Komisi III DPR Rapat Bersama Kapolri Besok, Bahas Kasus Sambo
DPR RI menggelar rapat terbuka
Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Gelar Pendapat (RDP) bersama Kapolri besok. DPR RI bermaksud ingin mendengarkan langsung penjelasan Kapolri terkait kasus pembunuhan Brigadir J.
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa menginginkan keterbukaan kepada publik terkait kasus yang menjerat Jenderal Bintang dua Ferdy Sambo dengan membahas bersama Kapolri.
"Itu pastilah (membahas soal 'kerajaan' Ferdy Sambo) karena bicara soal aliran diagram yang saling bales kan. Nah itu kalau dilihat dari omongan itu jelas tuh," kata Desmond Junaidi Mahesa Selasa (23/8/2022).
Selanjutnya, Desmond mengatakan, tidak semua pembahasan terkait pembunuhan Brigadir J akan di gelar secara terbuka, kemungkinan akan ada pembahasan yang digelas secara tertutup. Mengingat kasus ini belum tuntas, maka pasti ada beberapa hal yang tidak boleh di sampaikan ke publik.
"Jadi besok ada yang terbuka, ada yang kemungkinan tertutup. Misal kalau ditanyakan soal yang belum selesai dalam proses penyidikan. Karena perkara ini kan belum P-21, kalau belum P-21 kan ada hal-gal yang belum boleh dibuka ke publik karena dalam proses penyidikan, kemungkinan itu tertutup," sebut Desmond.
Dalam kasus ini, Desmond berpendapat ada banyak hal-hal yang diluar proses peradilan seperti keterlibatan judi online, hingga ada beberapa polisi yang ikut terjerat dalam kasus Ferdy Sambo.
"Akibat dari peristiwa ini memunculkan hal-hal yang hari ini non-proses peradilan. Apa itu? Seperti ada persoalan tiba-tiba berkaitan dengan Satgassus, judi online, narkoba, dan tiba tiba ada sekian banyak anggota polisi yang terjerat kasus Sambo," ungkap Desmond.
Komisi III DPR RI akan terus mengawasi terkait apa yang dilakukan oleh pihak Kapolri terhadap anggotanya. Terkair kasus pembunuhan Brigadir J, akan menjadi pembenahan ulang bagi polri kedepan.
"Oleh karenanya Komisi III akan melakukan pantauan dan pengawasan terkait apa yang dilakukan oleh Kapolri kepada anggotanya. Sehingga menjadi catatan bagi kepala kepolisian dan institusi nya ke depan. Tentunya peristiwa Sambo menjadi pembenahan bagi Polri ke depan," pungkasnya.
Keputusan Kapolri dalam menangani kasus ini akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat pada instansi Polri.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Foto: instagram @divisihumaspolri. |
"Itu pastilah (membahas soal 'kerajaan' Ferdy Sambo) karena bicara soal aliran diagram yang saling bales kan. Nah itu kalau dilihat dari omongan itu jelas tuh," kata Desmond Junaidi Mahesa Selasa (23/8/2022).
Selanjutnya, Desmond mengatakan, tidak semua pembahasan terkait pembunuhan Brigadir J akan di gelar secara terbuka, kemungkinan akan ada pembahasan yang digelas secara tertutup. Mengingat kasus ini belum tuntas, maka pasti ada beberapa hal yang tidak boleh di sampaikan ke publik.
"Jadi besok ada yang terbuka, ada yang kemungkinan tertutup. Misal kalau ditanyakan soal yang belum selesai dalam proses penyidikan. Karena perkara ini kan belum P-21, kalau belum P-21 kan ada hal-gal yang belum boleh dibuka ke publik karena dalam proses penyidikan, kemungkinan itu tertutup," sebut Desmond.
Dalam kasus ini, Desmond berpendapat ada banyak hal-hal yang diluar proses peradilan seperti keterlibatan judi online, hingga ada beberapa polisi yang ikut terjerat dalam kasus Ferdy Sambo.
"Akibat dari peristiwa ini memunculkan hal-hal yang hari ini non-proses peradilan. Apa itu? Seperti ada persoalan tiba-tiba berkaitan dengan Satgassus, judi online, narkoba, dan tiba tiba ada sekian banyak anggota polisi yang terjerat kasus Sambo," ungkap Desmond.
Komisi III DPR RI akan terus mengawasi terkait apa yang dilakukan oleh pihak Kapolri terhadap anggotanya. Terkair kasus pembunuhan Brigadir J, akan menjadi pembenahan ulang bagi polri kedepan.
"Oleh karenanya Komisi III akan melakukan pantauan dan pengawasan terkait apa yang dilakukan oleh Kapolri kepada anggotanya. Sehingga menjadi catatan bagi kepala kepolisian dan institusi nya ke depan. Tentunya peristiwa Sambo menjadi pembenahan bagi Polri ke depan," pungkasnya.
Keputusan Kapolri dalam menangani kasus ini akan menentukan tingkat kepercayaan masyarakat pada instansi Polri.
Posting Komentar