Jokpro Gelar Aksi Dukung Jokowi 3 Periode Dari Aceh Hingga Papua Barat
Jokpro 2024 kembali menggelar Aksi Dukung 3 Periode, Tolak Penundaan Pemilu 2024. Aksi ini dilakukan secara serentak dilaksanakan di 5 Regional yaitu Sumatera Selatan (Musi Rawas Utara), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Aceh (Lhokseumawe), Papua Barat (Sorong), dan Banten (Tangerang) Sabtu (09/04).
 |
| Aksi serempak dukung tiga periode oleh Jokpro 2024 regional Sorong, Papua Barat. FOTO: IST |
JAKARTA - Ketua Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Sorong Yohan Nibra mengatakan bahwa aksi tersebut adalah bukti betapa banyaknya rakyat Indonesia yang menginginkan Presiden Jokowi maju lagi di 2024.
"Dari Sabang sampai Merauke kita semua satu suara. Kami Jokpro 2024 Chapter Kabupaten Sorong bangga sekali menjadi bagian dari Jokpro 2024," kata Yohan dalam keterangannya, Sabtu (9/4).
Pembangunan infrastruktur jadi alasan baginya untuk kembali mendukung Jokowi nyapres lagi untuk ketiga kalimya.
"Untuk kami di Sorong, sudah lah itu paling top. Tidak ada Presiden yang seperti itu lagi,” lanjutnya.
Ia menilai, selama pemerintahan Jokowi, pembangunan di Sorong diarahkan sebagai pusat aglomerasi wilayah, pendukung kawasan industri dan pariwisata dengan fokus pada pengembangan transportasi publik perkotaan, air minum yang bersih, sanitasi, drainase, hingga pengelolaan sampah dan limbah yang aman.
Ketua Umum Jokpro 2024 Baron Darnadono Wibowo bersyukur atas keteguhan dan konsistensi jaringan dan simpatisan Jokpro 2024 di seluruh Indonesia dalam mendakwahkan gagasan Jokowi 3 Periode sekaligus menolak usul penundaan pemilu 2024.
“Saya sangat bangga dengan seluruh jaringan dan simpatisan Jokpro 2024 di seluruh Indonesia yang tetap semangat melakukan aksi walaupun sedang berpuasa ya, konsisten di tiap minggunya itu luar biasa demi menggaungkan Jokowi 3 Periode sekaligus menolak usul penundaan pemilu 2024,” kata Baron.
Ia menegaskan, pihaknya mendukung penuh sikap presiden yang tegas meminta menteri dan pimpinan lembaga bicara soal wacana penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, sikap tersebut selaras dengan apa yang disuarakan Jokpro 2024 selama ini.
Menurutnya, wacana penundaan pemilu 2024 tidak produktif dan tidak ada cantolan hukumnya. Karena itu, Jokpro 2024 sepakat dan mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang meminta para menteri untuk berhenti bicara penundaan pemilu.
"Karena memang pada dasarnya Jokpro juga tidak setuju dengan penundaan pemilu. Perlu ditegaskan kembali, penundaan pemilu ini tidak ada cantolan atau dasar hukumnya. Lembaga apa yang berhak menunda Pemilu?" pungkas Baron.
****
Posting Komentar