Kembali ke Parlemen, Zulkarnain Ogah APBK Jadi 'Bakpau' Pengambil Kebijakan
Ia tidak ingin APBK berubah jadi rumah dan mobil mewah
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zulkarnain berjanji akan bersikap kritis usai dilantik sebagai anggota DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) Pergantian Antar Waktu (PAW), Senin (25/7).
BLANG PIDIE - Mula-mula ia mengaku kebingungan ketika ditanya wartawan, gebrakan apa saja yang akan dilakukan usai kembali ke kursi parlemen ini.
"Saya agak sedikit bengong, karena saya dilantik sebagai anggota DPRK, sementara pertanyaannya yang cocok pada seorang Bupati atau Wali Kota," kelakarnya di akun Facebooknya, kemarin.
"Namun begitu tetap saya jawab, pada seorang DPR itu tidak ada langkah dan gebrakan. Yang ada hanyalah, dia harus tanggap dan kritis akan arah dan kebijakan yang diambil oleh eksekutif terhadap APBK," janjinya.
Sikap kritis itu diperlukan, agar APBK benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat banyak. "Bukan menjadi kue empuk atau bakpaunya para pengambil kebijakan," sentilnya.
Menurutnya, DPRK juga harus mampu mendengar keluhan dan jeritan yang disampaikan oleh rakyat. Sesuai dengan peran aslinya sebagai wakil rakyat.
"Maka tidak boleh ada rahasia sekecil apapun seorang DPR itu dengan rakyat. Dan Insya Allah saya akan terbuka terhadap semua hak publik... Kira lagenyan dek... He-he-he," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa DPR tidak punya wewenang dalam pengambilan kebijakan. Hanya fungsi legislasi, kontrol dan penganggaran atau budgeting.
"Kuncinya adalah teliti dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dan tidak berindikator pada kesejahteraan," tegas Zulkarnain.
Politisi PKB ini memastikan bakal sekuat tenaga memastikan APBK Abdya tidak berubah menjadi rumah mewah, mobil mewah, dan harta yang melimpah.
 |
| Anggota DPRK Abdya dari PKB Zulkarnain Foto: Istimewa |
"Saya agak sedikit bengong, karena saya dilantik sebagai anggota DPRK, sementara pertanyaannya yang cocok pada seorang Bupati atau Wali Kota," kelakarnya di akun Facebooknya, kemarin.
"Namun begitu tetap saya jawab, pada seorang DPR itu tidak ada langkah dan gebrakan. Yang ada hanyalah, dia harus tanggap dan kritis akan arah dan kebijakan yang diambil oleh eksekutif terhadap APBK," janjinya.
Sikap kritis itu diperlukan, agar APBK benar-benar memihak pada kepentingan masyarakat banyak. "Bukan menjadi kue empuk atau bakpaunya para pengambil kebijakan," sentilnya.
Menurutnya, DPRK juga harus mampu mendengar keluhan dan jeritan yang disampaikan oleh rakyat. Sesuai dengan peran aslinya sebagai wakil rakyat.
"Maka tidak boleh ada rahasia sekecil apapun seorang DPR itu dengan rakyat. Dan Insya Allah saya akan terbuka terhadap semua hak publik... Kira lagenyan dek... He-he-he," tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa DPR tidak punya wewenang dalam pengambilan kebijakan. Hanya fungsi legislasi, kontrol dan penganggaran atau budgeting.
"Kuncinya adalah teliti dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dan tidak berindikator pada kesejahteraan," tegas Zulkarnain.
Politisi PKB ini memastikan bakal sekuat tenaga memastikan APBK Abdya tidak berubah menjadi rumah mewah, mobil mewah, dan harta yang melimpah.
Posting Komentar