Antara Gengsi dan Identitas: Dilema Penutur Bahasa Aceh Modern

FENOMENA yang terjadi pada bahasa Aceh modern mencerminkan dilema universal yang dihadapi banyak bahasa daerah di Indonesia. Di satu sisi, terdapat kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya leluhur. Di sisi lain, tekanan sosial dan tuntutan praktis kehidupan modern mendorong masyarakat untuk mengutamakan bahasa yang dianggap lebih "bergengsi" dan memberikan keuntungan ekonomis.

Gengsi terhadap bahasa daerah tidak muncul dalam ruang hampa. Gengsi ini terbentuk melalui proses sosial yang kompleks, melibatkan berbagai faktor mulai dari sistem pendidikan, media massa, hingga struktur ekonomi masyarakat. Dalam konteks Aceh, konstruksi gengsi ini termanifestasi dalam berbagai bentuk perilaku kebahasaan yang paradoksial.

Orang tua yang fasih berbahasa Aceh mulai enggan mengajarkan bahasa tersebut kepada anak-anak mereka dengan alasan "agar anak tidak ketinggalan zaman" atau "supaya lebih mudah bersaing di dunia kerja". Keputusan yang dimotivasi oleh rasa sayang ini justru berkontribusi pada pemutusan rantai transmisi bahasa antargenerasi.

Di ranah publik, penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sering kali diasosiasikan dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang lebih tinggi. Sementara itu, bahasa Aceh mulai terpinggirkan ke ranah domestik dan informal. Fenomena ini menciptakan hierarki bahasa yang menempatkan bahasa daerah pada posisi subordinat.

Kondisi ini semakin diperparah oleh sistem pendidikan yang kurang memberikan ruang memadai bagi bahasa daerah. Kurikulum nasional yang menekankan penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris membuat bahasa Aceh kehilangan posisi strategis dalam proses pembelajaran formal. Akibatnya, generasi muda Aceh tumbuh dengan pemahaman yang terbatas tentang bahasa leluhur mereka.

Lebih dari itu, bahasa Aceh sebagai media penting dalam transmisi nilai-nilai Islam yang telah mengakar kuat dalam budaya Aceh. Banyak konsep keislaman dalam tradisi Aceh yang diungkapkan melalui idiom dan peribahasa berbahasa Aceh. Ketika bahasa ini mulai punah, proses transmisi nilai-nilai tersebut juga mengalami hambatan.

Generasi muda Aceh yang tumbuh di era digital sering kali lebih fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggris daripada bahasa Aceh. Mereka dapat dengan mudah mengakses konten global, namun kesulitan memahami syair-syair tradisional dalam bahasa leluhur mereka sendiri. Kondisi ini menciptakan kesenjangan budaya antara generasi tua dan muda.

Media sosial, yang seharusnya dapat menjadi sarana pelestarian bahasa, justru sering kali mempercepat proses asimilasi linguistik. Konten-konten populer dalam bahasa Indonesia atau Inggris mendominasi ruang digital, sementara konten berbahasa Aceh masih terbatas dan kurang menarik bagi generasi muda.

Menghadapi dilema ini, diperlukan strategi pelestarian yang tidak hanya idealistis, tetapi juga realistis dan adaptif terhadap kondisi modern. Pertama, perlu ada perubahan persepsi masyarakat tentang nilai bahasa daerah. 

Multilingualisme harus dipromosikan sebagai aset, bukan beban. Kemampuan berbahasa Aceh dapat diposisikan sebagai keunggulan kompetitif dalam konteks pariwisata budaya dan ekonomi kreatif.

Kedua, integrasi bahasa Aceh dalam sistem pendidikan formal perlu diperkuat, namun dengan pendekatan yang menarik dan relevan bagi generasi digital. Pembelajaran bahasa Aceh dapat dikombinasikan dengan teknologi modern, seperti gamifikasi dan multimedia interaktif. Materi pembelajaran harus dikemas dengan menarik dan kontekstual dengan kehidupan sehari-hari.

Ketiga, peran tokoh masyarakat dan influencer lokal sangat penting dalam mengubah persepsi tentang bahasa Aceh. Ketika figur-figur yang dihormati dan diidolakan menggunakan bahasa Aceh dalam konteks modern dan bergengsi, hal ini dapat mengubah stigma negatif yang melekat pada bahasa daerah.

Keempat, pemanfaatan teknologi digital harus dimaksimalkan untuk dokumentasi dan revitalisasi bahasa Aceh. Pembuatan kamus digital, aplikasi pembelajaran interaktif, dan konten multimedia berbahasa Aceh dapat menjadi strategi efektif untuk menjangkau generasi muda.

Kelima, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil perlu diperkuat. Program-program pelestarian bahasa yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari berbagai pihak dan tidak dapat bergantung pada satu institusi saja.

Dilema antara gengsi dan identitas dalam konteks bahasa Aceh modern memerlukan penanganan yang bijaksana dan komprehensif. Pelestarian bahasa daerah bukanlah upaya untuk kembali ke masa lalu, melainkan upaya untuk memperkaya masa depan. Dalam dunia yang semakin homogen, keragaman linguistik justru menjadi kekayaan yang tak ternilai.

Generasi muda Aceh tidak harus memilih antara menjadi modern atau menjadi tradisional. Mereka dapat menjadi global sekaligus lokal. Bahasa Aceh yang lestari adalah bahasa yang mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Masa depan bahasa Aceh terletak pada kemampuan kita untuk menemukan keseimbangan antara kebanggaan terhadap warisan leluhur dan adaptif terhadap tuntutan zaman. Hanya dengan cara demikian, bahasa Aceh dapat terus hidup dan berkembang sebagai bagian integral dari identitas masyarakat Aceh modern. Pelestarian bahasa Aceh bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih beragam dan bermakna.