Dukung Demo Tolak Kenaikan BBM, Fraksi PKS Tinggalkan Sidang Paripurna RUU Pertanggungjawaban APBN 2021
Fraksi PKS melakukan interupsi saat Ketua DPR menanyakan persetujuan tiap fraksi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meninggalkan ruang sidang Rapat Paripurna DPR yang digelar hari ini, Selasa, 6 September 2022.
JAKARTA - Hal tersebut dilakukan saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan pendapat pada setiap fraksi perihal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto tiba-tiba mengajukan interupsi ketika semua fraksi telah memberikan persetujuannya.
"Interupsi pimpinan, kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Kami menyatakan Fraksi PKS menolak harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," ujar Mulyanto dalam sidang paripurna tersebut, Selasa, 6 September 2022.
Mulyanto menyebutkan kalau mereka sangat mendukung aksi demonstrasi yang sedang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa diluar sana yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Kami mendukung aksi demo yang sedang dilakukan kaum buruh dan mahasiswa. Karena itu, kami Fraksi PKS menyatakan Walkout dari forum ini," tegasnya.
Setelah pernyataan itu disampaikan Mulyanto, terlihat semua anggota DPR dari Fraksi PKS langsung mengangkat kertas yang bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan setelah itu, mereka pun kompak keluar meninggalkan ruang sidang paripurna.
Seperti diketahui, pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Minggu, 4 September 2022 kemarin. Berbagai elemen terus melakukan penolakan dengan menggelar aksi demo di berbagai wilayah.
Bahkan, hari ini kelompok buruh dengan jumlah besar melakukan demonstrasi yang terpusat di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat.
Salah satu poin tuntutan dari para demonstrans adalah meminta DPR membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas kembali persoalan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak tepat dilakukan disaat ekonomi masyarakat sedang kesulitan.
Meskipun pemerintah menyatakan akan mengalihkan dana subsidi BBM ke dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar bisa langsung dinikmati oleh masyarakat secara tepat sasaran. Namun, para demonstrans menilai, hal itu tidak akan cukup berpengaruh. Karena, dengan kenaikan harga BBM, maka harga kebutuhan pokok pasti akan merangkak naik juga sehingga hal ini akan semakin mempersulit kondisi ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
 |
| Sejumlah anggota DPR Fraksi PKS terlihat mengangkat kertas berisi penolakan harga BBM. Foto: tangkapan layar Instagram @pk_sejahtera |
JAKARTA - Hal tersebut dilakukan saat Ketua DPR Puan Maharani menanyakan pendapat pada setiap fraksi perihal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2021.
Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto tiba-tiba mengajukan interupsi ketika semua fraksi telah memberikan persetujuannya.
"Interupsi pimpinan, kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Kami menyatakan Fraksi PKS menolak harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat," ujar Mulyanto dalam sidang paripurna tersebut, Selasa, 6 September 2022.
Mulyanto menyebutkan kalau mereka sangat mendukung aksi demonstrasi yang sedang dilakukan oleh para buruh dan mahasiswa diluar sana yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Kami mendukung aksi demo yang sedang dilakukan kaum buruh dan mahasiswa. Karena itu, kami Fraksi PKS menyatakan Walkout dari forum ini," tegasnya.
Setelah pernyataan itu disampaikan Mulyanto, terlihat semua anggota DPR dari Fraksi PKS langsung mengangkat kertas yang bertuliskan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan setelah itu, mereka pun kompak keluar meninggalkan ruang sidang paripurna.
Seperti diketahui, pasca pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada Minggu, 4 September 2022 kemarin. Berbagai elemen terus melakukan penolakan dengan menggelar aksi demo di berbagai wilayah.
Bahkan, hari ini kelompok buruh dengan jumlah besar melakukan demonstrasi yang terpusat di Gedung MPR/DPR, Jakarta Pusat.
Salah satu poin tuntutan dari para demonstrans adalah meminta DPR membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas kembali persoalan kenaikan harga BBM yang dinilai tidak tepat dilakukan disaat ekonomi masyarakat sedang kesulitan.
Meskipun pemerintah menyatakan akan mengalihkan dana subsidi BBM ke dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar bisa langsung dinikmati oleh masyarakat secara tepat sasaran. Namun, para demonstrans menilai, hal itu tidak akan cukup berpengaruh. Karena, dengan kenaikan harga BBM, maka harga kebutuhan pokok pasti akan merangkak naik juga sehingga hal ini akan semakin mempersulit kondisi ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Posting Komentar