Dicomblangin Qodari, Jokowi & Prabowo 2024 Kawin Paksa?
Pertimbangan dan pemikiran utama komunitasnya itu adalah persatuan dan kesatuan Indonesia. Agar bangsa ini tidak lagi terpolarisasi.
Bos lembaga survei Indo Barometer M Qodari mengaku tidak ingin polarisasi Pilpres 2014-2019 terulang. Menurutnya bahaya. Apalagi di tengah pandemi dan krisis seperti saat ini. Karena itu ia comblangin Jokowi dan Prabowo jadi pasangan di Pilpres 2024.
 |
| Logo kop surat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024. FOTO: IST |
Di surat undangan, tertera nama M Qodari sebagai penasehat komunitas tersebut. Ada juga tekenan Ketua Umum Baron Danardono Wibowo dan Sekretaris Umum Timothy Ivan Triyono.
Kata Qodari, komunitas ini dibentuk sebagai wadah untuk menampung individu maupun kelompok dari seluruh Indonesia, yang seide dengan gagasan memasangkan Jokowi dengan Prabowo di Pilpres 2024.
Padahal, Jokowi tak setuju. Bahkan dengan keras ia menyentil keras orang-orang yang mewacanakan perpanjangan masa jabatannya menjadi 3 periode.
"Satu, ingin menampar muka saya. Kedua ingin cari muka. Padahal, saya sudah punya muka, dan ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja," kata Jokowi di Istana Merdeka, pada Senin, 2 Desember 2019 lalu.
"Satu, ingin menampar muka saya. Kedua ingin cari muka. Padahal, saya sudah punya muka, dan ketiga ingin menjerumuskan. Itu aja," kata Jokowi di Istana Merdeka, pada Senin, 2 Desember 2019 lalu.
Tapi Qodari menepis tudingan Jokowi tersebut. Tujuannya murni untuk menjaga kesatuan dan persatuan Indonesia. Tidak terpolarisasi lagi, sebagaimana benturan keras di Pilpres 2014 dan 2019 lalu.
"Ya tidak menjerumuskan, tidak cari muka, tidak menampar," kata Qodari, ketika dikonfirmasi tadi malam.
Berangkat dari semangat bersatu itulah, kemudian pihaknya menawarkan ide untuk menyatukan dua tokoh yang menurutnya paling berpengaruh di Tanah Air saat ini, yaitu Jokowi dan Prabowo. Sosok yang dianggap bisa jadi representasi dari masyarakat Indonesia.
"Mumpung kedua-duanya adalah nasionalis, kemudian sesungguhnya bersahabat satu sama lain," tambahnya.
Apalagi, jelas sosok yang dikenal sebagai pollster itu, Jokowi dengan sokongan PDIP dan Prabowo lewat mesin partainya Gerindra adalah partai besar saat ini. Jumlah kursi yang dikuasai di parlemen banyak. Sehingga bisa menjaga stabilitas politik.
Menurutnya, persatuan dan kesatuan penting di tengah masa-masa sulit akibay krisis dan pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga polarisasi ekses Pilpres sebelumnya harus diminimalisir dan dihindarkan di Pilpres 2024 mendatang dengan menyatukan kedua tokoh tersebut.
"Gak ada Covid aja 2019 kita deg-degan. Suami istri bercerai, grup-grup alumni terpecah, muncul cebong kampret, kalau dibiarkan dalam situasi sekarang ini ya menurut saya bisa menjadi pertumpahan darah," tandasnya.
"Ya tidak menjerumuskan, tidak cari muka, tidak menampar," kata Qodari, ketika dikonfirmasi tadi malam.
Berangkat dari semangat bersatu itulah, kemudian pihaknya menawarkan ide untuk menyatukan dua tokoh yang menurutnya paling berpengaruh di Tanah Air saat ini, yaitu Jokowi dan Prabowo. Sosok yang dianggap bisa jadi representasi dari masyarakat Indonesia.
"Mumpung kedua-duanya adalah nasionalis, kemudian sesungguhnya bersahabat satu sama lain," tambahnya.
Apalagi, jelas sosok yang dikenal sebagai pollster itu, Jokowi dengan sokongan PDIP dan Prabowo lewat mesin partainya Gerindra adalah partai besar saat ini. Jumlah kursi yang dikuasai di parlemen banyak. Sehingga bisa menjaga stabilitas politik.
Menurutnya, persatuan dan kesatuan penting di tengah masa-masa sulit akibay krisis dan pandemi Covid-19 saat ini. Sehingga polarisasi ekses Pilpres sebelumnya harus diminimalisir dan dihindarkan di Pilpres 2024 mendatang dengan menyatukan kedua tokoh tersebut.
"Gak ada Covid aja 2019 kita deg-degan. Suami istri bercerai, grup-grup alumni terpecah, muncul cebong kampret, kalau dibiarkan dalam situasi sekarang ini ya menurut saya bisa menjadi pertumpahan darah," tandasnya.
Ketua Harian Partai Geridra Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan representasi Prabowo juga pernah menolak gagasan presiden 3 periode itu. Menurut dia, belum mendesak.
Selain juga tahapan yang harus dilalui untuk menggolkan ide tersebut cukup sulit dan panjang. Wakil Ketua MPR ini memastikan partainya tidak akan berperan aktif membahas wacana tersebut.
"Partai-partai politik yang ada di parlemen saya pikir mayoritas belum setuju," kata Dasco, di kompleks parlemen, November 2019 lalu. (AL)
Selain juga tahapan yang harus dilalui untuk menggolkan ide tersebut cukup sulit dan panjang. Wakil Ketua MPR ini memastikan partainya tidak akan berperan aktif membahas wacana tersebut.
"Partai-partai politik yang ada di parlemen saya pikir mayoritas belum setuju," kata Dasco, di kompleks parlemen, November 2019 lalu. (AL)
Posting Komentar