UPDATE

Harga Minyakita Masih Tinggi, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak

Segera turunkan harga, ringankan beban masyarakat
Sebulan menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah bahan pokok termasuk Minyakita masih melambung tinggi. Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendesak pemerintah segera menurunkan harga Minyakita yang hingga kini belum kembali ke Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.700 per liter.
 
Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan. Foto: Instagram/@nkibanyuwangi

JAKARTA - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga rata-rata nasional Minyakita pada pekan ketiga Januari 2025 tercatat sebesar Rp 17.502 per liter. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sejak Juni 2024, yaitu sebesar 7,41 persen. Bahkan, di beberapa daerah, harga Minyakita mencapai Rp 19 ribu per liter.

"Kebutuhan masyarakat biasanya meningkat saat bulan Ramadan. Jika harga Minyakita tetap tinggi, ini akan menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Pemerintah harus segera menangani masalah ini," ujar Nasim Khan dalam pernyataannya seperti dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Senin (27/1/2025).

Kenaikan harga Minyakita tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, Nasim Khan berdialog langsung dengan pedagang dan pembeli. Mereka mengeluhkan harga Minyakita yang masih melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.

"Mereka mengeluh karena harga Minyakita masih tinggi. Bahkan saya pernah lihat harga Minyakita mencapai Rp 19 ribu per liter,” kata Nasir lagi.

Tambah politisi Fraksi PKB, seharusnya harga Minyakita mengikuti acuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024. Namun kenyataannya, harga di lapangan jauh di atas HET.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Nasim Khan meminta pemerintah segera melakukan inspeksi harga Minyakita dari distributor hingga tingkat pedagang kecil.

"Pekan depan, Komisi VI akan memanggil Kementerian Perdagangan dan lakukan rapat dengar pendapat untuk mengetahui apa permasalahannya. Apakah karena proses distribusi, sistem regulasi atau karena apa ? Saya harap ini bisa dibahas dengan jelas dan ada solusinya. Kasihan masyarakat,” tutup Nasim.