Efisiensi Anggaran Disorot, Saadiah Uluputty Ingatkan Dampaknya bagi Rakyat
Pemotongan anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, dan masyarakat
Kebijakan efisiensi anggaran kembali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI yang digelar bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan.
JAKARTA - Selain itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) turut melibatkan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional.
Dalam forum yang berlangsung di Gedung DPR RI tersebut, agenda utama membahas rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati pemangkasan anggaran di beberapa sektor, di antaranya Kementerian Pertanian mengalami pengurangan sebesar Rp10,28 triliun (35,01% dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp2,12 triliun (34,09%), Kementerian Kehutanan Rp1,21 triliun (23,6%), Badan Karantina Indonesia Rp395,88 miliar (27,87%), dan Badan Pangan Nasional Rp160,9 miliar (48,76%).
Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, memberikan perhatian serius terhadap kebijakan efisiensi ini.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh merugikan sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
"Kita perlu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini," tegas politisi PKS tersebut.
Saadiah juga menyoroti perlunya evaluasi ulang dalam perencanaan anggaran, terutama untuk program strategis yang mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat.
"Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi harus diiringi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat pelayanan publik," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI turut mendorong pemerintah untuk tetap fokus pada program-program yang mendukung swasembada pangan serta keberlanjutan sektor pertanian dan kelautan.
"Kami akan terus mengawal agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan tetap berpihak kepada rakyat," ujar Saadiah menegaskan komitmennya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kami semua akan berkomitmen bahwa antara DPR dan pemerintah saling bekerja sama memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik serta tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat," tutup Saadiah Uluputty.
 |
| Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty. Foto: dpr.go.id |
JAKARTA - Selain itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) turut melibatkan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional.
Dalam forum yang berlangsung di Gedung DPR RI tersebut, agenda utama membahas rekonstruksi anggaran kementerian dan lembaga mitra kerja untuk Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati pemangkasan anggaran di beberapa sektor, di antaranya Kementerian Pertanian mengalami pengurangan sebesar Rp10,28 triliun (35,01% dari total anggaran), Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp2,12 triliun (34,09%), Kementerian Kehutanan Rp1,21 triliun (23,6%), Badan Karantina Indonesia Rp395,88 miliar (27,87%), dan Badan Pangan Nasional Rp160,9 miliar (48,76%).
Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, memberikan perhatian serius terhadap kebijakan efisiensi ini.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh merugikan sektor-sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
"Kita perlu memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan program-program prioritas yang berdampak langsung bagi petani, nelayan, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini," tegas politisi PKS tersebut.
Saadiah juga menyoroti perlunya evaluasi ulang dalam perencanaan anggaran, terutama untuk program strategis yang mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat.
"Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi harus diiringi dengan strategi yang tepat agar tidak menghambat pelayanan publik," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI turut mendorong pemerintah untuk tetap fokus pada program-program yang mendukung swasembada pangan serta keberlanjutan sektor pertanian dan kelautan.
"Kami akan terus mengawal agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan tetap berpihak kepada rakyat," ujar Saadiah menegaskan komitmennya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kami semua akan berkomitmen bahwa antara DPR dan pemerintah saling bekerja sama memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik serta tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat," tutup Saadiah Uluputty.
Posting Komentar