Wacana Penundaan Pemilu Sudah Almarhum, PKB: Sudah Dikubur & Dikasih Batu Nisan

Presiden Jokowi sudah memerintahkan KPU & Bawaslu yang baru dilantik, Selasa (12/4) untuk tancap gas persiapkan pemilu 2024. Politisi PKB Luqman Hakim juga menilai wacana penundaan pemilu sudah almarhum. Meskipun masih ada yang curiga pemilu ditunda.

ILUSTRASI. FOTO: FREEPIK

JAKARTA  - Pernyataan Luqman itu disampaikan sebelum heboh pergeseran dirinya dari Wakil Ketua Komisi II DPR menjadi anggota Komisi IX, kemarin. Dari sebelumnya membidani kepemiluan, ke urusan kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan.

Politisi PKB itu meyakini bahwa wacana penundaan pemilu sudah tamat. Keyakinannya itu didasari pada sejumlah indikator, antara lain pernyataan presiden Jokowi yang meminta KPU dan Bawaslu yang baru dilantik Selasa (12/4) lalu segera tancap gas. Meskipun keyakinannya itu bertolak belakang dengan narasi partainya, yakni mendukung penundaan pemilu.

"Semoga sudah finish, sudah dikubur dan sudah dikasih batu nisan," tutur Luqman lewat sambungan telepon.

Pergeserannya sempat bikin heboh kemarin. Karena, disebut-sebut lantaran Luqman menolak penundaan pemilu. Bertolak-belakang dengan narasi yang dikumandang Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Namun, ia membantahnya.

"Saya tidak melihat ada pertimbangan-pertimbangan lain di luar kebutuhan penyegaran organisasi. Sekali lagi, tour of duty itu hal biasa, Bro! Kalian tidak usah ribut!" responsnya kemarin via pesan WhatsApp dengan emoji ketawa.

Selain Luqman, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pemerintah komitmen menggelar Pemilu 2024 mendatang. Sebagaimana kesepakatan tanggal pemilu di rapat sebelumnya pada Januari lalu.

"Saya kira apa yang disampaikan Pak Presiden seperti ada di media, pada posisi 14 Februari 2024," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Sementara Pilkada berlangsung tanggal 27 November 2024.

Ia memastikan, tidak ada rapat maupun pembahasan dari pemerintah terkait tahapan pemilu setelahnya. Termasuk dalam rapat terakhir dengn Presiden Jokowi di Istana Bogor, Minggu (10/4) lalu.

Bahkan Presiden Jokowi disebut akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpes) untuk pengadaan barang dan jasa terkait logistik Pemilu Serentak dan Pilkada Serentak 2024. Menurut Tito, Perpres tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah komit dalam mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 dan pilkada serentak 2024.

“Ini salah satu komitmen pemerintah mendukung penyelenggaraan pemilu," tegasnya.

Mantan Kapolri ini juga memuji gerak cepat Komisi II DPR yang langsung menggelar rapat dengan KPU dan Bawaslu sehari setelah pelantikan. Seirama dengan komando Presiden: tancap gas!

"DPR juga saya lihat bagus. Karena kemarin dilantik, langsung hari ini (rapat) sebelum reses, hari ini langsung dilaksanakan rapat untuk pembahasan yang lebih teknis," lanjutnya.

Ada sejumlah isu krusial yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara lain terkait anggaran, sistem digitalitasi e-Rekap hingga peradilan yang berpotensi menghambat pemilu 2024.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia juga ikut menegaskan tanggal pemungutan suara dalam RDP tersebut. Yakni, untuk Pemilu 14 Februari 2024, Pilkada 27 November 2024.

Untik itu, ia meminta Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP bersepakat untuk segera melaksanakan pembahasan dan pendalaman lebih lanjut terkait dengan tahapan, program, jadwal, anggaran, dan hal-hal lain terkait lainnya mengenai desain dan konsep pemilu 2024.

"Serta sebelum masuknya tahapan awal Pemilu Serentak 2024," tegas politisi Golkar ini.

Ketua KPU baru Hasyim Asy'ari ikut menyinggung soal anggatan. Ia membuka kemungkinan anggaran penyelenggaran Pemilu sebesar Rp 76,6 triliun masih bisa dihemat lagi.

Hal itu, sebutnya bisa dilakukan jika anggaran KPU hanya fokus untuk kepentingan elektoral atau penyelenggaraan pemilu. Sementara anggaran lain, seperti infrastruktur untuk kantor atau sewa gedung untuk kantor KPU daerah serta gudang dan penanganan Covid-19 dalam penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Efisien tentu saja masih mungkin kita peroleh atau raih dengan beberapa catatan itu," tuturnya usai rapat.

Meskipun semua sudah terlihat mengerucut, masih ada pihak yang curiga pemilu ditunda. Terbukti aksi unjuk rasa yang mengusunh tuntutan penolakan penundan pemilu masih dan akan terus berlangsung.

Misalnya di Medan, kemarin. Ratusan mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Medan menggelar unjuk rasa menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu, di depan kantor DPRD Sumatera Utara.

Pimpinan aksi, Muhammad Siddik Al-Hafiz menegaskan bahwa pihanya menolak keras penundaan pemilu maupun wacana masa jabatab 3 periode. "Karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara," ucapnya. 

Selain itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) juga berencana akan kembali menggelar aksi nasional pada 21 April 2022. Isu yang diusung sama: penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden . 

"(aksi 21 April) Iya benar," kata Ketua BEM UI Bayu Satria kepada MNC Portal Indonesia, kemarin lewat rekaman video.

Sebelum aksi tersebut digelar, pihaknya akan terlebih dahulu menggelar Kongres Rakyat pada 18 April 2022 bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI).

"(tuntutan) Masih akan dibahas tanggal 18 (April)," tuturnya.