Luhut Bilang Pertalite Akan Naik Pekan Ini, Jokowi Angkat Bicara

Jokowi minta agar rencana tersebut diputuskan hati-hati
Presiden Jokowi angkat bicara soal rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite yang disebut Menko Maritim & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pekan ini. Jokowi menyebut rencana ini harus diputuskan dengan hati-hati sebab menyangkut hajat hidup banyak orang.
 
Jokowi. Foto: instagram/@jokowi. 

JAKARTA  - Pertalite adalah BBM subsidi yang selisih antara harga produksi dan harga jualnya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN. 

Untuk saat ini, harga Pertalite dijual dengan harga Rp 7.650 per/ liter, tidak mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia sedang meroket yang berada di level USD 90 hingga USD 100 per/ barel, jauh dari asumsi APBN 2022 USD 63 per/ barel.

"Jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, harus dihitung juga menaikkan inflasi yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi," kata Jokowi di acara KADIN Selasa, 23 Agustus 2022 di Jakarta Timur.

Presiden meminta para menterinya untuk berhitung dengan cermat dan teliti sebelum untuk memutuskan menaikkan harga Pertalite. Karena dampaknya akan besar dan merembet ke banyak hal. Meski begitu, presiden Jokowi enggan menjawab kapan harga Pertalite naik. 

Luhut yang Pertama Kali menyebutkan Pertalite Segera akan Naik

Sebelumnya, Menko Luhut memberi sinyal bahwa harga BBM akan segera naik. Ia juga menyebutkan kenaikan harga BBM akan diumumkan oleh Presiden Jokowi pekan ini. Kenaikan harga Pertalite tersebut lantaran subsidi sebanyak Rp 502 triliun tak lagi mencukupi hingga akhir tahun.

"Nanti mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga (BBM) ini. Jadi presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian," ucap Luhut dalam acara kuliah umum & talk show visi maritim 2045 Universitas Hasanuddin, Jumat, 19/8/22.

Luhut juga merasa saat ini harga BBM di Indonesia sangat murah apabila dibandingkan dengan berbagai negara kawasan Asia Tenggara. Tapi, Luhut juga menambahkan bahwa subsidi BBM yang selama ini dikeluarkan melalui APBN telah membebani keuangan negara.