Kapan Reshuffle dan Siapa Pengganti Menteri KKP?

Istana masih enggan memberikan bocoran kapan perombakan kabinet bakal digelar. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko cuma bilang: tunggu saatnya!

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko saat memberikan keterangan pers di KSP, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (1/12) Foto: IST

JAKARTA - Pernyataan itu keluar setelah mantan Panglima TNI itu diberondong pertanyaan kapan pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Edhy Prabowo diumumkan.

Sebab, spekulasi nama-nama pengganti Edhy terus bermunculan. Bahkan, beredar polling di sosial media nama-nama politikus Gerindra yang layak menggantikan Edhy. Mulai dari Sandiaga Uno, Fadhli Zon, TA Khalid, Darori Wonodipuro dan Budi S Djiwandono.

Sambil senyum-senyum, Moeldoko yang hari itu tampil berbatik cokelat berpadu celana bahan warna hitam santai merespons spekulasi yang berkembang itu. "Ya haknya masyarakat untuk berspekulasi," ucap Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta kemarin.

Namun, dia tidak memberi clue sama sekali kapan pengganti Edhy itu bakal diumumkan. Reshuffle kabinet secara luas yang disebut-sebut kembali menemukan momentumnya setelah penangkapan eks Menteri KKP oleh KPK, juga masih kabur.

"Tunggu saatnya. Jawabannya, tunggu saatnya. Itu tunggu saatnya... Ha-ha-ha. Oke, pertanyaan yang bagus," sambungnya, sambil ketawa-ketawa.

Politisi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno memandang wajar jika spekulasi reshuffle kembali menguat. "Karena memang timing-nya tepat ya," kata Hendrawan dalam perbincangan tadi malam.

Hitungannya, ada 4 faktor pendukung reshuffle dimungkinkan terjadi dalam waktu dekat. Pertama, menjelang Tahun Baru; kedua, peristiwa OTT Menteri KKP, ketiga, ada harapan PAN diakomodasi masuk ke kabinet, dan terakhir keempat, penanganan terhadap pandemi covid sudah memasuki tahap akhir. "Karena kan vaksinnya pertengahan Desember ini sudah bisa beredar," imbuhnya.

Kendati demikian, selaku partai pendukung utama pemerintah, PDI Perjuangan kata Hendrawan menyerahkan sepenuhnya keputusan reshuffle kepada Presiden.

"Bagaimana komposisi nya itu terserah presiden. Jangan malah kita membikin pusing," lanjut Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Ia meyakini, Presiden akan memperhitungkan faktor keseimbangan di dalam koalisi. Resep apa yang paling optimal, kata Hendrawan hanya Presiden yang tahu.

"Partai besar kalau misalnya diberikan terlalu sedikit pasti akan kecewa. Partai kecil Kalau diberi besar akan menimbulkan kegerutuan partai-partai besar," tuturnya membuat perumpamaan.

Ia juga santai merespons munculnya sosok kuat pengganti Menteri Edhy dari PDI Perjuangan, yakni Rokhmin Dahuri. Karena selain memegang jabatan strategis di PDIP sebagai Ketua DPP Bidang
Bidang Kelautan, Perikanan & Nelayan, Rokhmin juga sudah berkelindan lama di bidang yang sama baik dalam dunia akademisi hingga pemerintahan.

Namun, Hendrawan berdalih tidak etis menyebut nama. Menurutnya, selain Rokhmin ada 20 nama lain dari sejumlah partai, termasuk PAN yang masuk bursa pengganti Menteri Edhy. "Tidak etis kita menyebut nama-nama orang, sementara presiden sendiri masih tenang-tenang makan gudeg kan... He-he-he," tandasnya.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi reshuffle secara luas tidak akan terjadi. Yang akan diganti hanya Menteri Kelautan dan Perikanan saja.

"Jika merujuk pada ucapan Jokowi minggu lalu yang mengatakan kinerja menteri sudah membaik, maka itu bisa saja indikasi tak akan ada reshuffle. Sepertinya Jokowi hanya akan mengganti Edhy Prabowo. Tak akan menyasar ke kementerian lain," kata Ujang tadi malam.

Ia meyakini, jatah Partai Gerindra tidak akan berkurang dalam kabinet setelah Edhy dicopot. Jika berkurang, hubungan Prabowo dan Jokowi akan terganggu. Perang dingin bisa saja terjadi.

"Maka penggantinya dari Gerindra lagi. Atau jika pos KKP tidak diisi oleh Gerindra, paling juga diswitch atau ditukar ke kementerian lain," sambung Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR).

Ia menilai kecil peluang sosok pengganti Edhy datang dari kalangan profesional. "Ini juga sulit. Karena Jokowi butuh dukungan partai," pungkasnya.