Rapat DPRK Abdya Bahas Pencairan Dana Gampoeng, Ada Titik Terang
DPRK Abdya menggelar RDP mencari solusi pencairan ADG tahap II dan III.
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi atas masalah pencairan Alokasi Dana Gampoeng (ADG) tahap II dan III tahun 2024. Sebanyak 152 kepala desa (keuchik) di Abdya masih menunggu pencairan dana sebesar 40% untuk tahap II dan 20% untuk tahap III.
ABDYA - Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, membuka kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri perwakilan keuchik. Dalam sambutannya, Roni berharap rapat ini dapat menjadi forum untuk menyampaikan pandangan dan pendapat secara baik sesuai etika yang berlaku.
Ia juga mengingatkan para perwakilan keuchik agar fokus pada maksud dan tujuan rapat, tanpa melenceng dari koridor permasalahan yang dibahas.
"Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mencari solusi bersama, demi kemajuan gampong dan masyarakat," ujar Roni, Kamis, 12 Desember 2024.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang DPRK Abdya, Pj Bupati Abdya, Sunawardi, menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secepatnya.
“Kita sepakat bahwa RDP ini adalah langkah untuk mencari solusi, bukan memperpanjang polemik. Hak-hak desa pasti akan direalisasikan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan dua kendala utama keterlambatan, yakni proses permintaan dana ke pemerintah pusat dan waktu tunggu transfer dana.
“Kami tidak pernah berniat menahan hak desa. Harap bersabar karena kami berupaya maksimal untuk merealisasikan pencairan,” ujar Sunawardi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Abdya, Tgk Mustiari, menyatakan bahwa rapat kali ini berhasil menemukan solusi dan titik temu. Ia juga meminta agar pihak keuangan tidak mempersulit proses pencairan ADG.
“Anggaran desa hak keuchik. Jangan sampai terhambat karena prosedur yang rumit,” katanya.
Simbolis, stempel desa yang sebelumnya diserahkan oleh para keuchik dalam aksi damai, kini dikembalikan kepada Ketua APDESI Abdya. Penyerahan dilakukan oleh Ketua DPRK Abdya dan saksikan oleh Pj Bupati Abdya dan Ketua Forum Keuchik.
Kemudian, Wakil Ketua II DPRK Abdya, Nurdianto ST, mengakui aksi unjuk rasa yang dilakukan para keuchik terjadi akibat kurangnya transparansi antara pemerintah kabupaten dan desa.
“Keterbukaan informasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, terkait penganggaran, hal ini tidak terlepas dari peran DPRK Abdya dalam penyusunannya untuk periode satu tahun ke depan.
Sementara itu, anggota DPRK Abdya dari PKB, Zulkarnaini, menyampaikan beberapa poin terkait penganggaran di Kabupaten Abdya.
Pertama, Zulkarnaini menegaskan bahwa tugas DPRK Abdya telah menetapkan plafon anggaran untuk satu tahun ke depan dan ia tidak yakin bahwa ADG (Alokasi Dana Gampong) tidak akan terbayarkan.
“Kami sudah menetapkan plafon anggaran, dan saya yakin ADG akan segera dibayarkan tanpa masalah,” ujarnya.
Selain itu, Zulkarnaini juga mengatakan pentingnya kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan masalah anggaran.
Ia menjelaskan bahwa pada akhir tahun ini, Dana Transfer akan masuk ke Kabupaten Abdya. Oleh karena itu, ia berharap kerjasama antara legislatif dan eksekutif untuk segera menyelesaikan permasalahan anggaran yang ada.
Hal serupa disampaikan Syarifuddin dari PNA. Ia menyoroti belum terserapnya seluruh anggaran ADG, yang menyebabkan operasional desa terganggu.
“Kita akan mencari solusi agar anggaran ini segera terserap dengan baik,” jelasnya.
