4 Komitmen yang Disepakati 7 NGO Saat Teken MoU dengan Kemenko Marves
MoU ini dilakukan untuk mewujudkan ekonomi maritim yang berkelanjutan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) atau MoU dengan 7 non-governmental organization (NGO) Indonesia terkait penguatan pengelolaan sumber daya maritim dan aksi perubahan iklim untuk ekonomi biru.
JAKARTA - Penandatanganan itu dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Jodi Mahardi dengan Ketua Pengurus Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany.
Pada kesempatan yang sama, diadakan juga penandatanganan Komunike Bersama tentang Pengelolaan Sumber Daya Maritim Berkelanjutan yang dilakukan bersama 7 tujuh NGO terkait, yaitu Konservasi Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, World Resource Institute Indonesia, KEHATI, Environmental Defense Fund, Destructive Fishing Watch, dan RARE.
“Penandatanganan NKB dengan Konservasi Indonesia dan Komunike Bersama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah bersinergi dengan semua stakeholdersdalam mewujudkan pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Deputi Jodi, di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (14/7).
Deputi Jodi mengatakan bahwa kemitraan ini nantinya diharapkan dapat mendukung tercapainya target prioritas pemerintah dan target pembangunan nasional.
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkenan membantu dan ikut berkolaborasi dengan kami. Banyak hal kompleks yang membutuhkan penanganan lintas sektoral. Knowledge dan resources bisa kita sinergikan untuk tujuan bersama yaitu pelestarian dan pemanfataan sumber daya maritim yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bersama harus race to the top dan dengan bijak mengelola sumber daya maritim," ujar Deputi Jodi dalam paparannya kepada pihak NGO yang hadir dalam acara penandatanganan tersebut.
Empat komitmen yang dituangkan dalam Komunike Bersama tersebut yaitu pertama, investasi ekonomi biru (blue economy investment), kedua, upaya pemenuhan pangan yang bersumber dari laut (blue food), ketiga, pendanaan berkelanjutan (sustainable financing), dan terakhir, tata kelola kemaritiman terpadu (integrated maritime governance).
Adapun beberapa lingkup kerja sama dalam NKB antara Kemenko Marves dan Konservasi Indonesia meliputi kerja sama dalam menjaga kestabilan iklim melalui pelestarian alam, pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan (termasuk dukungan dalam perluasan kawasan konservasi perairan dan peningkatan efektivitas pengelolaannya), pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, dan pengembangan ekonomi biru serta skema pendanaannya.
Meizani Irmadhiany, Ketua Pengurus Konservasi Indonesia mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Kemenko Marves kepada Konservasi Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam pelestarian dan perlindungan laut yang menjadi kunci penting bagi pembangunan ekonomi biru," ujarnya.
Ia juga berharap agar konsep seperti Blue Halo S yang disampaikan oleh Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi dalam plenary session pada United Nations Ocean Conference (UNOC) di Lisbon akhir Juni lalu dapat dimulai di Indonesia dan menjadi model dunia untuk membangun keberlanjutan dan mobilisasi pendanaan terpadu dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan sumber daya maritim dan kawasan konservasi ke depan.
Herlina Hartanto selaku Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Arif Wijaya selaku Program Director dari World Resource Institute Indonesia, Rony Megawanto selaku Direktur Program dari KEHATI, M. Khazali Harahap selaku Senior Manager dari Environmental Defense Fund, perwakilan dari Destructive Fishing Watch, dan Taufiq Alimi selaku Wakil Presiden dari RARE juga turut menyatakan dukungannya dan berharap agar dapat terus dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah terkait isu-isu lingkungan secara umum, khususnya kelautan.
“Kami harap, kami bisa memberikan berbagai masukan bagi berbagai kebijakan yang ada, terutama yang sesuai dengan fokus utama kami, yaitu kehutanan dan kelautan,” kata Herlina Hartanto.
Hadir dalam penandatanganan NKB dan Komunike Bersama ini dari pihak Kemenko Marves, yaitu Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Jajaran Asisten Deputi lingkup Deputi Sumber Daya Maritim, Kepala Biro Komunikasi dan Kepala Biro Perencanaan.
 |
| Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Jodi Mahardi menandatangani MoU dengan 7 non-governmental organization (NGO) Indonesia di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kamis, 14 Juli 2022. Foto: Kemenko Marves |
JAKARTA - Penandatanganan itu dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Jodi Mahardi dengan Ketua Pengurus Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany.
