152 Kepala Desa di Abdya Kembalikan Stempel ke Pj Bupati, Protes Dana Desa Belum Cair
Di depan Gedung DPRK, massa meminta para anggota dewan mengawal pemerintah daerah agar segera mencairkan sisa anggaran ADG.
Sebanyak 152 kepala desa (kades) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengembalikan stempel pemerintahan desa kepada Penjabat (Pj) Bupati Sunawardi.
ABDYA - Aksi ini dilakukan pada Senin 9 Desember 2024 di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Abdya sebagai bentuk protes atas belum dicairkannya Alokasi Dana Gampong (ADG) Reguler Tahap II dan III tahun 2024.
Aksi unjuk rasa ini melibatkan ribuan aparatur desa yang memenuhi halaman kantor BPKD. Koordinator aksi, Adami US, menyatakan bahwa pengembalian stempel merupakan bentuk penghentian layanan pemerintahan desa akibat ketidakjelasan pencairan anggaran.
“Hari ini kami mengembalikan stempel pemerintahan desa kepada Pj Bupati. Kami pastikan pelayanan desa akan lumpuh total,” ujar Adami dengan lantang.
Ia juga meminta masyarakat langsung mengurus administrasi ke Kantor Bupati atau pendopo jika kantor bupati tutup.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Abdya, Venny Kurnia, menjelaskan bahwa berbagai langkah komunikasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil.
“Sudah memasuki akhir tahun 2024, tetapi belum ada kejelasan. Kami bahkan sudah mencoba bertemu langsung dengan Pj Bupati, namun hasilnya tetap nihil,” ungkap Venny.
Menurutnya, pencairan ADG tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen sangat penting untuk mendukung pembangunan dan operasional desa.
Setelah menyampaikan aspirasi di kantor BPKD, para pengunjuk rasa bergerak menuju Gedung DPRK Abdya. Di sana, mereka diterima oleh Wakil Ketua I DPRK, Mustiari, dan anggota DPRK, Sardiman alias Tgk Panyang.
Di depan Gedung DPRK, massa meminta para anggota dewan mengawal pemerintah daerah agar segera mencairkan sisa anggaran ADG. Sekretaris Apdesi Abdya, Osha Yurahman, turut membacakan petisi berisi tuntutan agar pencairan dilakukan dalam waktu lima hari sejak aksi digelar.
“Kami juga menuntut pencairan ADG Siltap untuk November-Desember 2024 serta anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPRK) Tahun 2024 yang belum direalisasikan,” tegas Osha.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 12.00 WIB ini berjalan tertib dan damai. Para kepala desa memastikan akan terus mengawal tuntutan hingga terealisasi.
"Ini bukan hanya soal uang, tetapi soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami," kata salah seorang kades yang mengikuti aksi.
 |
| Ketua Apdesi Abdya, Venny Kurnia, menunjukkan selembar kertas yang berisi petisi dan pernyataan sikap aparatur desa terkait tuntutan pencairan sisa Alokasi Dana Gampong (ADG). Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung DPRK Abdya. Foto: Ist. |
ABDYA - Aksi ini dilakukan pada Senin 9 Desember 2024 di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Abdya sebagai bentuk protes atas belum dicairkannya Alokasi Dana Gampong (ADG) Reguler Tahap II dan III tahun 2024.
Aksi unjuk rasa ini melibatkan ribuan aparatur desa yang memenuhi halaman kantor BPKD. Koordinator aksi, Adami US, menyatakan bahwa pengembalian stempel merupakan bentuk penghentian layanan pemerintahan desa akibat ketidakjelasan pencairan anggaran.
“Hari ini kami mengembalikan stempel pemerintahan desa kepada Pj Bupati. Kami pastikan pelayanan desa akan lumpuh total,” ujar Adami dengan lantang.
Ia juga meminta masyarakat langsung mengurus administrasi ke Kantor Bupati atau pendopo jika kantor bupati tutup.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Abdya, Venny Kurnia, menjelaskan bahwa berbagai langkah komunikasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil.
“Sudah memasuki akhir tahun 2024, tetapi belum ada kejelasan. Kami bahkan sudah mencoba bertemu langsung dengan Pj Bupati, namun hasilnya tetap nihil,” ungkap Venny.
Menurutnya, pencairan ADG tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen sangat penting untuk mendukung pembangunan dan operasional desa.
Setelah menyampaikan aspirasi di kantor BPKD, para pengunjuk rasa bergerak menuju Gedung DPRK Abdya. Di sana, mereka diterima oleh Wakil Ketua I DPRK, Mustiari, dan anggota DPRK, Sardiman alias Tgk Panyang.
Di depan Gedung DPRK, massa meminta para anggota dewan mengawal pemerintah daerah agar segera mencairkan sisa anggaran ADG. Sekretaris Apdesi Abdya, Osha Yurahman, turut membacakan petisi berisi tuntutan agar pencairan dilakukan dalam waktu lima hari sejak aksi digelar.
“Kami juga menuntut pencairan ADG Siltap untuk November-Desember 2024 serta anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten (BHPRK) Tahun 2024 yang belum direalisasikan,” tegas Osha.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 12.00 WIB ini berjalan tertib dan damai. Para kepala desa memastikan akan terus mengawal tuntutan hingga terealisasi.
"Ini bukan hanya soal uang, tetapi soal hak dan keberlanjutan pembangunan di desa kami," kata salah seorang kades yang mengikuti aksi.
Posting Komentar