Powered by Blogger.

Mobile Menu

Terbaru

logoblog

Banyak KIS-PBI Nonaktif, Gus Nabil: Komisi IX Akan Panggil BPJS Kesehatan

Nov 8, 2021

Dua anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen atau Gus Nabil dan Rahmat Handoyo menerima audiensi anggota DPRD Surakarta yang dipimpin Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo, di Gedung DPR, Senin (8/11).


Anggota Komisi IX DPR, Muchamad Nabil Haroen

JAKARTA - Terkait persoalan penonaktifan KIS-PBI ini, Gus Nabil mengatakan bahwa disparitas data yang dimiliki Kemensos dan Dukcapil masih dalam proses verifikasi. 


“Persoalan data memang selalu menjadi masalah klasik. Dalam waktu dekat Komisi IX mengagendakan akan mengundang kembali Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan untuk menuntaskan masalah ini (penonaktifan KIS-PBI),” jelas Gus Nabil.


Persoalan yang disampaikan oleh DPRD Surakarta ini, lanjutnya juga terjadi di daerah lainnya. Tidak masalah jika yang dinonaktifkan adalah masyarakat yang mampu. Akan tetapi ia juga meneemukan masyarakat tidak mampu ikut terkena imbasnya.


"Ini persoalan serius. Apalagi bagi mereka yang dalam pengobatan rutin,” tambah Gus Nabil.


Politisi PDI Perjuangan ini mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan. Khususnya soal penerima KIS yang tidak tepat sasaran.


Gus Nabil mengatakan kalau dirinya bersama dengan Rahmat Handoyo, akan berjuang keras untuk memperjuangkan aspirasi anggota DPRD Surakarta.


"Suara DPRD Surakarta akan kami sampaikan ke pemerintah pusat," janjinya.


Sementara Rahmad Handoyo menyampaikana bahwa saat ini BPJS Ketenagakerjaan sudah menawarkan premi yang murah untuk pekerja informal. "Saya kira ini bisa menjadi solusi menarik,” nilainya.


Diketahui, pada Senin (8/11) Badan Anggaran DPRD Surakarta membawa sejumlah agenda  penting  untuk disampaikan kepada dua anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.'


Pertama, soal dinamika anggaran APBD Surakarta. Kedua, persoalan penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan oleh sistem karena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.


"Di Surakarta banyak penerima KIS yang dinonaktifkan. Menurut catatan ada 13 ribu penerima KIS yang dionaktifkan,” kata Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo.


Menurut dia, persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Surakarta. 


"KIS sangat dibutuhkan oleh  masyarakat Surakarta untuk dipakai  mengontrol kesehatan mereka," tegas Budi.


Anggota DPRD lainnya dalam kesempatan itu juga menyampaikan unek-uneknya  terkait keberadaan BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Menurut mereka, di Surakarta masih banyak warga, terutama masyarakat miskin dan pekerja informal yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.