DPR Serap Masalah Sistem Zonasi Hingga Status PPPK Di Sosialiasi Prolegnas RUU Sisdiknas
RUU Sisdiknas hadir sebagai solusi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029.
SAMARINDA - Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin 23 Desember 2024, Anggota Baleg DPR RI, Habib Syarief Muhammad, membahas pentingnya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai kebutuhan mendesak bagi dunia pendidikan Indonesia.
Habib menyebutkan bahwa RUU Sisdiknas akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk berbagai kebijakan pendidikan ke depan.
"RUU Sisdiknas diharapkan menjadi payung hukum aturan pendidikan, menggantikan UU 2003," ujar Habib di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
Politisi Fraksi PKB ini juga mengungkapkan sejumlah masalah pendidikan yang sering ia temui saat kunjungan ke daerah. Isu-isu seperti sistem zonasi, kurikulum merdeka, dan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi keluhan utama masyarakat.
“Misalnya terkait kurikulum merdeka masih dualisme, disimpulkan banyak memberikan manfaat tapi di pihak lain tidak sedikit kelompok para pengajar yang merasa keberatan. Karena guru lebih banyak dibebani hal-hal yang sifatnya administratif daripada mendidik dan mengajar. Juga terkait sistem zonasi yang nantinya akan disempurnakan, dalam hal ini Pak Menteri belum memberikan statement yang jelas,” ungkap Habib.
Ia juga menyampaikan belum adanya pernyataan tegas dari Menteri Pendidikan terkait penyempurnaan sistem zonasi.
Habib menegaskan, jika berbagai persoalan pendidikan ini tidak segera ditangani dengan kejelasan, maka dampaknya bisa meluas menjadi masalah nasional.
"Itulah beberapa pemikiran-pemikiran yang kami himpun dari daerah. Ternyata bukan hanya di Pulau Jawa saja tapi juga di luar pulau Jawa hal ini pun selalu menjadi keluhan,” tutupnya.
 |
| Anggota Baleg DPR RI, Habib Syarief Muhammad. Foto: Instagram/@habibsyariefmuhammad |
SAMARINDA - Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin 23 Desember 2024, Anggota Baleg DPR RI, Habib Syarief Muhammad, membahas pentingnya RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sebagai kebutuhan mendesak bagi dunia pendidikan Indonesia.
Habib menyebutkan bahwa RUU Sisdiknas akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk berbagai kebijakan pendidikan ke depan.
"RUU Sisdiknas diharapkan menjadi payung hukum aturan pendidikan, menggantikan UU 2003," ujar Habib di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda.
Politisi Fraksi PKB ini juga mengungkapkan sejumlah masalah pendidikan yang sering ia temui saat kunjungan ke daerah. Isu-isu seperti sistem zonasi, kurikulum merdeka, dan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi keluhan utama masyarakat.
“Misalnya terkait kurikulum merdeka masih dualisme, disimpulkan banyak memberikan manfaat tapi di pihak lain tidak sedikit kelompok para pengajar yang merasa keberatan. Karena guru lebih banyak dibebani hal-hal yang sifatnya administratif daripada mendidik dan mengajar. Juga terkait sistem zonasi yang nantinya akan disempurnakan, dalam hal ini Pak Menteri belum memberikan statement yang jelas,” ungkap Habib.
Ia juga menyampaikan belum adanya pernyataan tegas dari Menteri Pendidikan terkait penyempurnaan sistem zonasi.
Habib menegaskan, jika berbagai persoalan pendidikan ini tidak segera ditangani dengan kejelasan, maka dampaknya bisa meluas menjadi masalah nasional.
"Itulah beberapa pemikiran-pemikiran yang kami himpun dari daerah. Ternyata bukan hanya di Pulau Jawa saja tapi juga di luar pulau Jawa hal ini pun selalu menjadi keluhan,” tutupnya.
Posting Komentar