4 Ribu Dosis Vaksin Kadaluwarsa Di Kudus, Ini Komentar DPR

Pemerintah diminta segera melakukan klarifikasi terkait pemberitaan adanya 4 ribu dosis vaksin Astra Zeneca yang kadaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah. 

Anggota Komisi IX Saleh Partaonan Daulay. Foto: IST


JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menilai pemberitaan soal ribuan dosis vaksin yang kadaluwarsa tentu sangat tidak baik. Sebab, pemerintah saat ini lagi mengejar target pencapaian vaksinasi sebanyak 70 persen hingga akhir tahun. 

engan berita tersebut, nilainya, pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan program vaksinasi tersebut.


"Kalau membaca beritanya, kejadian ini diakibatkan ileh lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten. Belum jelas apa yang menjadi kendala. Namun, kalau vaksinnya kadaluwarsa, tentu sangat disayangkan," kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (4/11).


Padahal, lanjut dia masih banyak daerah berjibaku meminta kuota vaksin. Tapi semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Karena masih harus menunggu dari negara produsen.


"Kan aneh ya, ada daerah yang kekurangan vaksin dan mengejar-ngejar kuota, tapi ada daerah yang vaksinnya ada tetapi terlambat disuntikkan. Kalau betul kadaluwarsa, itu sangat mubazzir. Pantas dan wajar disorot masyarakat," terang dia.


Dalam konteks ini, ia meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta untuk membantu memantau distribusi vaksin di daerah. Jika ditemukan kendala, Kemenkes diminta untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun juga, sukses tidaknya vaksinasi ini adalah tanggung jawab Kemenkes.


"Kalaupun kendala ada di daerah, tetapi Kemenkes tetap diminta bertanggung jawab. Karena itu, kemenkes juga harus turun ke bawah. Berikan supervisi dan bantuan yang diperlukan," ingatnya.


Terkait dengan vaksin yang disebut kadaluwarsa tersebut, pemerintah diminta untuk segera memeriksa. Jika memang kadaluwarsa, harus segera diamankan dan tidak dipergunakan lagi. Harus segera dikirim vaksin pengganti. Namun, jika masih ada grace priode (masa tenggang), perlu dipelajari secepatnya apakah masih bagus untuk disuntikkan atau tidak.


"Kalau sudah tidak bagus lagi, jangan disuntikkan. Masyarakat harus mendapat vaksin yang terbaik. Yang perlu ditekankan, kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi," pungkas Ketua Fraksi PAN itu.