Gubernur Aceh Wacanakan Penghapusan Barcode BBM, DPRK Abdya: Ini Langkah yang Baik
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas, agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Tanzilurrahman, menyambut baik rencana Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang akan mencabut penggunaan sistem barcode dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Aceh. Menurutnya, kebijakan ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
ABDYA - Tanzilurrahman menilai bahwa selama sistem barcode masih diberlakukan, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM.
"Betul apa yang disampaikan oleh Mualem, selama ada barcode memang sulit akses minyak. Jadi, wacana penghapusan ini sangat baik untuk masyarakat," ujarnya.
Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan kesepakatan antara pihak Pertamina dan Pemerintah Aceh terkait kebijakan ini. Ia berharap bahwa jika barcode benar-benar dihapuskan, maka perlu ada regulasi yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain mendukung penghapusan barcode, Tanzilurrahman juga menyoroti keberadaan mafia BBM yang selama ini memanfaatkan sistem tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, sistem barcode justru membuka celah bagi mafia BBM untuk bermain di sektor distribusi bahan bakar.
"Maaf saya katakan, ada barcode, mafia juga bermain dalam sistem barcode ini. Jika benar-benar dihapuskan, Pemerintah Aceh harus duduk kembali untuk menetapkan aturan baru yang lebih adil," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peraturan yang membedakan antara kendaraan masyarakat miskin dengan kendaraan milik pejabat dan perusahaan. Lebih lanjut, Tanzil mengatkan pemerintah diharapkan segera merumuskan regulasi yang lebih ketat agar distribusi BBM menjadi lebih adil dan merata.
"Jangan sampai perusahaan besar ikut menikmati BBM subsidi, sementara rakyat kecil masih kesulitan mendapatkannya. Ini yang perlu diatur lebih lanjut oleh pemerintah provinsi," tambahnya.
Dengan adanya wacana ini, masyarakat Aceh berharap agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar menguntungkan rakyat dan tidak memberikan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk menyalahgunakannya.
Selain itu, Tanzil menegaskan bahwa selain penghapusan barcode, Mualem juga harus meminta ke Pertamina untuk menambah kuota BBM bersubsidi. Menurutnya, hal ini sangat penting karena selama bertahun-tahun masyarakat harus mengantri panjang di SPBU.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas, agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
"Yang lebih penting lagi selain penghapusan barcode mualem juga harus meminta ke pertamina untuk menambah kauta BBM bersubsidi, sebab selama ini sudah bertahun-tahun masyarakat mengantri panjang di SPBU", tambah Tanzil.
 |
| Anggota DPRK Abdya, Tanzilurrahman. Foto: Ist |
ABDYA - Tanzilurrahman menilai bahwa selama sistem barcode masih diberlakukan, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan BBM.
"Betul apa yang disampaikan oleh Mualem, selama ada barcode memang sulit akses minyak. Jadi, wacana penghapusan ini sangat baik untuk masyarakat," ujarnya.
Namun, ia juga menekankan pentingnya memastikan kesepakatan antara pihak Pertamina dan Pemerintah Aceh terkait kebijakan ini. Ia berharap bahwa jika barcode benar-benar dihapuskan, maka perlu ada regulasi yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain mendukung penghapusan barcode, Tanzilurrahman juga menyoroti keberadaan mafia BBM yang selama ini memanfaatkan sistem tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Menurutnya, sistem barcode justru membuka celah bagi mafia BBM untuk bermain di sektor distribusi bahan bakar.
"Maaf saya katakan, ada barcode, mafia juga bermain dalam sistem barcode ini. Jika benar-benar dihapuskan, Pemerintah Aceh harus duduk kembali untuk menetapkan aturan baru yang lebih adil," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peraturan yang membedakan antara kendaraan masyarakat miskin dengan kendaraan milik pejabat dan perusahaan. Lebih lanjut, Tanzil mengatkan pemerintah diharapkan segera merumuskan regulasi yang lebih ketat agar distribusi BBM menjadi lebih adil dan merata.
"Jangan sampai perusahaan besar ikut menikmati BBM subsidi, sementara rakyat kecil masih kesulitan mendapatkannya. Ini yang perlu diatur lebih lanjut oleh pemerintah provinsi," tambahnya.
Dengan adanya wacana ini, masyarakat Aceh berharap agar kebijakan yang diambil nantinya benar-benar menguntungkan rakyat dan tidak memberikan celah bagi oknum-oknum tertentu untuk menyalahgunakannya.
Selain itu, Tanzil menegaskan bahwa selain penghapusan barcode, Mualem juga harus meminta ke Pertamina untuk menambah kuota BBM bersubsidi. Menurutnya, hal ini sangat penting karena selama bertahun-tahun masyarakat harus mengantri panjang di SPBU.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas, agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
"Yang lebih penting lagi selain penghapusan barcode mualem juga harus meminta ke pertamina untuk menambah kauta BBM bersubsidi, sebab selama ini sudah bertahun-tahun masyarakat mengantri panjang di SPBU", tambah Tanzil.
Posting Komentar