Diberdayakan oleh Blogger.

Mobile Menu

Terbaru

logoblog

Jokowi Ingin Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Jadi Contoh

3 Nov 2020

Presiden Joko Widodo menargetkan 12,7 juta hektare lahan perhutanan sosial terdistribusi ke masyarakat hingga tahun 2024 mendatang.


  • Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11). Foto: Tangkapan layar

JAKARTA - Selain aspek legalitas, Jokowi kepingin muncul banyak Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bisa jadi percontohan. 




Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas (ratas) tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis perhutanan sosial. Ratas ini digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11).


Sejauh ini, hingga September 2020 realisasi lahan perhutanan sosial adalah 4,2 juta hektare. Masih ada sisa sekitar 8 juta hektar lagi hingga 2024.

"Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin tetapi masih ada sisa juga," kata Presiden Jokowi, Selasa (3/11).

Selain aspek legalitas atau izin pemanfaatan lahan kepada masyarakat, hal lain yang tidak kalah penting adalah pendampingan. 

Sehingga SK (Surat Keputusan) Perhutanan Sosial bisa dimaksimalkan untuk aspek bisnis. Tidak hanya agroforestri, tapi juga ke bisnis ecowisata, agrosilvopastoral, hingga bisnis bioenergy.

"Bisnis hasil hutan bukan kayu ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat, semuanya sebetulnya menghasilkan," lanjut Jokowi.

Setelah SK dibagikan, Jokowi berharap penyiapan sarana dan prasarana produksi dan pelatihan-pelatihan digenjot. Dengan begitu, mantan Wali Kota Solo itu yakin kelompok usaha perhutanan sosial ini bisa berkembang dengan baik.

"Saya harapkan, ini…tahun ini, tahun depan, ini betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain," pungkasnya.