Petugas Bandara Masih Minta Tes PCR, PAN: Segera Terbitkan Surat Edaran!

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kebijakan penghapusan tes PCR bagi penumpang pesawat. Tapi kebijakan itu belum berjalan efektif, karena pihak bandara belum menerima Surat Edaran penghapusan wajib PCR itu.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay. FOTO: DPR

JAKARTA - Menurutnya, penghapusan syarat wajib PCR membuktikan bahwa pemerintah mendengar aspirasi dan masukan dari masyarakat. Sekaligus menunjukkan pemerintah tidak punya kepentingan bisnis dalam penerapan kewajiban PCR.

"Banyak keuntungan yang diperoleh dari penghapusan kebijakan itu. Diharapkan, kebijakan itu juga dapat menaikkan jumlah penumpang pesawat udara. Dengan begitu, industri penerbangan tetap dapat bertahan di tengah gelombang pandemi saat ini," kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (2/11).

Namun demikian, ia meminta agar kebijakan penghapusan kewajiban PCR tersebut hendaklah segera disusul dengan surat edarannya. Sebab, sampai saat ini aturan tersebut belum bisa diterapkan. Petugas di bandara belum bisa melaksanakan sebelum aturan tertulisnya dibuat. 

Aturan baru itu, sebutnya belum berjalan efektif. Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini mengatakan cerita dari beberapa temannya surat edarannya belum ada. 

"Jadi, hari ini masih tetap PCR seperti sebelumnya. Mesti disegerakan ini. Kementerian mana yang mau mengeluarkan aturannya? Kemenhub? Kemenkes? Atau kemendagri? Terserah. Yang mana saja OK. Yang penting, segera bisa diterapkan. Masyarakat menunggu," harapnya.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga diminta untuk menyediakan tempat testing antigen di bandara dan tempat-tempat pemberangkatan penumpang lewat jalur darat. Antigen tentu akan semakin dibutuhkan. Karena itu, petugas dan labaratorium yang melaksanakan test antigen harus diperbanyak. 

"Selain itu, harga antigen ini juga harus ditetapkan. Jangan sampai nanti malah harganya naik. Konsekuensi peralihan PCR ke antigen, bisa saja berimbas pada kenaikan harga. Ini yang harus diantisipasi pemerintah," pungkas Anggota DPR Komisi IX ini.