Ketua BEM STKIP Muhammadiyah Abdya Desak Pemerintah Tuntaskan Keterlambatan ADG dan Gaji Kontrak
Persoalan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran pelayanan publik tetapi juga mengancam keberlangsungan pembangunan di tingkat gampong.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, Dasrol, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk segera menyelesaikan permasalahan keterlambatan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahap II dan III, serta pembayaran gaji pegawai kontrak yang hingga kini masih belum terselesaikan.
ABDYA - "Keterlambatan ini bukan hal sepele. Sudah banyak aparatur desa yang mengeluhkan hal ini hingga mengancam berhenti melayani masyarakat. Ini adalah bentuk kelalaian serius yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Kami mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi dan memastikan masalah ini tidak berlarut-larut," tegas Dasrol, Senin 9 Desember 2024.
Menurut Dasrol, persoalan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran pelayanan publik tetapi juga mengancam keberlangsungan pembangunan di tingkat gampong. Ia menilai keterlambatan pencairan dana ini telah membuat keresahan di masyarakat semakin memuncak.
"Jika situasi ini terus dibiarkan, pembangunan di daerah akan terhambat, dan itu akan menjadi pukulan besar bagi masyarakat kita. Kami butuh tindakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji," lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Dasrol memberikan peringatan keras kepada Penjabat (PJ) Bupati Abdya, Sunawardi.
"Jika bapak Sunawardi tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, lebih baik beliau mundur saja dari jabatannya," tegasnya.
Masyarakat dan aparatur desa berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar pelayanan dan pembangunan di Abdya dapat kembali berjalan dengan lancar.
 |
| Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya, Dasrol. Foto: Ist. |
ABDYA - "Keterlambatan ini bukan hal sepele. Sudah banyak aparatur desa yang mengeluhkan hal ini hingga mengancam berhenti melayani masyarakat. Ini adalah bentuk kelalaian serius yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Kami mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi dan memastikan masalah ini tidak berlarut-larut," tegas Dasrol, Senin 9 Desember 2024.
Menurut Dasrol, persoalan ini tidak hanya berdampak pada kelancaran pelayanan publik tetapi juga mengancam keberlangsungan pembangunan di tingkat gampong. Ia menilai keterlambatan pencairan dana ini telah membuat keresahan di masyarakat semakin memuncak.
"Jika situasi ini terus dibiarkan, pembangunan di daerah akan terhambat, dan itu akan menjadi pukulan besar bagi masyarakat kita. Kami butuh tindakan nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji," lanjutnya.
Di akhir pernyataannya, Dasrol memberikan peringatan keras kepada Penjabat (PJ) Bupati Abdya, Sunawardi.
"Jika bapak Sunawardi tidak mampu menyelesaikan permasalahan ini, lebih baik beliau mundur saja dari jabatannya," tegasnya.
Masyarakat dan aparatur desa berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar pelayanan dan pembangunan di Abdya dapat kembali berjalan dengan lancar.
Posting Komentar