintah Republik Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan insan media dengan menyediakan rumah layak huni melalui program "Rumah untuk Karyawan Industri Media".
BEKASI - Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BP Tapera, serta BTN. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa program ini bukan sogokan, tapi bentuk dukungan terhadap profesionalisme pekerja media.
"Di tengah gempuran informasi digital, peran pekerja media sangat vital. Pemerintah tidak hanya mendorong transformasi digital, tetapi juga memastikan pelaku industrinya hidup layak dan manusiawi," ujar Meutya Hafid dalam acara penyerahan simbolis kunci rumah subsidi di Perumahan Grand Harmoni, Cibitung, Selasa (6/5/2025).
Program ini awalnya menargetkan 1.000 unit rumah subsidi untuk karyawan industri media, namun jumlah tersebut meningkat menjadi 3.000 unit. Tak hanya di Bekasi, penyerahan kunci juga dilakukan secara daring di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.
Langkah ini menjadi bagian dari target nasional tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas utama pemerintah.
Karyawan media yang lolos syarat bisa mengakses rumah dengan skema pembiayaan yang terjangkau, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP. Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen selama masa pinjaman maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari satu persen dari harga rumah, serta bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
Menurut Meutya, program ini bukan semata soal tempat tinggal. Lebih dari itu, ini adalah wujud nyata dukungan terhadap pilar demokrasi. “Dengan hidup yang lebih sejahtera, insan pers diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, menjaga independensi, dan terus menjadi pilar penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” tegasnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa negara harus benar-benar berpihak kepada rakyatnya, bukan sekadar hadir secara simbolis.
"Hari ini kita buktikan, negara bukan hanya hadir, tapi benar-benar berpihak,” ujar Sirait.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 350.000 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan akan terus memberikan kemudahan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 |
| Menkomdigi Meutya Hafid saat serah simbolis Program Rumah Media di Grand Harmoni, Cibitung. Foto: infopublik.id |
BEKASI - Program ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), BP Tapera, serta BTN. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa program ini bukan sogokan, tapi bentuk dukungan terhadap profesionalisme pekerja media.
"Di tengah gempuran informasi digital, peran pekerja media sangat vital. Pemerintah tidak hanya mendorong transformasi digital, tetapi juga memastikan pelaku industrinya hidup layak dan manusiawi," ujar Meutya Hafid dalam acara penyerahan simbolis kunci rumah subsidi di Perumahan Grand Harmoni, Cibitung, Selasa (6/5/2025).
Program ini awalnya menargetkan 1.000 unit rumah subsidi untuk karyawan industri media, namun jumlah tersebut meningkat menjadi 3.000 unit. Tak hanya di Bekasi, penyerahan kunci juga dilakukan secara daring di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.
Langkah ini menjadi bagian dari target nasional tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai prioritas utama pemerintah.
Karyawan media yang lolos syarat bisa mengakses rumah dengan skema pembiayaan yang terjangkau, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP. Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen selama masa pinjaman maksimal 20 tahun, uang muka mulai dari satu persen dari harga rumah, serta bantuan uang muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
Menurut Meutya, program ini bukan semata soal tempat tinggal. Lebih dari itu, ini adalah wujud nyata dukungan terhadap pilar demokrasi. “Dengan hidup yang lebih sejahtera, insan pers diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara optimal, menjaga independensi, dan terus menjadi pilar penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang,” tegasnya.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa negara harus benar-benar berpihak kepada rakyatnya, bukan sekadar hadir secara simbolis.
"Hari ini kita buktikan, negara bukan hanya hadir, tapi benar-benar berpihak,” ujar Sirait.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan 350.000 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan akan terus memberikan kemudahan seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Posting Komentar