Dalam hal itu, Ketua APDESI Abdya, Veni Kurniawan, berharap rapat ini menghasilkan titik terang. “Kami akan menyampaikan hasil rapat ini kepada para keuchik. Kami percaya ada solusi untuk realisasi ADG,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPC APDESI Abdya, Osha Yurahman, menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah untuk memastikan pelayanan desa berjalan lancar.
“Gejolak ini muncul karena semua desa menghadapi kendala yang sama. Kami butuh langkah konkret,” tuturnya.
Kemudian, Ketua Forum Keuchik Kecamatan Blangpidie, Junaidi, menyampaikan beberapa hal terkait aksi demo yang dilakukan oleh para keuchik di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Para keuchik berharap, dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka dan kejelasan mengenai anggaran serta sistem pembayaran, pembangunan desa di Kabupaten Abdya dapat berjalan lebih lancar.
Junaidi menyebutkan bahwa jika rapat mengenai anggaran ini diadakan lebih awal, maka aksi demo oleh keuchik tidak akan terjadi. Pasalnya, dengan adanya pembahasan yang jelas lebih awal, ketersediaan anggaran akan lebih terang dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
“Apabila rapat ini dibuat lebih awal, maka tidak akan terjadi aksi demo keuchik karena semua ketersediaan anggaran sudah ada titik terang,” ujar Junaidi.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini para keuchik beranggapan bahwa anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak jelas. Namun, setelah penjelasan dari Pj Bupati Abdya, semua menjadi lebih jelas.
Meski demikian, Junaidi menegaskan bahwa mereka masih menginginkan kejelasan lebih lanjut dari Pj Bupati Abdya mengenai kapan dan bagaimana sistem pembayaran ADG ke depan.
“Kami ingin kejelasan lebih lanjut tentang kapan dan bagaimana sistem pembayaran ADG ke depannya,” pungkasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian permasalahan ADG di Abdya. Dengan kerja sama antara pemerintah kabupaten, DPRK, dan para keuchik, diharapkan anggaran desa segera terealisasi dan polemik ini berakhir.
 |
| Saat penyerahan kembali stempel dilakukan oleh Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi kepada Ketua APDESI Abdya, Veni Kurniawan. Foto: Ist. |
ABDYA - Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, membuka kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri perwakilan keuchik. Dalam sambutannya, Roni berharap rapat ini dapat menjadi forum untuk menyampaikan pandangan dan pendapat secara baik sesuai etika yang berlaku.
Ia juga mengingatkan para perwakilan keuchik agar fokus pada maksud dan tujuan rapat, tanpa melenceng dari koridor permasalahan yang dibahas.
"Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mencari solusi bersama, demi kemajuan gampong dan masyarakat," ujar Roni, Kamis, 12 Desember 2024.
Dalam rapat yang berlangsung di ruang DPRK Abdya, Pj Bupati Abdya, Sunawardi, menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten berkomitmen menyelesaikan persoalan ini secepatnya.
“Kita sepakat bahwa RDP ini adalah langkah untuk mencari solusi, bukan memperpanjang polemik. Hak-hak desa pasti akan direalisasikan,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan dua kendala utama keterlambatan, yakni proses permintaan dana ke pemerintah pusat dan waktu tunggu transfer dana.
“Kami tidak pernah berniat menahan hak desa. Harap bersabar karena kami berupaya maksimal untuk merealisasikan pencairan,” ujar Sunawardi.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRK Abdya, Tgk Mustiari, menyatakan bahwa rapat kali ini berhasil menemukan solusi dan titik temu. Ia juga meminta agar pihak keuangan tidak mempersulit proses pencairan ADG.
“Anggaran desa hak keuchik. Jangan sampai terhambat karena prosedur yang rumit,” katanya.
Simbolis, stempel desa yang sebelumnya diserahkan oleh para keuchik dalam aksi damai, kini dikembalikan kepada Ketua APDESI Abdya. Penyerahan dilakukan oleh Ketua DPRK Abdya dan saksikan oleh Pj Bupati Abdya dan Ketua Forum Keuchik.
