Diduga Banyak Aset Pemda Abdya Yang Hilang, LSM Kompak Minta APH Turun Tangan
Aset roda dua Pemda Abdya terungkap, setelah Tim Pansus DPRK melakukan peninjauan aset
Diduga tidak ada kejelasan atau dihilangkan aset Pemda Aceh Barat Daya (Abdya). Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Masyarakat Pejuang Keadilan (KOMPAK) Saharuddin meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan.
"Ini harus di usut tuntas karena itu adalah aset negara dan tidak bisa dihilangkan begitu saja," kata Sahar, Minggu 25 Desember 2022.
Temuan tersebut terungkap setelah Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, melakukan peninjauan terhadap sejumlah aset Pemda Abdya
"Banyak nya jumlah aset kendaraan roda dua terungkap setelah Tim Pansus DPRK Abdya, melakukan peninjauan terhadap keberadaan aset Pemkab Abdya, dimana dari 53 unit kendaraan roda dua menjadi 46 unit dan dari 46 unit yang bisa dihadirkan hanya 12 unit," terangnya.
Menurut Sahar, sisa kendaraan roda dua yang tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, ia meminta dipertanyankan aset roda dua tersebut dikemanakan.
"Jadi sisanya patut dipertanyakan kemana dan dimana keberadaan aset kendaraan roda dua tersebut," minta Sahar.
Tambah Sahar, segala sesuatu yang merupakan bagian harta milik seseorang, negara atau badan hukum yang dapat diambil orang atau badan hukum lain - untuk dikuasai seolah-olah pemilik harta tersebut - dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian (Pasal 362KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP).
"Kita juga berharap kepada DPRK Abdya untuk menyerahkan hasil temuan pansus tersebut kepada APH agar bisa diproses dan dilakukan penyelidikan segera mungkin," pungkasnya.
_1.jpg) |
| Koordinator LSM KOMPAK, Saharuddin. Foto: IST. |
Temuan tersebut terungkap setelah Tim Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, melakukan peninjauan terhadap sejumlah aset Pemda Abdya
"Banyak nya jumlah aset kendaraan roda dua terungkap setelah Tim Pansus DPRK Abdya, melakukan peninjauan terhadap keberadaan aset Pemkab Abdya, dimana dari 53 unit kendaraan roda dua menjadi 46 unit dan dari 46 unit yang bisa dihadirkan hanya 12 unit," terangnya.
Menurut Sahar, sisa kendaraan roda dua yang tidak tahu keberadaannya sampai sekarang, ia meminta dipertanyankan aset roda dua tersebut dikemanakan.
"Jadi sisanya patut dipertanyakan kemana dan dimana keberadaan aset kendaraan roda dua tersebut," minta Sahar.
Tambah Sahar, segala sesuatu yang merupakan bagian harta milik seseorang, negara atau badan hukum yang dapat diambil orang atau badan hukum lain - untuk dikuasai seolah-olah pemilik harta tersebut - dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian (Pasal 362KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP).
"Kita juga berharap kepada DPRK Abdya untuk menyerahkan hasil temuan pansus tersebut kepada APH agar bisa diproses dan dilakukan penyelidikan segera mungkin," pungkasnya.
Posting Komentar