Menkeu Sri Mulyani: Semua Anggaran K/L Dipotong, Kecuali Kominfo
Transformasi digital butuh biaya besar, karena infrastrukturnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani blak-blakan soal anggaran yang diplot ke kementerian dan lembaga (K/L) selama pandemi Covid-19. Menurutnya semua anggaran K/L dipotong, kecuali Kementerian Komunikasi dan Informastika (Kominfo) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
BALI - Tidak dipotongnya anggaran Kominfo karena ada pekerjaan rumah (PR) besar yang sedang diselesaikan oleh kementerian yang dinahkodai oleh Johnny G Plate itu. Yakni membangun infrastruktur digital.
Karena menurut Sri Mul, transformasi digital khususnya di masa pandemi Covid-19 memegang peranan penting. Hampir di seluruh sisi kehidupan.
"Kita lihatnya dari 3 aspek, digitalization dari citizens, digitalization economy dan ketiga digitalization dari government. Kita di Kemenkeu di 3 itu sangat penting," kata Sri Mul dalam dialog dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, Senin (11/7).
Karena itu, peran Kominfo untuk segera merampungkan infrastruktur digital cukup diperlukan. Tak heran, untuk sektor ini pemerintah rela jor-joran meskipun ekonomi saat pandemi tengah sulit.
"Pertama tidak mungkin akan terjadi digitalisasi tanpa kita membangun infrastrukturnya," terangnya.
Bahkan, saat banyak anggaran kementerian dipotong dan di-refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19, anggaran untuk Kominfo justru ditambah.
Jadi sejak 2020, semenjak pandemi, dimana semua kementerian lembaga anggarannya dipotong. "Yang tidak dipotong hanya dua. Pak Johny Plate dan Menteri Kesehatan. Bahkan bukannya tidak dipotong, ditambah," sebut Sri Mul, disambut tepuk tangan hadirin.
Naiknya konsisten sejak tahun 2020 hingga 2022. Mulai dari Rp 20 triliun di tahun 2020, naik menjadi Rp 26 triliun di 2021 dan Rp 27 triliun di 2022.
"Itu duit beneran lho pak, bukan uang monopoli ya," canda mantan bos Bank Dunia ini.
Duit sebanyak itu, kata Sri Mul difokuskan untuk membangun infrastruktur digital. Agar 84 ribu desa dan kelurahan, 250 ribu lebih sekolah, termasuk lebih dari 10 ribu Puskesmas, dan itu belum semuanya terkoneksi.
Sejumlah pelayanan dasar masyarakat, kata Menkeu kini mulai didigitalisasi. Seperti digitalisasi Puskesmas yang tengah digarap Menkes Budi Gunadi Sadikin.
"Transfer dari anggaran pemerintah untuk biaya Puskesmas kesehatan itu diharapkan sudah bisa by Puskesmas, by address, by account number," kata Sri Mul lagi.
Begitupun di lingkup Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Semua sekolah juga didigitalisasi, khususnya dalam penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dari yang selama ini ribet pertanggung jawabannya, dibikin simpe oleh Menristekdikti Nadiem Makarim.
"Dengan Pak Nadiem, itu Biaya Operasi Sekolah (BOS) itu sudah by school name, by school number. Dan di situ juga sudah dibangun aplikasi pembelian, kalau sekarang kepala sekolah beli sesuatu langsung lihat di aplikasi digitalnya," pungkas Menkeu.
 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate. Foto: Kemenkeu |
Karena menurut Sri Mul, transformasi digital khususnya di masa pandemi Covid-19 memegang peranan penting. Hampir di seluruh sisi kehidupan.
"Kita lihatnya dari 3 aspek, digitalization dari citizens, digitalization economy dan ketiga digitalization dari government. Kita di Kemenkeu di 3 itu sangat penting," kata Sri Mul dalam dialog dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022, Senin (11/7).
Karena itu, peran Kominfo untuk segera merampungkan infrastruktur digital cukup diperlukan. Tak heran, untuk sektor ini pemerintah rela jor-joran meskipun ekonomi saat pandemi tengah sulit.
"Pertama tidak mungkin akan terjadi digitalisasi tanpa kita membangun infrastrukturnya," terangnya.
Bahkan, saat banyak anggaran kementerian dipotong dan di-refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19, anggaran untuk Kominfo justru ditambah.
Jadi sejak 2020, semenjak pandemi, dimana semua kementerian lembaga anggarannya dipotong. "Yang tidak dipotong hanya dua. Pak Johny Plate dan Menteri Kesehatan. Bahkan bukannya tidak dipotong, ditambah," sebut Sri Mul, disambut tepuk tangan hadirin.
Naiknya konsisten sejak tahun 2020 hingga 2022. Mulai dari Rp 20 triliun di tahun 2020, naik menjadi Rp 26 triliun di 2021 dan Rp 27 triliun di 2022.
"Itu duit beneran lho pak, bukan uang monopoli ya," canda mantan bos Bank Dunia ini.
Duit sebanyak itu, kata Sri Mul difokuskan untuk membangun infrastruktur digital. Agar 84 ribu desa dan kelurahan, 250 ribu lebih sekolah, termasuk lebih dari 10 ribu Puskesmas, dan itu belum semuanya terkoneksi.
Sejumlah pelayanan dasar masyarakat, kata Menkeu kini mulai didigitalisasi. Seperti digitalisasi Puskesmas yang tengah digarap Menkes Budi Gunadi Sadikin.
"Transfer dari anggaran pemerintah untuk biaya Puskesmas kesehatan itu diharapkan sudah bisa by Puskesmas, by address, by account number," kata Sri Mul lagi.
Begitupun di lingkup Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Semua sekolah juga didigitalisasi, khususnya dalam penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dari yang selama ini ribet pertanggung jawabannya, dibikin simpe oleh Menristekdikti Nadiem Makarim.
"Dengan Pak Nadiem, itu Biaya Operasi Sekolah (BOS) itu sudah by school name, by school number. Dan di situ juga sudah dibangun aplikasi pembelian, kalau sekarang kepala sekolah beli sesuatu langsung lihat di aplikasi digitalnya," pungkas Menkeu.
Posting Komentar