Menkeu India dan Afsel Sepakat dengan Sri Mulyani Soal Dampak Sosial Dari Transisi Ekonomi
Ada dampak sosial yang dianalisis Indonesia dari transisi energi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan rumusan Country Platforms berdasarkan G20 Reference Framework, saat membuka membuka The Sustainable Finance for a Climate Transition Roundtable, di Bali kemarin.
BALI - Rountabel ini adalah bagian dari rangkaian acara Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) Ketiga yang dimulai sejak 11 sampai 17 Juli 2022.
Diskusi yang dimoderatori oleh Desi Anwar, menghadirkan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, Wakil Menteri Keuangan AS Andy Baukol, dan perwakilan Standard Chartered Bank Bill Winters untuk membahas aspek keuangan publik untuk transisi energi, peran investasi swasta untuk mencapai transisi energi yang terjangkau, dan prioritas untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau.
Pertemuan berlangsung hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20 serta organisasi internasional. Diskusi ini dirancang untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam terkait permasalahan dan peluang untuk mendorong keuangan berkelanjutan. Terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan difokuskan pada transisi energi sebagai bagian dari transisi iklim.
Dalam sambutannya, Menkeu mengatakan transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang, dengan milestone pada 2030 dan 2060 atau untuk beberapa negara bisa lebih awal.
“Untuk Indonesia, kami menyiapkan roadmap, kebijakan, peraturan infrastruktur, juga menganalisis, menangani, mengelola dampak sosial dalam waktu singkat”, ujar Menkeu.
Dalam masa krisis yang berkelanjutan, platform tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan pembiayaan dan pencapaian transisi energi dengan memanfaatkan sumber pendanaan publik dan swasta serta instrumen kebijakan multilateral dan nasional.
Hal ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kerangka kebijakan dan pendekatan bagi negara-negara tersebut terhadap isu dekarbonisasi. Menkeu juga menyerukan pemanfaatan peluang investasi yang memungkinkan transisi yang terarah, adil dan berkelanjutan.
Dari sisi permintaan, Menkeu menambahkan bahwa Indonesia akan memastikan (i) stabilitas ketersediaan layanan vital seperti listrik, (ii) stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum, (iii) perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta (iv) penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Transisi ekonomi hijau tidak boleh menambah kemiskinan atau pengangguran, sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hijau akan menciptakan lapangan kerja baru dan lebih berkualitas.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan India dan Menteri Keuangan Afrika Selatan yang menyebutkan bahwa dalam mencapai transisi energi kita harus memasukan dampak sosial pada rencana tersebut.
Para pemimpin perwakilan institusi keuangan global, bank pembangunan multilateral, serta institusi kemitraan dan koalisi pembiayaan iklim selanjutnya mendiskusikan solusi untuk mengatasi transisi energi dan kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim serta berbagai upaya untuk mendorong perubahan sistem transisi. Selain itu, para pemimpin perwakilan industri energi menyampaikan strategi dan rencana untuk mempercepat transisi.***
 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka membuka The Sustainable Finance for a Climate Transition Roundtable, di Bali, Kamis, 14 Juli 2022. Foto: Kemenkeu |
Diskusi yang dimoderatori oleh Desi Anwar, menghadirkan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, Menteri Keuangan Afrika Selatan Enoch Godongwana, Wakil Menteri Keuangan AS Andy Baukol, dan perwakilan Standard Chartered Bank Bill Winters untuk membahas aspek keuangan publik untuk transisi energi, peran investasi swasta untuk mencapai transisi energi yang terjangkau, dan prioritas untuk mencapai transisi yang adil dan terjangkau.
Pertemuan berlangsung hybrid dan dihadiri oleh seluruh anggota G20 serta organisasi internasional. Diskusi ini dirancang untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam terkait permasalahan dan peluang untuk mendorong keuangan berkelanjutan. Terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan difokuskan pada transisi energi sebagai bagian dari transisi iklim.
Dalam sambutannya, Menkeu mengatakan transisi menuju ekonomi hijau dengan prinsip adil dan terjangkau akan terjadi dalam jangka menengah dan panjang, dengan milestone pada 2030 dan 2060 atau untuk beberapa negara bisa lebih awal.
“Untuk Indonesia, kami menyiapkan roadmap, kebijakan, peraturan infrastruktur, juga menganalisis, menangani, mengelola dampak sosial dalam waktu singkat”, ujar Menkeu.
Dalam masa krisis yang berkelanjutan, platform tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menyukseskan pembiayaan dan pencapaian transisi energi dengan memanfaatkan sumber pendanaan publik dan swasta serta instrumen kebijakan multilateral dan nasional.
Hal ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan kerangka kebijakan dan pendekatan bagi negara-negara tersebut terhadap isu dekarbonisasi. Menkeu juga menyerukan pemanfaatan peluang investasi yang memungkinkan transisi yang terarah, adil dan berkelanjutan.
Dari sisi permintaan, Menkeu menambahkan bahwa Indonesia akan memastikan (i) stabilitas ketersediaan layanan vital seperti listrik, (ii) stabilitas harga energi, pangan, dan transportasi umum, (iii) perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta (iv) penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Transisi ekonomi hijau tidak boleh menambah kemiskinan atau pengangguran, sebaliknya, pertumbuhan ekonomi hijau akan menciptakan lapangan kerja baru dan lebih berkualitas.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Keuangan India dan Menteri Keuangan Afrika Selatan yang menyebutkan bahwa dalam mencapai transisi energi kita harus memasukan dampak sosial pada rencana tersebut.
Para pemimpin perwakilan institusi keuangan global, bank pembangunan multilateral, serta institusi kemitraan dan koalisi pembiayaan iklim selanjutnya mendiskusikan solusi untuk mengatasi transisi energi dan kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim serta berbagai upaya untuk mendorong perubahan sistem transisi. Selain itu, para pemimpin perwakilan industri energi menyampaikan strategi dan rencana untuk mempercepat transisi.***
Posting Komentar