Dukung PPKM Darurat, PWPM DKI: Tolong Pejabat Jangan Aneh-aneh 

Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DKI Jakarta mendukung penuh pemberlakuan PPKM Darurat yang efektif berlaku hari ini. Tapi perlu dicatat: tolong, pejabat jangan aneh-aneh! 

 

Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DKI Jakarta Ristan Alfino Addakhil saat tengah menggunakan telepon umum. Tidak jelas siapa yang ditelepon. Besar kemungkinan adalah seorang pejabat penting, agar tidak gampang disadap. FOTO: Instagram

JAKARTA - Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) DKI Jakarta Ristan Alfino Addakhil meminta seluruh komponen bangsa saling bahu membahu mengatasi dan memberikan solusi penanganan Covid-19. 

Mengingat lonjakan kasus Covid-19 di indonesia yang sangat signifikan beberapa minggu ini. Sehingga banyak agenda yang berkaitan dengan kebangsaan jadi tidak kondusif. 

"Harus ada satu kesatuan serta berkolaborasi dalam bekerja. Sehingga masalah Covid-19 bisa segera diatasi," kata Ristan dalam keterangan yang diterima Times.id, Ahad (3/7). 

Pemerintah, sebutnya harus fokus 100 persen untuk menuntaskan masalah ini. Penanggulangan Covid-19 harus jadi prioritas utama. Baru kemudian ekonomi. Bukan sebaliknya. 

"Bagaimanapun sembuhkan dahulu penyakitnya baru ekonomi bisa berjalan. Tak ada rumusan nya sakit sambil bekerja," sambungnya. 

Hal lain yang tak kalah penting, nilai Ristan adalah perilaku pejabat. Ia meminta, para pengambil kebijakan tidak bersikap dan berkomentar yang aneh-aneh. 

Aneh-aneh bagaimana? 

Elit PWPM DKI Jakarta itu mencontohkan komentar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meminta masyarakat berbelanja pada lebaran Idul Fitri lalu. 

"Kemudian, Pak Sandiaga Uno yang menganjurkan WFH dari Bali. Ditambah lagi Presiden Jokowi yang datang ke pernikahan youtuber Atta Halilintar. Sungguh ini sama sekali tidak mencerminkan sensitifitas terhadap pendemi Covid-19," kritiknya.

Harusnya, kata dia para pejabat negara memberikan teladan yang baik. Sehingga masyarakat dapat meniru dan mencontohnya. 

"Kalau tidak ya bakal susah semuanya," sesalnya. 

Selain itu, yang perlu diperhatikan juga adalah jangan sampai masa PPKM ini jadi kesempatan bagi para pejabat untuk menggolkan undang-undang tertentu. 

"Mengingat Undang-Undang Omnibus Law yang ketok palu tahun lalu. Mudah-mudahan tidak ada yang model begini lagi," harap Ristan. 

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan pentingnya PPKM Darurat didukung untuk kemaslahatan bersama. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk patuh dan tertib dengan peraturan yang telah dibuat. 

"Dan para pejabat negara jangan berkomentar yang bertentangan dengan penegakan aturan PPKM," ingatnya lagi. 

Tolong ya para pejabat. Jangan rakyat mulu yang disalahin.