Data Pribadi Sertifikat Vaksin Bocor, Pakar Telematika: Kemenkes Harus Tanggung Jawab

Bocornya sertifikat vaksin Presiden Jokowi bikin publik was-was. Karena di dalam sertifikat tersebut memuat data pribadi yang rawan disalahgunakan.

Pakar Telematika KRMT Roy Suryo

JAKARTA - Pakar Telematika KRMT Roy Suryo menilai bocornya data pribadi dari aplikasi atau laman PeduliLindungi adalah sebuah kekonyolan, yang harusnya tidak terjadi.

"Ini konyol banget. Karena ada faktor non-teknis, ada kebijakan yang tidak diantisipasi," kata Roy ketika dihubungi.

Menurutnya, kecolongan ini tidak hanya akibat kesalahan di Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), tetapi juga Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selaku wali data.

"Kemenkes gak boleh lepas tanggung jawab," jelasnya. 

Biang keroknya, karena aplikasi PeduliLindungi punya fitur yang bisa mencetak sertifikat vaksin sendiri, dengan hanya bermodal Nama Lengkap dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Masalahnya sistem ini tidak lindungi. Harusnya, sertifikat vaksin ini hanya bisa dibuka oleh pemiliknya sendiri, tidak membolehkan mengecek sertifikat vaksin orang yang bukan NIK miliknya," tutur mantan politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Roy, banyak bahaya yang mengintai jika data pribadi bocor. Apalagi data presiden. "Data pribadi itu bisa dijual di medsos untuk orang mendaftar apa saja. NIK ini bisa saja dimasukkan untuk aplikasi lain, seperti untuk mengajukan pinjaman online (pinjol), orang gak bisa vaksin karna NIK nya sudah dipake vaksin oleh orang lain dan kejahatan kriminal lainnya," sebutnya.

Jika tak segera dibenahi, rakyat sebut Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini akan sangat dirugikan. Dan bisa di bawa ke ranah hukum. "Bisa class action ini, karena masyarakat sangat dirugikan," tutupnya.

Sebelumnya, sertifikat vaksin Jokowi yang tersebar di sosial media, kemarin bikin publik khawatir. Karena di dalamnya memuat sejumlah data pribadi tanpa disensor. Seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), QR Code, ID, tanggal lahir, dan batch ID. 

Dalam sertifikat vaksin itu, juga memuat informasi bahwa Jokowi telah divaksinasi untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Bahkan ada juga beredar nomor telepon seluler ajudan Presiden.

Data itu bisa diakses, hanya dengan memasukkan nama lengkap dan NIK di aplikasi atau laman PeduliLindungi.