Bansos Subsidi BBM Harus Cepat Disalurkan
Pemerintah harus cepat menyalurkan bansos kenaikan BBM
Demo dan unjuk rasa menentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai daerah sama sekali tak mengubah kebijakan yang telah diputuskan pemerintah. Tak heran jika berbagai kalangan lebih memilih fokus pada upaya menekan dampak dari kebijakan tersebut.
 |
| Anggota DPR dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah |
JAKARTA - Salah satunya adalah mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi BBM.
Anggota DPR dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah mengingatkan pemerintah agar serius memikirkan nasib rakyat pasca kenaikan BBM. Khususnya bagi warga yang masuk kategori rentan miskin. Jangan sampai nasib warga rentan miskin semakin memprihatinkan setelah sebelumnya juga dihantam pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun.
"Makanya pemerintah harus cepat mendata. Termasuk orang miskin baru sebagai buntut dari kenaikan harga BBM," ujar Charles melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/9).
Anggota Komisi XI DPR yang membidani masalah keuangan itu mengungkapkan, bantuan sosial melalui berbagai program pemerintah tidak boleh terlambat disalurkan kepada masyarakat.
Sebab, kenaikan harga BBM berdampak secara menyeluruh pada setiap sisi kebutuhan masyarakat. Mulai harga kebutuhan pokok hingga tarif transportasi.
"Komoditas kebutuhan lainnya pun akan mengalami kenaikan. Makanya bantuan sosial harus didistribusikan," tutur Charles.
Charles merinci kelompok masyarakat kelas menengah paling bawah yang terdampak secara langsung kenaikan harga BBM. Di antaranya, buruh, pekerja informal perkotaan, petani, nelayan, sopir, driver ojek online, dan sopir taksi.
Apalagi jumlah kelompok tersebut cukup besar di berbagai daerah. Bukan kelompok desil 1 dan 2, melainkan desil 3-5. Desil sendiri merupakan kategori rumah tangga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur berdasar penghasilan masyarakat.
Selain itu, Charles juga mendesak agar pemerintah mempercepat penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor terdampak langsung terhadap kenaikan harga BBM. Misalnya, nelayan dan pekerja sektor pangan dan pertanian yang mengandalkan angkutan logistik.
"Termasuk pemda juga harus bergerak cepat. Pemda harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya. Misalnya mengandeng pihak swasta dengan pemanfaatan CSR sebagai bantuan sosial," tandas Charles.
Anggota DPR dari Fraksi NasDem Charles Meikyansah mengingatkan pemerintah agar serius memikirkan nasib rakyat pasca kenaikan BBM. Khususnya bagi warga yang masuk kategori rentan miskin. Jangan sampai nasib warga rentan miskin semakin memprihatinkan setelah sebelumnya juga dihantam pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun.
"Makanya pemerintah harus cepat mendata. Termasuk orang miskin baru sebagai buntut dari kenaikan harga BBM," ujar Charles melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/9).
Anggota Komisi XI DPR yang membidani masalah keuangan itu mengungkapkan, bantuan sosial melalui berbagai program pemerintah tidak boleh terlambat disalurkan kepada masyarakat.
Sebab, kenaikan harga BBM berdampak secara menyeluruh pada setiap sisi kebutuhan masyarakat. Mulai harga kebutuhan pokok hingga tarif transportasi.
"Komoditas kebutuhan lainnya pun akan mengalami kenaikan. Makanya bantuan sosial harus didistribusikan," tutur Charles.
Charles merinci kelompok masyarakat kelas menengah paling bawah yang terdampak secara langsung kenaikan harga BBM. Di antaranya, buruh, pekerja informal perkotaan, petani, nelayan, sopir, driver ojek online, dan sopir taksi.
Apalagi jumlah kelompok tersebut cukup besar di berbagai daerah. Bukan kelompok desil 1 dan 2, melainkan desil 3-5. Desil sendiri merupakan kategori rumah tangga menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur berdasar penghasilan masyarakat.
Selain itu, Charles juga mendesak agar pemerintah mempercepat penyaluran subsidi bagi pekerja di sektor-sektor terdampak langsung terhadap kenaikan harga BBM. Misalnya, nelayan dan pekerja sektor pangan dan pertanian yang mengandalkan angkutan logistik.
"Termasuk pemda juga harus bergerak cepat. Pemda harus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kebijakan lainnya. Misalnya mengandeng pihak swasta dengan pemanfaatan CSR sebagai bantuan sosial," tandas Charles.
Posting Komentar