Friksi Politik Dua Jenderal di TNI Bisa Turunkan Moral Prajurit
Disharmonisasi Andika Perkasa dengan Dudung Abdurachman merugikan institusi
Isu disharmonisasi antara Panglima TNI Andika Perkasa dan KSAD Dudung Abdurachman akan berdampak pada solidaritas di tubuh TNI.
JAKARTA - Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas menurutnya jawaban Panglima TNI Andika itu tampak tidak normative.
“Jika dicermati, jawaban Andika Perkasa terkait kabar disharmoni hanya menampilkan kesan normatif,” kata Anton dalam keterangannya, Selasa 6 September 2022.
Seharusnya lanjut Anton, Panglima Andika memberikan jawaban yang jelas, sehingga dapat diartikan hubungan dua panglima elit di tubuh TNI baik-baik saja.
Anton menyebutkan, merupakan suatu kewajaran dalam sebuah organisasi terjadi dinamika politik antar petinggi, termasuk institusi militer. Namun Ia melihat budaya politik yang dijalankan petinggi saat ini tidak sehat sehingga dapat menimbulkan dampak destruktif bagi organisasi militer.
“Selain terganggunya target dan sasaran strategis militer, friksi politik di antara Jenderal dapat mengganggu profesionalitas dan soliditas di tubuh TNI,” terangnya.
Menurutnya, kabar disharmoni ini jika dibiarkan dapat menurunkan moral prajurit, apalagi, para jenderal yang berselisih memiliki posisi dan kewenangan strategis dalam institusi TNI.
Kepala CIDE juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tepat dalam menengahi serta memastikan kedua Jendral tersebut dapat saling bekerja sama.
Dia juga meminta agar mengklarifikasi informasi yang beredar dalam Raker Komisi I DPR, karena jika dibiarkan atas kabar ini ditakutkan akan mengganggu target pemerintah terkait sector pertahanan.
“Pembiaran atas kabar disharmoni ini justru akan mengganggu penuntasan rencana dan target pemerintah terkait sektor pertahanan,” kata dia.
Jika melihat sejarah lanjutnya, dinamika antar elit di tubuh TNI bukanlah hal yang baru, diera kepemimpinan Presiden Sukarno, friksi politik antar Jenderal telah banyak mengumuka.
Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu matra melainkan antar matra angkatan bersenjata.
“Tentunya publik berharap para pimpinan TNI tidak lagi mempertontonkan sikap kurang mampu bekerja sama satu sama lain, yang justru dapat menimbulkan kegaduhan tidak perlu," pungkasnya
Mempertahankan sikap yang mengedepankan ego politik menurutnya hanyalah akan menggerus tingkat kepercayaan publik pada TNI.
"Pada akhirnya, yang merugi dan dikorbankan adalah citra institusi TNI,” tutupnya.
 |
| Panglima TNI Andika Perkasa |
“Jika dicermati, jawaban Andika Perkasa terkait kabar disharmoni hanya menampilkan kesan normatif,” kata Anton dalam keterangannya, Selasa 6 September 2022.
Seharusnya lanjut Anton, Panglima Andika memberikan jawaban yang jelas, sehingga dapat diartikan hubungan dua panglima elit di tubuh TNI baik-baik saja.
Anton menyebutkan, merupakan suatu kewajaran dalam sebuah organisasi terjadi dinamika politik antar petinggi, termasuk institusi militer. Namun Ia melihat budaya politik yang dijalankan petinggi saat ini tidak sehat sehingga dapat menimbulkan dampak destruktif bagi organisasi militer.
“Selain terganggunya target dan sasaran strategis militer, friksi politik di antara Jenderal dapat mengganggu profesionalitas dan soliditas di tubuh TNI,” terangnya.
Menurutnya, kabar disharmoni ini jika dibiarkan dapat menurunkan moral prajurit, apalagi, para jenderal yang berselisih memiliki posisi dan kewenangan strategis dalam institusi TNI.
Kepala CIDE juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengambil langkah tepat dalam menengahi serta memastikan kedua Jendral tersebut dapat saling bekerja sama.
Dia juga meminta agar mengklarifikasi informasi yang beredar dalam Raker Komisi I DPR, karena jika dibiarkan atas kabar ini ditakutkan akan mengganggu target pemerintah terkait sector pertahanan.
“Pembiaran atas kabar disharmoni ini justru akan mengganggu penuntasan rencana dan target pemerintah terkait sektor pertahanan,” kata dia.
Jika melihat sejarah lanjutnya, dinamika antar elit di tubuh TNI bukanlah hal yang baru, diera kepemimpinan Presiden Sukarno, friksi politik antar Jenderal telah banyak mengumuka.
Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu matra melainkan antar matra angkatan bersenjata.
“Tentunya publik berharap para pimpinan TNI tidak lagi mempertontonkan sikap kurang mampu bekerja sama satu sama lain, yang justru dapat menimbulkan kegaduhan tidak perlu," pungkasnya
Mempertahankan sikap yang mengedepankan ego politik menurutnya hanyalah akan menggerus tingkat kepercayaan publik pada TNI.
"Pada akhirnya, yang merugi dan dikorbankan adalah citra institusi TNI,” tutupnya.
Posting Komentar