PAN Belum Kunjung Dapat Jatah Menteri, Pengamat: Koalisi Lillahi Ta'ala

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno juga mengaku sulit menebak alur kebijakan Jokowi, khususnya soal reshuffle. Sebab, seringkali kebijakannya di luar pakem kebiasaan kebanyakan orang.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. FOTO: IG

JAKARTA  - "Ini menunjukkan bahwa Jokowi segala sesuatunya diputuskan sendiri, tak bisa diintervensi siapapun," kata Adi dalam obrolan tadi malam.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menilai sudah banyak desakan untuk kembali dilakukannya reshuffle. Salah satunya datang dari relawan politiknya, yakni Jokowi Mania atau JoMan yang menyebut sejumlah pembantu Jokowi layak diganti.

Di luar itu, publik juga sebutnya masih meraba-raba model koalisi PAN dengan Jokowi yang sampai saat ini tak kunjung dapat menteri. 

"Bagi kebanyakan orang, koalisi itu harus berjatah menteri kabinet. Mungkin Jokowi dan PAN ‘memulai tradisi baru’ koalisi tak mesti bagi kursi menteri, tapi koalisi lillahi ta’ala," tandasnya. 

Sebelumnya, reshuffle sempat diisukan bakal dilakukan bersamaan dengan pelantikan Panglima TNI. Tapi nyatanya tak terbukti kemarin.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kembali mempertegas bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Penunjukan para pembantu presiden, sebutnya murni hak presiden. Partai politik, khususnya PAN hanya bisa menunggu saja.

"PAN posisinya hanya menunggu saja. Tidak mengejar dan mendesak. Apapun kebijakan presiden, PAN akan mengikuti. Itu adalah bagian dari komitmen kami untuk ikut membantu pemerintah," kata Saleh tadi malam.

Lagi pula, terangnya, ada atau tidak di kabinet, posisi PAN tidak beda jauh. Partainya akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat, tapi juga memberikan saran, masukan, dan kritikan atas berbagai kebijakan yang ada. 

"Jadi, masuk di dalam kabinet atau tidak, bedanya tidak jauh. PAN tetap akan mendukung. Kami tidak rewel dan tidak suka ribut soal itu. Santai aja dan tidak mau gaduh," ucapnya.

Jika berpatokan pada tradisi Jokowi, yang kerap mengambil keputusan pada hari Rabu Pon, termasuk reshuffle kabinet, tersisa tinggal satu Rabu Pon tahun ini. Yaitu 8 Desember mendatang. 

Apakah akan ada reshuffle di tanggal itu? Saleh enggan menebak-nebak.

"Kami tidak pada posisi menebak-nebak. Kami hanya bisa menanti. Kalau diajak bergabung, tentu kami akan menyiapkan kader yang pas untuk mengisi," tegas Ketua Fraksi PAN di DPR ini.