Soal Pj Bupati dan Wali Kota di Aceh, Perludem Minta Perempuan Diberi Kesempatan yang Sama
Laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam kepemimpinan nasional
Dalam sejarahnya, Aceh punya banyak pemimpin hebat dari kalangan perempuan yang dikenal sepak terjangnya oleh dunia. Mulai dari Laksamana Malahayati, Cut Meutia dan Cut Nyak Dhien. Sehingga banyak pihak berharap, perempuan kembali diberi kesempatan yang sama dalam penetapan calon Penjabat (Pj) Bupati dan Wali Kota di Aceh.
JAKARTA - Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, penting pemerintah memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dengan perempuan dalam hal penetapan Pj Kepala Daerah.
Ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut bukan berarti didentifikasikan sebagai persaingan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. "Akan tetapi, itu menunjukan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama khususnya dalam hal kepemimpinan, baik nasional, maupun di daerah khususnya di Aceh," kata Nisa dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022.
Hadirnya perempuan dalam mengisi posisi penting di di jabatan formal baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bisa mendorong gagasan dan ide dalam perspektif gender. Termasuk mendorong inklusifitas.
Hal itu akan berbias pada akan lahirnya banyak kaum perempuan dalam ruang-ruang publik khususnya kepemimpinan .
Namun, ruang yang semakin terbuka saat ini, tidak menutup kemungkinan masih menghambat kaum perempuan di ruang publik. Karena masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, baik itu marjinalisasi, kekerasan perempuan, serta sterotipe.
"Meski, itu bisa diminimalisir dengan merangkul kaum perempuan supaya tetap konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat dan mendorong kebijakan berperspektif gender," sambungnya.
Ia meyakini segala hal yang menghambat peran perempuan bisa diminimalisir jika kemudian ruang-ruang kepemimpinan diberikan bagi perempuan di Aceh.
"Mengingat Aceh dengan historis pernah dipimpin oleh beberapa perempuan hebat bisa diulang sejarahnya oleh perempuan-perempuan Aceh hari ini,” ujarnya.
Oleh karenanya, Nisa berharap agar pemerintah dan elemen terkait bisa mempertimbangkan supaya perempuan Aceh yang punya kualifikasi yang bagus bisa diperhitungkan dalam wacana Penentuan PJ bupati dan Wali Kota di Aceh.
Ia juga menggaris-bawahi bahwa gagasan tersebut bukan berarti bahwa perempuan lebih hebat dari pada laki-laki. Akan tetapi, penting juga melihat adanya potensi perempuan dalam konteks kepemimpinan. Sehingga bisa diberikan ruang yang sama dan bisa melihat perspektif yang lebih adil dalam ruang politik di Indonesia, khususnya Aceh.
"Terakhir, saya berharap pemerintah melalui Kemendagri bisa mempertimbangkan kehadiran perempuan dalam proses penetapan PJ Bupati di Kabupaten dan Kota di Aceh. Karena saya berkeyakinan bahwa perempuan Aceh memiliki kapasistas intelektual dan kepemimpinan dalam menjalanankan roda pemerintahan," pungkasnya. ***
 |
| Khoirunnisa Nur Agustyati. Foto: IST. |
Ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut bukan berarti didentifikasikan sebagai persaingan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. "Akan tetapi, itu menunjukan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama khususnya dalam hal kepemimpinan, baik nasional, maupun di daerah khususnya di Aceh," kata Nisa dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022.
Hadirnya perempuan dalam mengisi posisi penting di di jabatan formal baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bisa mendorong gagasan dan ide dalam perspektif gender. Termasuk mendorong inklusifitas.
Hal itu akan berbias pada akan lahirnya banyak kaum perempuan dalam ruang-ruang publik khususnya kepemimpinan .
Namun, ruang yang semakin terbuka saat ini, tidak menutup kemungkinan masih menghambat kaum perempuan di ruang publik. Karena masih dihadapkan dengan berbagai hambatan, baik itu marjinalisasi, kekerasan perempuan, serta sterotipe.
"Meski, itu bisa diminimalisir dengan merangkul kaum perempuan supaya tetap konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat dan mendorong kebijakan berperspektif gender," sambungnya.
Ia meyakini segala hal yang menghambat peran perempuan bisa diminimalisir jika kemudian ruang-ruang kepemimpinan diberikan bagi perempuan di Aceh.
"Mengingat Aceh dengan historis pernah dipimpin oleh beberapa perempuan hebat bisa diulang sejarahnya oleh perempuan-perempuan Aceh hari ini,” ujarnya.
Oleh karenanya, Nisa berharap agar pemerintah dan elemen terkait bisa mempertimbangkan supaya perempuan Aceh yang punya kualifikasi yang bagus bisa diperhitungkan dalam wacana Penentuan PJ bupati dan Wali Kota di Aceh.
Ia juga menggaris-bawahi bahwa gagasan tersebut bukan berarti bahwa perempuan lebih hebat dari pada laki-laki. Akan tetapi, penting juga melihat adanya potensi perempuan dalam konteks kepemimpinan. Sehingga bisa diberikan ruang yang sama dan bisa melihat perspektif yang lebih adil dalam ruang politik di Indonesia, khususnya Aceh.
"Terakhir, saya berharap pemerintah melalui Kemendagri bisa mempertimbangkan kehadiran perempuan dalam proses penetapan PJ Bupati di Kabupaten dan Kota di Aceh. Karena saya berkeyakinan bahwa perempuan Aceh memiliki kapasistas intelektual dan kepemimpinan dalam menjalanankan roda pemerintahan," pungkasnya. ***
Posting Komentar