Diberdayakan oleh Blogger.

Mobile Menu

Terbaru

logoblog

PAN Desak Pemerintah Sanksi Israel di PBB

10 Mei 2021

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi Israel kepada warga sipil Palestina di Mesjid Al-Aqsha. 


  • Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay (kanan). Foto: IST

JAKARTA - Menurut Saleh, tindakan kekerasan itu tidak hanya menyisakan luka mendalam bagi warga Palestina, tetapi juga bagi seluruh umat Islam dunia. Israel, sebutnya jelas-jelas telah menodai bulan suci Ramadan dan menyakiti warga sipil yang tidak bersalah.

"Dari video yang beredar, jelas sekali terlihat bagaimana aksi brutal polisi Israel di Mesjid Al-Aqsha. Ini adalah tindakan yang bertentangan dengan HAM," kata Saleh dalam keterangannya kepada RM.id.

Ia mengimbau agar PBB dan seluruh negara yang bernaung di bawahnya mengambil tindakan tegas kepada Israel. "Bukankah salah satu fungsi PBB adalah menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia?" sentilnya.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menilai tindakan kekerasan terhadap warga sipil seperti ini tetap berlanjut disebabkan tidak adanya sanksi tegas kepada Israel. Seakan-akan, Israel dibiarkan melakukan kekerasan tanpa batas dan dapat mendikte semua negara sehingga mereka dianggap tidak bersalah

"Kita betul-betul berduka. Kasihan kepada warga Palestina. Mereka tidak bisa melakukan banyak hal. Perlawanan mereka sangat tidak berarti. Senjata otomatis hanya dibalas dengan lemparan batu. Ini betul-betul tidak adil," sesal Saleh.

Anggota Komisi IX DPR ini mengaku terpukul ketika menonton salah satu video dimana ada seorang ibu yang meminta agar dunia membuka mata atas kekerasan yang dialami warga Palestina. Lantas, dia menanyakan dimana peran negara-negara besar? Dimana peran para tokoh dunia, ulama, cendikiawan, pemimpin-pemimpin negara besar?

"Semua seakan diam dan tak bersuara," sambungnya.

Dalam konteks ini, Fraksi PAN mendesak agar pemerintah melakukan upaya-upaya diplomatik agar warga Palestina bisa dilindungi. Pemerintah harus berkomunikasi dengan negara-negara lain di PBB.

"Tidak cukup hanya mengutuk. Harus ada sanksi tegas. Agar ada sanksi, jalur diplomasi dan komunikasi dengan berbagai negara perlu dilakukan. Paling tidak, di PBB Indonesia harus menyampaikan sikap tegas," pintanya.

Apalagi, Indonesia dan Palestina punya hubungan sejarah yang sangat panjang. Wajar kalau Indonesia memiliki kepentingan besar bagi perdamaian dan keamanan warga Palestina. Dan sampai hari ini, warga Palestina masih berharap dan selalu memuji keberpihakan dan bantuan Indonesia kepada mereka.