Qodari Potong Tumpeng Jokpro 2014, Demokrat: Lelucon Tak Lucu

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta komunitas Jokowi-Prabowo 2024 tidak mengamputasi demokrasi dengan mendorong presiden 3 periode.


Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. FOTO: IG

JAKARTA - Herzaky tidak yakin, jika alasan mengusung Jokowi-Prabowo di 2024 mendatang tak menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Karena faktanya, justru karena kontestasi keduanya di 2014 san 2019 lah yang membelah masyarakat.

Polarisasi dan lukanya sangat mendalam di masyarakat. Dan belum pernah terjadi di era-era sebelumnya.

Ia meminta regenerasi kepemimpinan tidak jalan di tempat. Masih banyak tokoh potensial lain yang bisa diusung.

Seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dari deretan kepala daerah yang berprestasi, lalu Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Puan, termasuk Ketua Umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Berbagai survei juga telah mengkonfirmasi keinginan rakyat Indonesia mendapatkan pemimpin baru di 2024 dan menolak keras wacana tiga periode," kata Herzaky, Sabtu (19/6).

Apalagi, Presiden Jokowi telah menjabat selama dua periode sesuai dengan amanah konstitusi. Eks Wali Kota Solo itu juga sudah keras menolak rencanan 3 periode. Ia mendoakan agat presiden ketujuh itu dapat menuntaskan, tanggung jawabnya dengan baik sampai dengan 2024.

Ia juga yakin Jokowi tidak sedang basa-basi ketika beberapa kali menolak wacana 3 periode. Presiden tentu ingin dikenang sebagai pemimpin demokratis laiknya Presiden RI ke-6 Bapak SBY.

Bukan presiden yang membawa Indonesia kembali ke masa kelam seperti di Orde Baru. Saat belum ada pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Janganlah beliau kemudian dijebak, dipancing-pancing, untuk mengamputasi demokrasi kita dan menghancurkan cita-cita reformasi," tandasnya.

Jika itu terjadi, maka sama saja membuat Indonesia mundur puluhan tahun ke belakang. Daripada bermanuver dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, mending bantu pemerintah menangani pandemi Covid-19?

"Lebih baik relawan yang tidak jelas itu, membentuk relawan melawan covid-19 dan membantu rakyat yang sedang susah karena krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang kita hadapi saat ini, seperti yang sedang Partai Demokrat lakukan," pungkasnya. (MA)