Sejumlah Negara Embargo Vaksin, Ini Saran Fraksi PAN

Pemerintah diminta untuk segera memikirkan alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional. Hal ini mengingat adanya rencana embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin. 

JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay khawatir embargo tersebut akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Sementara vaksin adalah kebutuhan mendesak saat ini untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

Hitungannya, jika menggunakan skema yang ada, Indonesia membutuhkan 420 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta warga. Jumlah ini, menurut Saleh sangat besar.

"Tidak cukup hanya mengandalkan satu produsen saja," kata Saleh, dalam keterangannya, Minggu (28/3).

Karena itu, politisi PAN ini mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pengadaan vaksin dalam negeri. Vaksin merah putih dan vaksin nusantara dinilai tidak kalah dengan vaksin impor. Bahkan menurut para penelitinya, untuk hal-hal tertentu, vaksin nusantara lebih baik dari vaksin impor.

Namun, Saleh menyayangkan vaksin nusantara sampai hari ini belum mendapat izin untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua. Padahal, jika diberi ijin, vaksin tersebut diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang.

Sejauh ini, vaksin nusantara disebut lebih maju dari vaksin merah putih lainnya. Karena, sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Sementara, vaksin merah putih lainnya diperkirakan baru bisa uji klinis pada akhir tahun 2022.

"Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada vaksin nusantara," sambung Anggota Komisi IX DPR itu.

Kementerian Kesehatan, BPOM, peneliti, sponsor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian vaksin nusantara diharapkan dapat duduk bersama. Harus dicarikan formulasi yang tepat untuk menyamakan perbedaan persepsi dan pandangan terkait penelitian yang dilaksanakan. Dengan begitu, penelitian ini bisa segera dilanjutkan.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II itu meminta pemerintah tidak tinggal diam merespons isu embargo saat ini. Campur tangan pemerintah disebutkan bisa jadi faktor penentu.

"Jangan biarkan negara lain mendahului kita dalam penelitian vaksin dentritik seperti ini. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam rangka melindungi kesehatan warga masyarakat," harapnya.