Tanggapi Temuan Pansus DPRK, Kadinkes Abdya: Saya Senang

Kelebihan beban kerja jadi alasan tak berfungsinya Pustu.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Aceh Barat Daya Safliati santai menanggapi kritik dan temuan Tim Pansus II DPRK Abdya. Ia juga tak ambil pusing terkait desakan DPRK yang memintanya dicopot.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya, Safliati. Foto: IST

BLANG PIDIE - Ada beberapa temuan dan catatan minor dari kinerja Dinkes Abdya yang dirilis Tim Pansus DPRK Abdya, Kamis (9/6) lalu. Diantaranya; banyaknya Pustu, Polindes dan Poskesdes yang tidak berfungsi, tenaga medis di desa yang tidak menetap hingga Puskesmas Babah Rot di Desa Ie Merah yang tidak layak dan tidak ramah pasien.

Kadinkes Safliati mengurai satu-persatu. Soal tidak maksimalnya pelayanan medis di desa, ia berdalih karena tenaga medis banyak yang sudah over-job alias kelebihan beban kerja. 


"Selain di desa, dia juga bekerja di puskesmas. Dia di berikan beban program, jadi bendahara, jadi sudah kurang maksimal pelayanan di desa," kata Safliati kepada Times.id, Kamis (16/6).

Akan tetapi, Salfliati berjanji akan mengembalikan seluruh bidan desa, yang di angkat dengan pengangkatan khusus untuk ditempatkan kembali di seluruh desa. Ada sebanyak 137 bidan desa saat ini yang akan disebar ke 152 desa di Kabupaten Abdya.

"Kita akan kembalikan semuanya tenaga kesehatan ke fasilitas masing masing seperti dulu lagi dan kita minta support dari DPRK baik itu dalam pemantaun maupun pengawasan," sambungnya.

Dia merinci, nantinya setiap 15 Desa akan ditempatkan penanggung jawab dari Puskemas. Seluruh pelayanan dan data diutamakan berada di wilayah kerja Puskesmas.


"Di tempat yang jauh nantinya ditugaskan bidan kontrak. Kita ada penambahan kontrak baru sekitar 10 orang," bebernya.

Soal kerusakan fasilitas Polindes, Pustu dan Polkesdes sudah dan akan direhabilitasi dengan menggunakan dana dari Dana Insentif Daerah (DID). Menurutunya, kerusakan terjadi karena bangunan dimakan usia. Tapi bangunannya masih bisa dipakai.

Soal akses jalan ke Puskesmas Kecamatan Babah Rot di Desa Ie Mirah yang dalam laporan Pansus DPRK dinilai tidak layak hingga akses jalannya tidak ramah pasien, akan direhab tahun ini.

"Di tahun 2022 sudah dapat direhab dikarenakan adanya realokasi pemindahan bangunan mubazir untuk direhab tahun ini," jelasnya.


Terkait kritik keras DPRK hingga memintanya dicopot dari Kepala Dinkes, Salfliati tak ambil pusing. Justru ia mengaku senang dengan temuan-temuan pansus tersebut.

"Saya sebenarnya sangat senang dengan adanya temuan pansus, sebagai motivasi untuk perbaikan kenerja pada desa-desa," tutupnya