Harga BBM Tak Naik, Kemenkeu: Subsidi Energi Jebol 700 T
Jokowi minta agar kenaikan harga BBM dipertimbangkan hari-hati
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menyebut subsidi energi bisa jebol hingga Rp 700 triliun, jika harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak dinaikkan.
JAKARTA - Pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 502 Triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Angka itu naik 3 kali lipat dari anggaran awal yang ditetapkan dalam APBN tahun 2022.
"Sampai semester satu harus diaudit dulu oleh BPKP, diverifikasi lagi nanti kira-kira selesai September & nanti kita bayar lagi berapa. Cukup gak cukup, itu yang dikasih anggaran oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Masalahnya memang kalau gak ada kebijakan - kebijakan bisa naik sampai Rp. 700 Triliun," ucap Isa di Kompleks Parlemen, Rabu, 24 Agustus 2022.
Menurut Isa, jika memang anggarannya subsidi tersebut membengkak pemerintah bisa mengajukan lagi ke DPR. Namun hal itu juga harus dilihat dari sisi penerimaan negara.
"Penerimaan negara bagus, naik terus, ya kita mungkin bisa saja mengambil lagi seperti Rp 502 triliun tadi. Tapi kalau kemudian penerimaan negara landai menjadi biasa-biasa saja sudah diperhitungkan di Rp 502 berarti, nambah lagi dari mana ini?" ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah pertimbangan untuk menaikkan harga BBM subsidi. Karena anggaran subsidi dan kompensasi saat ini yaitu Rp 502 triliun adalah untuk asumsi kuota Pertalite 23 juta kiloliter. Sementara, diperkirakan kuota tersebut akan jebol hingga 29 juta kiloliter di akhir tahun.
"Kalau data mengenai volume tadi terus terjadi, makanya 'kan berbagai hal kemudian muncul mengenai apakah volumenya harus dikendalikan?" ucapnya.
Sehingga, pilihannya adalah hanya ada tiga dalam menghadapi situasi saat ini yakni:
• Anggaran subsidinya naik menjadi mendekati Rp 700 triliun atau tepatnya Rp 698 triliun,
• Volumenya akan dikendalikan melalui pembatasan,
• Mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM sudah naik tiga kali lipat ke Rp. 502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat ternyata masih kurang lagi," ungkapnya.
Adapun untuk berapa harga Pertalite jika nanti diputuskan naik, Sri Mulyani juga menjelaskan beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah, yakni:
• Daya beli masyarakat
• Kapasitas APBN
• Dampaknya terhadap pemulihan dan
• Pertumbuhan ekonomi.
"Ini semua yang harus kita lihat, setiap kenaikan memberikan dampak ke segmen masyarakat mana & apakah kita punya instrumen untuk meminimalkan dampak negatifnya," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait rencana kenaikan harga BBM Pertalite, yang disebut Menko Maritim & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan diumumkan pekan ini. Jokowi menyatakan rencana ini harus diputuskan hati-hati, sebab menyangkut hajat hidup banyak orang.
"Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi di acara KADIN Indonesia, Jakarta Timur, Selasa, 23 Agustus 2022.
Karena kata Jokowi, dampaknya akan besar dan merembet ke banyak hal. Ia meminta para menterinya agar berhitung dengan cermat dan teliti sebelum memutuskan menaikkan harga Pertalite. Meski begitu, Jokowi enggan menjawab kapan harga Pertalite itu akan naik.
Ilustrasi Pertamina. Foto: instagram/@pertamina. |
"Sampai semester satu harus diaudit dulu oleh BPKP, diverifikasi lagi nanti kira-kira selesai September & nanti kita bayar lagi berapa. Cukup gak cukup, itu yang dikasih anggaran oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Masalahnya memang kalau gak ada kebijakan - kebijakan bisa naik sampai Rp. 700 Triliun," ucap Isa di Kompleks Parlemen, Rabu, 24 Agustus 2022.
Menurut Isa, jika memang anggarannya subsidi tersebut membengkak pemerintah bisa mengajukan lagi ke DPR. Namun hal itu juga harus dilihat dari sisi penerimaan negara.
"Penerimaan negara bagus, naik terus, ya kita mungkin bisa saja mengambil lagi seperti Rp 502 triliun tadi. Tapi kalau kemudian penerimaan negara landai menjadi biasa-biasa saja sudah diperhitungkan di Rp 502 berarti, nambah lagi dari mana ini?" ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan sejumlah pertimbangan untuk menaikkan harga BBM subsidi. Karena anggaran subsidi dan kompensasi saat ini yaitu Rp 502 triliun adalah untuk asumsi kuota Pertalite 23 juta kiloliter. Sementara, diperkirakan kuota tersebut akan jebol hingga 29 juta kiloliter di akhir tahun.
"Kalau data mengenai volume tadi terus terjadi, makanya 'kan berbagai hal kemudian muncul mengenai apakah volumenya harus dikendalikan?" ucapnya.
Sehingga, pilihannya adalah hanya ada tiga dalam menghadapi situasi saat ini yakni:
• Anggaran subsidinya naik menjadi mendekati Rp 700 triliun atau tepatnya Rp 698 triliun,
• Volumenya akan dikendalikan melalui pembatasan,
• Mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM.
"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM sudah naik tiga kali lipat ke Rp. 502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat ternyata masih kurang lagi," ungkapnya.
Adapun untuk berapa harga Pertalite jika nanti diputuskan naik, Sri Mulyani juga menjelaskan beberapa faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah, yakni:
• Daya beli masyarakat
• Kapasitas APBN
• Dampaknya terhadap pemulihan dan
• Pertumbuhan ekonomi.
"Ini semua yang harus kita lihat, setiap kenaikan memberikan dampak ke segmen masyarakat mana & apakah kita punya instrumen untuk meminimalkan dampak negatifnya," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait rencana kenaikan harga BBM Pertalite, yang disebut Menko Maritim & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan diumumkan pekan ini. Jokowi menyatakan rencana ini harus diputuskan hati-hati, sebab menyangkut hajat hidup banyak orang.
"Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi di acara KADIN Indonesia, Jakarta Timur, Selasa, 23 Agustus 2022.
Karena kata Jokowi, dampaknya akan besar dan merembet ke banyak hal. Ia meminta para menterinya agar berhitung dengan cermat dan teliti sebelum memutuskan menaikkan harga Pertalite. Meski begitu, Jokowi enggan menjawab kapan harga Pertalite itu akan naik.
Posting Komentar