Wagub Aceh Temui MUI Pusat, Bahas Wakaf Blang Padang untuk Masjid Raya

Pemerintah Aceh terus mengupayakan penyelesaian masalah tanah wakaf Sultan Blang Padang yang diperuntukkan bagi Masjid Raya Baiturrahman. Upaya terbaru dilakukan melalui jalur keagamaan, dengan menggelar musyawarah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Gedung MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (21/7) pagi.

JAKARTA — Pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhullah, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman (MRB), Nazir Wakaf MRB, dan Kepala UPTD MRB. 

Sementara dari unsur Jakarta hadir sejumlah tokoh seperti Habib Dr. Syechan Shahab, Syeikh Sambo Alsingkili, Tgk Zulfikar SBY, Mr. Latief Lahjie, Mr. Farhat Bahafzallah, dan Dr. Sayed Fadhel.

Wagub Aceh Fadhullah menyebut musyawarah ini sebagai bagian dari strategi besar untuk memastikan kembali hak atas tanah wakaf tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian yang adil dan berlandaskan nilai-nilai agama.

“Musyawarah dengan MUI Pusat ini adalah langkah strategis upaya maksimal kami untuk pengembalian hak atas tanah wakaf di Blang Padang, yang telah sejak lama diperuntukkan bagi Masjid Raya Baiturrahman. Kami ingin memastikan bahwa amanah Sultan dan para pewakaf tidak diabaikan oleh siapapun,” tegas Fadhullah.

Salah satu poin penting dalam musyawarah ini adalah penyusunan surat tausiyah bersama MUI Pusat, ulama nasional, dan Ulil Amri Aceh kepada Presiden Prabowo. Surat ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mendesak pengembalian tanah wakaf Sultan Blang Padang sesuai dengan hukum wakaf Islam dan fatwa ulama.

Habib Dr. Syechan Shahab dari unsur Pimpinan Tarikat Syattariyah Nusantara turut menekankan pentingnya pendekatan damai dan saling menghargai dalam penyelesaian masalah ini. “Ini adalah saran para ulama sepuh seperti Habib Luthfie agar semua pihak legowo dan tidak ada merasa dipersalahkan,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Front Keadilan, Tgk Zulfikar SBY, juga telah menyerahkan sejumlah dokumen penting terkait wakaf Blang Padang kepada Sekretaris Jenderal MUI Pusat. Penyerahan dokumen ini merupakan bagian dari langkah advokasi agar persoalan ini mendapat perhatian serius di tingkat nasional.

Upaya diplomasi yang dilakukan secara tenang dan keagamaan ini mencerminkan tekad Pemerintah Aceh untuk menuntaskan perkara Blang Padang tanpa konflik, namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap sejarah serta amanah para pewakaf.