Kemudian, Wakil Ketua II DPRK Abdya, Nurdianto ST, mengakui aksi unjuk rasa yang dilakukan para keuchik terjadi akibat kurangnya transparansi antara pemerintah kabupaten dan desa.
“Keterbukaan informasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan, terkait penganggaran, hal ini tidak terlepas dari peran DPRK Abdya dalam penyusunannya untuk periode satu tahun ke depan.
Sementara itu, anggota DPRK Abdya dari PKB, Zulkarnaini, menyampaikan beberapa poin terkait penganggaran di Kabupaten Abdya.
Pertama, Zulkarnaini menegaskan bahwa tugas DPRK Abdya telah menetapkan plafon anggaran untuk satu tahun ke depan dan ia tidak yakin bahwa ADG (Alokasi Dana Gampong) tidak akan terbayarkan.
“Kami sudah menetapkan plafon anggaran, dan saya yakin ADG akan segera dibayarkan tanpa masalah,” ujarnya.
Selain itu, Zulkarnaini juga mengatakan pentingnya kerjasama antara legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan masalah anggaran.
Ia menjelaskan bahwa pada akhir tahun ini, Dana Transfer akan masuk ke Kabupaten Abdya. Oleh karena itu, ia berharap kerjasama antara legislatif dan eksekutif untuk segera menyelesaikan permasalahan anggaran yang ada.
Hal serupa disampaikan Syarifuddin dari PNA. Ia menyoroti belum terserapnya seluruh anggaran ADG, yang menyebabkan operasional desa terganggu.
“Kita akan mencari solusi agar anggaran ini segera terserap dengan baik,” jelasnya.
Dalam hal itu, Ketua APDESI Abdya, Veni Kurniawan, berharap rapat ini menghasilkan titik terang. “Kami akan menyampaikan hasil rapat ini kepada para keuchik. Kami percaya ada solusi untuk realisasi ADG,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPC APDESI Abdya, Osha Yurahman, menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah untuk memastikan pelayanan desa berjalan lancar.
“Gejolak ini muncul karena semua desa menghadapi kendala yang sama. Kami butuh langkah konkret,” tuturnya.
Kemudian, Ketua Forum Keuchik Kecamatan Blangpidie, Junaidi, menyampaikan beberapa hal terkait aksi demo yang dilakukan oleh para keuchik di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).
Para keuchik berharap, dengan adanya komunikasi yang lebih terbuka dan kejelasan mengenai anggaran serta sistem pembayaran, pembangunan desa di Kabupaten Abdya dapat berjalan lebih lancar.
Junaidi menyebutkan bahwa jika rapat mengenai anggaran ini diadakan lebih awal, maka aksi demo oleh keuchik tidak akan terjadi. Pasalnya, dengan adanya pembahasan yang jelas lebih awal, ketersediaan anggaran akan lebih terang dan tidak menimbulkan ketidakpastian.
“Apabila rapat ini dibuat lebih awal, maka tidak akan terjadi aksi demo keuchik karena semua ketersediaan anggaran sudah ada titik terang,” ujar Junaidi.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini para keuchik beranggapan bahwa anggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) tidak jelas. Namun, setelah penjelasan dari Pj Bupati Abdya, semua menjadi lebih jelas.
Meski demikian, Junaidi menegaskan bahwa mereka masih menginginkan kejelasan lebih lanjut dari Pj Bupati Abdya mengenai kapan dan bagaimana sistem pembayaran ADG ke depan.
“Kami ingin kejelasan lebih lanjut tentang kapan dan bagaimana sistem pembayaran ADG ke depannya,” pungkasnya.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian permasalahan ADG di Abdya. Dengan kerja sama antara pemerintah kabupaten, DPRK, dan para keuchik, diharapkan anggaran desa segera terealisasi dan polemik ini berakhir.
Posting Komentar