Sepekan Usai Disentil Jokowi Soal Tingginya Inflasi, Pj Gubernur Aceh ke Istana Lapor Duit PON Belum Ada
Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga minta ditambah dan perpanjang
Penjabat (Pj) Gubenur Aceh, Achmad Marzuki menghadap Presiden Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022. Ia datang ditemani Ketua DPRA Saiful Bahri alias Pon Yahya.
JAKARTA - Seperti diketahui, Aceh menjadi salah satu daerah yang disorot Jokowi lantaran tingginya inflasi. Yakni mencapai 6,9 persen. Daerah lainnya adalah Jambi 8,55 persen, Sumatera Barat 8,01 persen, Bangka Belitung 7,77 persen, dan Riau 7,04 persen.
Biang kerok tingginya inflasi ini, kata Jokowi adalah gara-gara banyaknya uang Pemda yang diendapkan di Bank.
"Saya harus tahu uang APBD di bank masih Rp193,4 triliun. Sangat besar sekali," ungkap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis, 18 Agustus 2022.
Sekitar sepekan setelah Aceh disentil soal inflasi, Pj Gubernur Aceh langsung menghadap Jokowi, Jumat 26 Agustus 2022.
Dalam pertemuan itu, ada banyak hal yang dibahas. Mula-mula Pj Gubernur menyampaikan beberapa persoalan terkait pembangunan Aceh.
Termasuk salah satunya soal inflasi. Lainnya soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), stunting dan Dana Otonomi Khusus (otsus) Aceh.
Hal lain juga ikut dibahas adalah soal Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Achmad Marzuki meminta Presiden agar Kawasan tersebut dijadikan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan untuk Kawasan BPKS diberikan impor khusus dengan rentang waktu.
Termasuk soal Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh tahun 2024 mendatang. "Belum tersedia dana," kata Achmad Marzuki seperti dilansir laman BPPA.
Selain soal PON, Pj Gubernur Aceh juga bahas soal kawasan Industri budidaya perikanan seluas 1.000 hektar, percontohan garam tunel, dan pengerukan muara.
"Bapak Presiden berkenan bisa menetapkan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," lanjutnya.
Selain itu, mantan Pangdam Iskandar Muda ini juga meminta dukungan Presiden terkait program Transmigrasi lokal, dukungan atas kelanjutan pembangunan Jalan Jantho – Keumala (missing loink/jalan nasional yang link terputus) serta pembangunan Kutacane – Langkat untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
"Kita juga meminta kepada Bapak Presiden untuk perpanjangan dan penambahan dana otsus Aceh," kata Achmad Marzuki.
Namun Achmad Marzuki membawa kabar gembira ke Jokowi. Diantaranya soal aksi cepat yang dilakukan pemerintah Aceh untuk mengentasi kemiskinan dan membuka akses lapangan kerja kepada masyarakat.
Antara lain dengan membuka ekspor langsung CPO via pelabuhan di Aceh, membangun Kawasan Lumbung Pangan dan Pakan Ternak, membangun pabrik minyak goreng, tepung tapioka dan gula serta membangun agro-industri dan atsiri.
Lalu, pemerintah juga melakukan pembangunan dryport di Bener Meriah untuk ekspor kopi dan produk daerah Kawasan tengah Aceh dan melakukan pengawalan potensi investasi seperti Semen Laweung, dan lainnya.
 |
| Pj Gubenur Aceh, Achmad Marzuki menghadap Presiden Jokowi, di Istana Negara Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022. Foto: BPPA |
Biang kerok tingginya inflasi ini, kata Jokowi adalah gara-gara banyaknya uang Pemda yang diendapkan di Bank.
"Saya harus tahu uang APBD di bank masih Rp193,4 triliun. Sangat besar sekali," ungkap Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis, 18 Agustus 2022.
Sekitar sepekan setelah Aceh disentil soal inflasi, Pj Gubernur Aceh langsung menghadap Jokowi, Jumat 26 Agustus 2022.
Dalam pertemuan itu, ada banyak hal yang dibahas. Mula-mula Pj Gubernur menyampaikan beberapa persoalan terkait pembangunan Aceh.
Termasuk salah satunya soal inflasi. Lainnya soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), stunting dan Dana Otonomi Khusus (otsus) Aceh.
Hal lain juga ikut dibahas adalah soal Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang. Achmad Marzuki meminta Presiden agar Kawasan tersebut dijadikan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan untuk Kawasan BPKS diberikan impor khusus dengan rentang waktu.
Termasuk soal Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh tahun 2024 mendatang. "Belum tersedia dana," kata Achmad Marzuki seperti dilansir laman BPPA.
Selain soal PON, Pj Gubernur Aceh juga bahas soal kawasan Industri budidaya perikanan seluas 1.000 hektar, percontohan garam tunel, dan pengerukan muara.
"Bapak Presiden berkenan bisa menetapkan Dataran Tinggi Gayo Alas sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional," lanjutnya.
Selain itu, mantan Pangdam Iskandar Muda ini juga meminta dukungan Presiden terkait program Transmigrasi lokal, dukungan atas kelanjutan pembangunan Jalan Jantho – Keumala (missing loink/jalan nasional yang link terputus) serta pembangunan Kutacane – Langkat untuk peningkatan perekonomian masyarakat.
"Kita juga meminta kepada Bapak Presiden untuk perpanjangan dan penambahan dana otsus Aceh," kata Achmad Marzuki.
Namun Achmad Marzuki membawa kabar gembira ke Jokowi. Diantaranya soal aksi cepat yang dilakukan pemerintah Aceh untuk mengentasi kemiskinan dan membuka akses lapangan kerja kepada masyarakat.
Antara lain dengan membuka ekspor langsung CPO via pelabuhan di Aceh, membangun Kawasan Lumbung Pangan dan Pakan Ternak, membangun pabrik minyak goreng, tepung tapioka dan gula serta membangun agro-industri dan atsiri.
Lalu, pemerintah juga melakukan pembangunan dryport di Bener Meriah untuk ekspor kopi dan produk daerah Kawasan tengah Aceh dan melakukan pengawalan potensi investasi seperti Semen Laweung, dan lainnya.
Posting Komentar