Kocek Dunia Usaha Mulai Kering, Pemerintah Harus Hadir

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan situasi dunia usaha saat ini dalam kondisi darurat. Kocek perusahaan ada yang sudah terkuras habis. Pemerintah perlu hadir untuk mengantisipasi langkah dunia usaha mengambil opsi merumahkan karyawan atau PHK.

JAKARTA - Karena situasi yang dihadapi saat ini adalah ketidakpastian. "Terus terang, dunia usaha sempat berharap 2020 pandemi selesai. Sehingga 2021 bisa bangkit lagi," kata Sarman ketika dihubungi.

Namun, kenyataannya kasus Covid-19 di tahun ini bukannya mereda, justru lebih dahsyat dari tahun lalu. Sehingga banyak usaha yang pada sebelumnya masih sanggup bertahan, jadi babak belur tahun ini.

"Tahun lalu daya tahannya berbeda dengan saat ini. Tahun 2020 dana cadangan masih ada, sisa usaha tahun sebelumnya. Kondisi usaha saat ini sudah sama dengan PPKM, sudah darurat juga," ungkapnya.

Khususnya usaha yang bergerak di sektor wisata dan turunannya. Seperti usaha rental mobil, hotel, kafe dan lainnya diperkirakan sudah babak belur. Sebab, bisnis semacam ini, kata Sarman sangat ditentukan oleh pergerakan orang. Semakin banyak orang bergerak, semakin maju. "Tapi dengan PPKM dibatasi, semua sepi, usaha hancur," sambung Sarman.

Salah satu petinggi KADIN DKI Jakarta ini juga tak bisa memungkiri, jika kondisi tahun ini lebih parah dari tahun lalu. Daya tahan usaha sudah semakin parah, ditambah dengan berlakunya PPKM.

Namun, ia tidak bisa menyalahkan pemerintah sepenuhnya atas kondisi saat ini. Karena semua terjadi di luar dugaan. Apalagi kondisi yang sama juga terjadi di seluruh dunia.

Yang diharapkan saat ini adalah, bagaimana negara hadir memberikan pertolongan nyata kepada pelaku usaha. Jika tidak, ada sejumlah kemungkinan yang harus dilakukan: "Pertama, ada kelompok usaha yang tetap berusaha dengan cashflow yang sangat tipis. Kedua, mungkin pengusaha akan melakukan rasionalisasi. Seperti PHK atau merumahkan karyawan atau menjual aset untuk mampu bertahan. Sekarang sudah banyak pelaku usaha yang menjual aset. Seperti usaha rental mobil, mulai menjual mobil-mobilnya," tuturnya.

Menurut salah satu pengusaha yang bergerak di bidang energi ini berharap sejumlah program stimulus yang dicanangkan pemerintah perlu dievaluasi. Karena saat ini masih banyak pengusaha yang belum menikmati stimulus, relaksasi, insentif, dan keringanan lain yang digaungkan pemerintah selama ini.

"Kita harapkan pemerintah melakukan evaluasi segera. Apa sudah dinikmati pengusaha secara keseluruhan? Pengusaha yang katanya diberikan keringanan cicilan, tapi tetap ditagih Bank seperti biasa," sesalnya.

Namun, selaku Ketua HIPPI ia mengaku bersyukur ada sejumlah kebijakan yang menurutnya cukup membantu pelaku usaha kecil. Seperti Banpres Produktif dan mulai dibukanya kembali usaha kecil meskipun dengan batasan jam operasi. Termasuk bantuan subsidi upah.

"Ini momentum sangat tepat, saya sebagai ketum HIPPI DKI mengapreasi," pungkasnya.