Demokrat Kritik Bipih Naik, Padahal Biaya Penyelenggaran Haji Turun
Demokrat kritik kenaikan Bipih jelang haji, beban jemaah meningkat drastis
Jelang pelaksanaan ibadah haji 2025, Partai Demokrat melalui Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra, mempertanyakan kenaikan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah.
JAKARTA - Peningkatan biaya hingga 10 persen ini dianggap tidak sejalan dengan penurunan total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah.
"Kami mempertanyakan mengapa Bipih naik meskipun total biaya penyelenggaraan haji turun. Ada perubahan komponen pembagian antara nilai manfaat dan Bipih. Sebelumnya, Bipih 60 persen dan nilai manfaat 40 persen, tetapi sekarang Bipih justru naik menjadi 70 persen, sedangkan nilai manfaatnya turun menjadi 30 persen," ungkap Nanang, seperti dikutip di Akun X @PDemokrat, Kamis 2 Januari 2025.
Menurut Nanang, perubahan ini memberatkan calon jemaah haji, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Ia juga menilai bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan dasar perhitungan kenaikan tersebut.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama menjelaskan bahwa kenaikan Bipih bertujuan untuk menjaga keberlanjutan nilai manfaat agar tidak terkuras secara signifikan dalam jangka panjang.
Meski demikian, Demokrat menilai alasan tersebut masih perlu dipaparkan lebih rinci agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya.
Dengan pelaksanaan ibadah haji yang semakin dekat, polemik ini menjadi sorotan publik. Demokrat berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi dan solusi untuk memastikan keberangkatan jemaah berjalan lancar tanpa beban tambahan yang berlebihan.
 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI, Nanang Samodra. Foto: Instagram/@nanang_samodra |
JAKARTA - Peningkatan biaya hingga 10 persen ini dianggap tidak sejalan dengan penurunan total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah.
"Kami mempertanyakan mengapa Bipih naik meskipun total biaya penyelenggaraan haji turun. Ada perubahan komponen pembagian antara nilai manfaat dan Bipih. Sebelumnya, Bipih 60 persen dan nilai manfaat 40 persen, tetapi sekarang Bipih justru naik menjadi 70 persen, sedangkan nilai manfaatnya turun menjadi 30 persen," ungkap Nanang, seperti dikutip di Akun X @PDemokrat, Kamis 2 Januari 2025.
Menurut Nanang, perubahan ini memberatkan calon jemaah haji, khususnya di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Ia juga menilai bahwa pemerintah perlu lebih transparan dalam menjelaskan dasar perhitungan kenaikan tersebut.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama menjelaskan bahwa kenaikan Bipih bertujuan untuk menjaga keberlanjutan nilai manfaat agar tidak terkuras secara signifikan dalam jangka panjang.
Meski demikian, Demokrat menilai alasan tersebut masih perlu dipaparkan lebih rinci agar masyarakat memahami kondisi yang sebenarnya.
Dengan pelaksanaan ibadah haji yang semakin dekat, polemik ini menjadi sorotan publik. Demokrat berharap pemerintah segera memberikan klarifikasi dan solusi untuk memastikan keberangkatan jemaah berjalan lancar tanpa beban tambahan yang berlebihan.
Posting Komentar