Diberdayakan oleh Blogger.

Mobile Menu

Terbaru

logoblog

Alasan Prof Nidom Minta Vaksin Covid Dihentikan & Dievaluasi

22 Jun 2021
Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Prof Nidom Foundation (PNF) Prof Chairul Anwar Nidom meminta vaksinasi Covid-19 konvensional agar dihentikan dan dievaluasi terlebih dahulu. Sebab temuannya, mutasi virus hingga memburuknya kondisi kesehatan terjadi pada penerima vaksin lengkap.

Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Prof Chairul Anwar Nidom. FOTO: YOUTUBE/SITI FADILAH SUPARI CHANNEL

JAKARTA - Pernyataan itu disampaikan Prof Nidom dalam perbincangan dengan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Sabtu (19/6) lalu.

Pasalnya, ia menemukan kondisi kesehatan sejumlah penerima vaksin lengkap, khususnya dari kalangan tenaga kesehatan (nakes) justru memburuk. Bahkan ada yang meninggal dunia.

"Sekarang terbukti, nakes yang di Kudus, Bangkalan kemudian beberapa daerah lain itu sudah mulai terkena," kata Prof Nidom dalam podcast di kanal YouTube Siti Fadilah Supari Channel, Sabtu (19/6).

"Nakes yang sakit baru-baru ini sekitar 350 orang. Yang meninggal 15 orang," sambungnya.

Spontan, eks Menkes Siti Fadilah terkejut mendengar jawaban Prof Nidom tersebut. "Yang baru-baru ini?" tanya sosok Menkes yang pernah menang menantang Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam kasus virus H5N1 alias flu burung.

"Iya, di Kudus ini setelah vaksin lengkap," tegas Prof Nidom. "Kemudian yang di Bangkalan juga Nakes. Disamping masyarakat lain. Yang di Garut, di Brebes," sambungnya.

"Nah itu kenapa tidak di ekspos? Divaksin atau tidak divaksin resikonya untuk terkena Covid itu sama dan kematiannya juga sama?" tanya eks menteri yang berlatar belakang Muhammadiyah ini.

Prof Nidom menjelaskan, penerima vaksin biasanya menjadi lebih abai terhadap protokol kesehatan (prokes). Ketimbang yang belum divaksin. "Bedanya kalau divaksin, masyarakat lebih abai," sebut Prof Nidom.

Karena itu, ahli biologi molekular ini menginginkan agar vaksinasi konvensional yang tengah digencarkan oleh pemerintah untuk dihentikan dan dievaluasi terlebih dahulu.

"Itulah kenapa saya menginginkan vaksin konvensional ini disetop dulu. Untuk dievaluasi. Kalau memang ini tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, ya sudah diganti," saran dia.

Klik video: Siti Fadilah & Nidom (part 1)OPENING : Gagalkah Herd Imunity?


Ia mengisyarakatkan agar masyarakat yang masih belum ingin divaksin diminta sebaiknya untuk mendisiplinkan prokes.

"Kalau mau divaksin, kalau gak ya di-prokes aja dulu. Sebelum divaksin ya memang ada resiko tapi prokesnya ya yang harus diperkuat," jelas Nidom.

Menurutnya, tameng yang paling utama melawan virus saat ini adalah masker. Karena bisa menghalangi virus masuk ke hidung. Otomatis virus akan mati jika tidak bisa masuk ke saluran pernafasan.

"Masker cara membunuh virus sunnatullah. Kalau dibiarkan tanpa masker, virus masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh digempur oleh anti bodi. Maka virus tidak akan mau mati sia-sia. Di situ dia mulai mutasi. Jadi mutasi akibat vaksinasi cukup tinggi," imbuhnya.

Eks Menkes Siti Fadilah Supari, di awal dialog juga mengaku heran dengan 70 persen vaksinasi yang ditargetkan pemerintah.

"Harapan pemerintah dengan 70 persen yang divaksin, maka 70 persen juga yang imunitas. Padahal itu tidak mungkin. Karena efikasinya tidak ada yang 100 persen. Nah hal-hal kayak gini kan saintifik banget," sentil Siti Fadilah. 

Namun Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Badai Ismoyo justru mengklaim vaksin Covid-19 terbukti ampuh. Sebab 90 persen nakes yang terpapar Corona telah sembuh.

Catatannya, hingga 12 Juni 2021, dari 308 nakes terkonfirmasi positif Covid-19, sebanyak 277 diantaranya dalam perawatan isolasi mandiri, sementara 193 lainnya sudah dinyatakan pulih kembali.

“Namun, hari ini (17/6), 90 persen nakes yang isolasi mandiri sudah bisa mulai masuk kerja dan kembali melayani masyarakat. Ini sebuah berita yang menggembirakan. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa vaksin yang diberikan kepada mereka benar-benar efektif melindungi dari kondisi terburuk,” kata Badai seperti dilansir laman Kemenkes Jumat (18/6) lalu. (MA)