Rp328,4 Triliun Masuk Ke Malut, Serap Ribuan Pekerja

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada investasi ratusan triliun di 2 pulau Maluku Utara. Ada yang mulai berjalan tahun ini. Adapula tahun depan. Diperkirakan, puluhan ribu tenaga kerja bakal terserap.

JAKARTA - Hal itu, disampaikan Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Utara pada Rabu (2/6) secara virtual.

Investasi itu masuk dalam bagian Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau Obi.

Luhut merinci, Kawasan Industri Teluk Weda akan dibangun di atas lahan seluas 8.000 hektar dan pada tahun 2022 nanti. Diperkirakan ada 19.300 orang pekerja yang bakal terserap dalam program padat karya itu.

Sementara, Kawasan Industri Pulau Obi dengan luas 12.000 hektar dan sudah memperkerjakan 9.800 orang. Kedua kawasan ini, sebut Luhut mengolah dan memproduksi besi, nikel, dan prekursor baterai listrik.

"Diperkirakan nantinya nilai investasinya bisa sampai USD 23 miliar (Rp 328,4 Triliun, berdasarkan kurs Rp14.280 per dolar AS),” kata Luhut.

Pensiunan Jenderal ini berharap, investasi ratusan triliun itu berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Selain Luhut, Rakor itu juga diikuti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Mendagri Tito Karnavian, Menteri KP Wahyu Trenggono, Menhub Budi Karya dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.

Dalam rakor tersebut, Menko Luhut juga didampingi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake dan Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo.

Menteri Sofyan, dalam paparannya berharap agar inisiatif swasta berinvestasi di kedua kawasan ini perlu didukung. Agar implementasi operasionalnya bisa berjalan signifikan.

Sejauh ini, infrastruktur pelayanan dasar di Maluku Utara pun belum memadai dan merata. Mulai dari akses internet, daya saing wilayah, ketersediaan jalan sebagai infrastruktur penunjang konektivitas, hingga daya ungkit transportasi antarwilayah.

Sementara Mendagri menyinggung keberadaan Maluku Utara yang sudah dibentuk sebagai provinsi sejak tahun 1999. "Sejak saat itu Sofifi menjadi ibukotanya,” ingat Mendagri Tito. Menurutnya, perlu langkah nyata untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di sana.

Untuk diketahui, pengembangan Kota Baru Sofifi termasuk dalam major project, amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ibukota Sofifi sebagai pusat kegiatan skala provinsi seharusnya berfungsi sebagai kawasan perkantoran, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, kawasan komersil skala kota, dan kota jasa.

Selain itu, Ibukota Sofifi juga menjadi simpul transportasi regional dengan moda dan jaringan smart infrastructure yang terpadu, termasuk sebagai pintu masuk utama transportasi laut di Maluku Utara. (*)