Presiden Beri Waktu 2 Tahun Untuk BUMN Melakukan Perubahan

Untuk meningkatkan daya saing hingga menghasilkan perubahan besar, Presiden memberikan arahan kepada para Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan Jokowi memberikan waktu 1 hingga 2 tahun untuk melakukan perubahan.

JAKARTA - Hal itu disampaikan langsung Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 14 Oktober 2021 lalu.

Jokowi ingin melihat secara betul-betul dalam waktu setahun dua tahun kedepan ada sebuah perubahan besar yang fundamental. Dan menyebabkan daya saing indonesia bisa naik ke level teratas.

"Tadi saya senang Pelindo 1 Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4 sudah gabung jadi PT Pelabuhan Indonesia. Kita harapkan nanti akan bisa memperbaiki biaya logistik kita, bisa memperbaiki konektivitas antarpulau yang kita miliki, ada 11 ribu pulau sehingga pelayanan pada masyarakat di seluruh pulau lebih baik," ucap Presiden dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu 16 Oktober 2021 hari ini.

Namun menurut Presiden, yang paling penting dari penggabungan tersebut adalah terbentuknya kekuatan besar. Presiden juga menyebut, sudah 6 tahun lalu dirinya meminta agar penggabungan BUMN itu berlangsung, akan tetapi tidak jadi terwujud.

"Sudah kita mulai, tapi tidak pernah gabung ya sudah. Kalau transisi 2 'holding' dulu dilakukan, tapi juga tidak ketemu-ketemu, tapi alhamdulilah semua sudah beres dan hal-hal seperti itu yang harus saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, lanjutnya, jumlah BUMN di Indonesia sebelumnya terlalu banyak. Yaitu ada 108 (BUMN), sekarang sudah turun menjadi 41. Ini sebuah fondasi yang sangat baik, namun yang paling penting ke depan yang harus dibangun adalah nilai-nilai, 'core value' (nilai inti).

Selain membangun nilai, Presiden Jokowi juga meminta agar para direksi BUMN memiliki kepercayaan diri dalam berusaha.

"Bapak ibu adalah orang-orang yang sudah sangat terpilih kita seleksi. Jadi jangan sampai ada yang tidak PD (percaya diri). Ini yang perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan karena yang ingin kita bangun adalah profesionalisme," ungkap Presiden.

Nilai BUMN yang perlu ditanamkan, menurut Presiden adalah tidak ruwet dan berbelit-belit. Jokowi meminta, Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya. Jokowi memberikan contoh seperti pengurusan izin dalam membangun pembangkit listrik.

"Bapak ibu bisa membayangkan, mau izin pembangkit listrik 259 izin, meski namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, semuanya sama saja itu izin. Itu jumlahnya 259 izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada dan waktu yang diperlukan mencari izin bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun," jelasnya.

Perizinan yang berbelit-belit itu, kata Presiden Jokowi, harus dipangkas.

"Tidak boleh PLN sampe bertele-tele begitu, tidak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini? Sudah di kementerian berbelit-belit, daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN berbelit-beli lagi. Lari semua," tegas Presiden Jokowi.