Jokowi Tak Bisa Pecat Menterinya Yang Maju Capres Begitu Saja, Kenapa?

Siapa saja menteri yang bakal meramaikan bursa calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang, makin terang-benderang. Desakan agar menteri-menteri yang nyapres itu dicopot pun mengemuka. Tapi, tidak bisa. Meskipun kinerja kabinet terganggu oleh agenda politik mereka. Kok bisa.

Siti Zuhro

JAKARTA - Siapa saja menteri yang akan bertarung di kontestasi Pilpres mendatang itu dibongkar oleh politisi senior PDIP Panda Nababan dalam sebuah talkshow dengan Total Politik dan Detikcom. Informasi itu ia terima, setelah Jokowi menanyai satu-satu menterinya.

Mereka adalah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan terakhir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Namun, menurut Peneliti ahli utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro, mereka tak bisa dipecat begitu saja oleh Jokowi. Meskipun ketahuan, kepingin nyapres.

"Kalaupun ketum partai politik maupun non ketum parpol mau mencalonkan diri dalam Pilpres 2024, tentunya Jokowi tidak bisa memecat mereka begitu saja," kata sosok yang karib disapa Wiwiek saat dikonfirmasi, Jumat (15/4) malam.

Karena, mereka bisa berdalih akan tetap profesional dalam mengemban amanah sebagai menteri. Sebab, yang dituntut Jokowi selama ini adalah profesionalitas para pembantunya dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu presiden. 

"Masalahnya ketika mereka mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, maka konsentrasi mereka akan lebih ke terkuras ke masalah pencalonannya," sambungnya.

Padahal, sebut Wiwiek, untuk purnabhakti Jokowi di periode keduanya nanti di 2024, sangat memerlukan kinerja serius dari para menterinya. Jika tidak, maka dampaknya bisa fatal.

"Dampaknya program-program akselerasi yang ingin digenjot untuk rakyat tampaknya sulit diharapkan," tandasnya.

Desakan agar menteri nyapres dicopot mengemuka, tidak cuma dari luar pendukung Jokowi. Tapi juga dari kalangan pendukung Jokowi.

Misalnya dari DPP Barisan Relawan Jokowi (Bara JP). Desakan itu sudah disuarakan sejak pekan lalu. Mereka beralasan, kondisi masyarakat bisa bertambah runyam karena para menteri sibuk sosialisasi capres. Apalagi jika dalam kontestasi itu malah menggunakan fasilitas negara.