Merah Putih Dilarang, Bertanding Dibolehkan, Ini Penjelasan Menpora

Kemenangan tim bulu tangkis Indonesia di ajang Thomas Cup 2020, yang harusnya jadi ponten 9 buat Kemenpora, malah terbalik jadi 6. Bahkan ada yang kasih nilai merah.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. FOTO: IG

JAKARTA - Kementerian yang dipimpin Zainudin Amali itu jadi bulan-bulanan publik, gara-gara bendera merah putih tidak berkibar usai Indonesia berhasil membekuk tim beregu putra China 3-0 saat final di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10) malam WIB lalu. Yang dikibarkan malah bendera PBSI. 

Aneka tuduhan dan spekulasi dialamatkan ke salah satu pembantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju ini. Hingga politisi Golkar itu didesak mundur dari jabatannya. 

Padahal masalahnya ada di Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). Lembaga independen, yang memang lembaga non struktural di bawah naungan Kemenpora.

Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, kami sempat berbincang-bincang dengan Menpora Zainudin Amali seputar masalah tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya?

Simak wawancara selengkapnya berikut ini:

Anda lagi dimana ketika polemik ini terjadi?

Ketika diberi tahu WADA (Badan Anti-Doping Dunia) pada 7 Oktober itu, posisi saya sedang berkantor di Papua.

Apa respons anda saat itu?

Saya langsung memerintahkan Sesmenpora untuk segera merespons WADA untuk bersurat ke sana. Ternyata penjelasan komplain itu tetap diminta dari LADI.

Alasannya?

Karena mereka lembaga independen, tapi walau bagaimana pun ada pejabat pemerintah dari Kemenpora di sana.

Lalu, apa yang disampaikan ke WADA?

Kita berusaha menyampaikan bahwa kita bukan tidak patuh. Tapi kita kekurangan sampel dari perencanaan doping setiap tahun. Lalu kita sampaikan kondisi kita, bahwa kekurangan di 2021 itu akan kita penuhi melalui PON.

Progresnya saat ini bagaimana?

Saat ini masih dalam tahap komunikasi dan klarifikasi kepada WADA. Tapi WADA sudah terlanjur memutuskan, sehingga pada saat Thomas Cup kita tidak menyaksikan bendera merah putih. Akhirnya kita kaget semua. Tapi WADA masih membolehkan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. 

Selain berkomunikasi dengan WADA, apa langkah lain yang diambil Kemenpora? 

Pertama, kita ingin mengetahui kondisi sebenarnya dari kondisi ini. Dan kedua, apa yang akan kita lakukan. 

Lalu kita bentuk tim. Pertama, tugasnya mengakselerasi upaya kita untuk segera terbebas dari sanksi ini. Tugas kedua adalah menginvestigasi, apa yang menjadi penyebabnya.

Tim ini ada 7 orang, 2 dari NOC, 2 dari LADI, 2 dari perwakilan cabor yakni dari bulu tangkis dan angkat besi dan 1 dari pemerintah. 

Selanjutnya kita melakukan kerja cepat dan akhirnya mengutus nanti malam ini ketua timnya yakni Okto (Raja Sapta Oktohari) berangkat ke Eropa, untuk melakukan komunikasi dengan WADA,  IOC (Komite Olimpiade Internasional) dan pihak terkait di sana. Kebetulan kegiatannya bersamaan dengan pertemuan IOC. 

Berapa lama tempo yang ada berikan kepada tim tersebut untuk menyelesaikan masalah ini? Sebab ada banyak event olah raga lain ikut terancam, jika tak segera diselesaikan...?

Tentu kita tidak bisa target, karena ini sepenuhnya ranah WADA.

Ada opsi alternatif lain yang bisa diambil, misalnya lobi-lobi tertentu yang bisa dilakukan agar sanksi tersebut segera dicabut?

Enggak ada, karena kita harus penuhi apapun yang disyaratkan oleh WADA. Lobi-lobi dan macam-macam lainnya gak bisa karena aturannya sangat ketat.

Kabarnya pernah ada lobi-lobi, sehingga sanksi serupa bisa diamankan?

Oh enggak ada itu. Kita tetap harus menyampaikan komplainnya, baru bisa selesai. Kan kita pernah kejadian tahun 2016 ya, tapi kemudian setelah kita penuhi apa yang diminta oleh WADA, itu sudah... Kita dibebaskan lagi.

Tergantung kita. Jika kita segera memenuhi itu (target program anti-doping) maka kita akan segera terbebas dari sanksi itu.

Sebelum kasus di Thomas Cup ini, sepanjang kepemimpinan anda, apa pernah kejadian serupa terjadi, tapi mungkin ditutup-tutupi?

Enggak ada. Ini yang pertama. Karena tes doping perencanaannya yang kita sampaikan itu bisa kita penuhi. Itu saja sebenarnya.

Ini biang masalahnya kan di LADI, 
akan ada evaluasi atau perombakan pengurus barangkali?

Nanti tim yang saya bentuk itu yang akan memberikan rekomendasi. Rekomendasinya apa, saya akan ambil.

Kenapa sanksinya kok jatuh ke bendera ya, bukan ke larangan bertanding atau sanksi lainnya? 

Jadi WADA itu sebenarnya juga ingin menjaga kepentingan atlet. Karena atlet dan cabor kan tidak salah. Yang dianggap tidak patuh itu LADI, dan LADI-nya itu dianggap bagian dari negara. Jadi LADI-nya ini yang dihukum.

Tapi kenapa lagu Indonesia Raya masih dibolehkan?

Karena kita dianggap serius menanggapi masalah ini. Begitu kejadian, kita langsung ambil langkah cepat.

Ada pesan kepada masyarakat, khususnya yang sudah mengkritik keras Kemenpora?

Kepada masyarakat, saya memahami kekecewaannya. Tapi kita harus bersabar menunggu tim ini. Kita sedang buat agar bagaimana masalah ini secepat-cepatnya klir dan selesai.