Rencana Kenaikan Harga Pertalite, Sugeng: Jangan Lebih Dari 30 Persen
Jika kenaikan BBM melampaui 30 persen, inflasi bisa di atas 7 persen
Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto meminta agar kenaikan harga BBM subsidi Pertalite, maksimal 30 persen dari harga yang berlaku saat ini.
JAKARTA - Sugeng menjelaskan kebijakan terkait kenaikan BBM subsidi berkaitan dengan daya beli masyarakat, keuangan negara, dan kesehatan keuangan BUMN penugasan yaitu PT Pertamina (Persero). Sehingg harus dirumuskan secara cermat.
Dia menambahkan, kenaikan Pertalite per 10 persen akan mengerek laju inflasi sebesar 0,5 persen. Jika kenaikan 30 persen maka inflasi akan melambung sebesar 1,5 persen. Menurut dia angka tersebut masih dirasa masih wajar.
"Kalau toh harus naik tidak boleh lebih dari 30 persen, dengan demikian bisa angka inflasi di atas 7 persen. Karena inflasi hari ini (per/Juli 2022) sudah 4,94 persen," ujar Sugeng kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa, 23 Agustus 2022.
Jika harga Pertalite saat ini dibanderol Rp 7.650 per/ liter, maka kenaikannya tidak boleh lebih dari Rp 2.300 menjadi sekitar Rp 10.000 per/ liter. Sementara untuk harga Solar, kenaikannya maksimal di angka Rp 1.545 menjadi kurang lebih Rp 6.700 per/ liter.
Sugeng menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi merupakan konsekuensi dari penetapan asumsi makro pada RAPBN tahun 2023, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, di sisi lain inflasi ditargetkan tetap rendah sebesar 3,3 persen.
"Kalau tidak ada subsidi (tidak mungkin) bisa memperoleh inflasi serendah itu, maka konsekuensinya harga ini dilepas. Kita lihat subsidi dan kompensasi (tahun depan) hanya Rp 336 triliun saja, sedangkan tahun ini saja Rp 502 triliun," imbuhnya.
Komisi VII Batal Rapat dengan Pertamina Bahas BBM
"Intinya kita tunda karena Pertamina belum siap dengan opsi-opsi, dengan data yang lebih valid menyangkut opsi-opsi tentang BBM ini, lagi dipersiapkan. Kita tidak boleh gegabah karena dari opsi dan data itu kita ingin membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak," ucapnya.
Selain itu juga Sugeng mengecam pemerintah yang mengungkap sinyal-sinyal terkait kenaikan BBM subsidi akan dilakukan pada pekan ini. Implikasinya terjadi rush atau panic buying yang berdampak kepada kelangkaan pasokan di berbagai SPBU.
"Mohon maaf saya kritik Menko Marves Luhut Pandjaitan, yang mengumumkan bahwa minggu depan akan ada kenaikan BBM, ini terjadi rush di mana-mana, di pom bensin Pertamina khususnya di-rush oleh pengguna pertalite," imbuhnya.
Sugeng juga menjelaskan, rush tersebut memengaruhi fluktuasi kuota pada penyaluran yang tidak terduga terutama dalam tiga hari ke belakang lantaran pernyataan dari Luhut tersebut.
"Inilah yang sedang dipersiapkan secara matang. Insya Allah besok malam paling lambat, akan kita selenggarakan lagi. Jadi kita tunda ini demi kepastian karena ini terjadi rush angka yang sangat fluktuatif dalam tiga hari ini," ungkap Sugeng.
 |
| Ilustrasi Pertamina. Foto: instagram/@pertamina. |
Dia menambahkan, kenaikan Pertalite per 10 persen akan mengerek laju inflasi sebesar 0,5 persen. Jika kenaikan 30 persen maka inflasi akan melambung sebesar 1,5 persen. Menurut dia angka tersebut masih dirasa masih wajar.
"Kalau toh harus naik tidak boleh lebih dari 30 persen, dengan demikian bisa angka inflasi di atas 7 persen. Karena inflasi hari ini (per/Juli 2022) sudah 4,94 persen," ujar Sugeng kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa, 23 Agustus 2022.
Jika harga Pertalite saat ini dibanderol Rp 7.650 per/ liter, maka kenaikannya tidak boleh lebih dari Rp 2.300 menjadi sekitar Rp 10.000 per/ liter. Sementara untuk harga Solar, kenaikannya maksimal di angka Rp 1.545 menjadi kurang lebih Rp 6.700 per/ liter.
Sugeng menambahkan, kenaikan harga BBM subsidi merupakan konsekuensi dari penetapan asumsi makro pada RAPBN tahun 2023, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen, di sisi lain inflasi ditargetkan tetap rendah sebesar 3,3 persen.
"Kalau tidak ada subsidi (tidak mungkin) bisa memperoleh inflasi serendah itu, maka konsekuensinya harga ini dilepas. Kita lihat subsidi dan kompensasi (tahun depan) hanya Rp 336 triliun saja, sedangkan tahun ini saja Rp 502 triliun," imbuhnya.
Komisi VII Batal Rapat dengan Pertamina Bahas BBM
Seharusnya, Komisi VII DPR mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Pertamina hari ini untuk membahas tentang kenaikan harga BBM subsidi. Sugeng mengatakan, rapat harus ditunda karena Pertamina belum siap mempersiapkan data-data.
"Intinya kita tunda karena Pertamina belum siap dengan opsi-opsi, dengan data yang lebih valid menyangkut opsi-opsi tentang BBM ini, lagi dipersiapkan. Kita tidak boleh gegabah karena dari opsi dan data itu kita ingin membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak," ucapnya.
Selain itu juga Sugeng mengecam pemerintah yang mengungkap sinyal-sinyal terkait kenaikan BBM subsidi akan dilakukan pada pekan ini. Implikasinya terjadi rush atau panic buying yang berdampak kepada kelangkaan pasokan di berbagai SPBU.
"Mohon maaf saya kritik Menko Marves Luhut Pandjaitan, yang mengumumkan bahwa minggu depan akan ada kenaikan BBM, ini terjadi rush di mana-mana, di pom bensin Pertamina khususnya di-rush oleh pengguna pertalite," imbuhnya.
Sugeng juga menjelaskan, rush tersebut memengaruhi fluktuasi kuota pada penyaluran yang tidak terduga terutama dalam tiga hari ke belakang lantaran pernyataan dari Luhut tersebut.
"Inilah yang sedang dipersiapkan secara matang. Insya Allah besok malam paling lambat, akan kita selenggarakan lagi. Jadi kita tunda ini demi kepastian karena ini terjadi rush angka yang sangat fluktuatif dalam tiga hari ini," ungkap Sugeng.
Posting Komentar