Pada kesempatan yang sama, diadakan juga penandatanganan Komunike Bersama tentang Pengelolaan Sumber Daya Maritim Berkelanjutan yang dilakukan bersama 7 tujuh NGO terkait, yaitu Konservasi Indonesia, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, World Resource Institute Indonesia, KEHATI, Environmental Defense Fund, Destructive Fishing Watch, dan RARE.
“Penandatanganan NKB dengan Konservasi Indonesia dan Komunike Bersama tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah bersinergi dengan semua stakeholdersdalam mewujudkan pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkap Deputi Jodi, di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Kamis (14/7).
Deputi Jodi mengatakan bahwa kemitraan ini nantinya diharapkan dapat mendukung tercapainya target prioritas pemerintah dan target pembangunan nasional.
“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah berkenan membantu dan ikut berkolaborasi dengan kami. Banyak hal kompleks yang membutuhkan penanganan lintas sektoral. Knowledge dan resources bisa kita sinergikan untuk tujuan bersama yaitu pelestarian dan pemanfataan sumber daya maritim yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kita bersama harus race to the top dan dengan bijak mengelola sumber daya maritim," ujar Deputi Jodi dalam paparannya kepada pihak NGO yang hadir dalam acara penandatanganan tersebut.
Empat komitmen yang dituangkan dalam Komunike Bersama tersebut yaitu pertama, investasi ekonomi biru (blue economy investment), kedua, upaya pemenuhan pangan yang bersumber dari laut (blue food), ketiga, pendanaan berkelanjutan (sustainable financing), dan terakhir, tata kelola kemaritiman terpadu (integrated maritime governance).
Adapun beberapa lingkup kerja sama dalam NKB antara Kemenko Marves dan Konservasi Indonesia meliputi kerja sama dalam menjaga kestabilan iklim melalui pelestarian alam, pelestarian sumber daya perikanan dan kelautan (termasuk dukungan dalam perluasan kawasan konservasi perairan dan peningkatan efektivitas pengelolaannya), pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan, dan pengembangan ekonomi biru serta skema pendanaannya.
Meizani Irmadhiany, Ketua Pengurus Konservasi Indonesia mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Kemenko Marves kepada Konservasi Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kami mendukung upaya pemerintah dalam pelestarian dan perlindungan laut yang menjadi kunci penting bagi pembangunan ekonomi biru," ujarnya.
Ia juga berharap agar konsep seperti Blue Halo S yang disampaikan oleh Bapak Menko Kemaritiman dan Investasi dalam plenary session pada United Nations Ocean Conference (UNOC) di Lisbon akhir Juni lalu dapat dimulai di Indonesia dan menjadi model dunia untuk membangun keberlanjutan dan mobilisasi pendanaan terpadu dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan sumber daya maritim dan kawasan konservasi ke depan.
Herlina Hartanto selaku Ketua Pengurus Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Arif Wijaya selaku Program Director dari World Resource Institute Indonesia, Rony Megawanto selaku Direktur Program dari KEHATI, M. Khazali Harahap selaku Senior Manager dari Environmental Defense Fund, perwakilan dari Destructive Fishing Watch, dan Taufiq Alimi selaku Wakil Presiden dari RARE juga turut menyatakan dukungannya dan berharap agar dapat terus dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah terkait isu-isu lingkungan secara umum, khususnya kelautan.
“Kami harap, kami bisa memberikan berbagai masukan bagi berbagai kebijakan yang ada, terutama yang sesuai dengan fokus utama kami, yaitu kehutanan dan kelautan,” kata Herlina Hartanto.
Hadir dalam penandatanganan NKB dan Komunike Bersama ini dari pihak Kemenko Marves, yaitu Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dan Jajaran Asisten Deputi lingkup Deputi Sumber Daya Maritim, Kepala Biro Komunikasi dan Kepala Biro Perencanaan.
Posting Komentar